Faktor Ekonomi, Pemicu Utama Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

KARAWANG, KOMPAS.com - Anggota DPRD Jawa Barat Sri Rahayu Agustina menyebut faktor ekonomi menjadi pemicu pertama kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Di Karawang, angka kekerasan ini setiap tahun meningkat.

Sri menyebut, dari data yang diterimanya dari Polres Karawang pada 2019 lalu, setiap minggu ada satu satu kekerasan terhadap perempuan dan anak terjadi di Karawang.

Baca juga: Ada 2.000 Kasus Perceraian di Cianjur, Salah Satu Pemicunya karena Faktor Ekonomi

"Ekonomi menjadi pemicu utama. Ini terjadi pada beberapa kasus yang saya temui," ujar Sri, Kamis (2/6/2020).

Faktor lainnya, kata Sri, yakni faktor dari perceraian, pendidikan, bahaya internet, dan kurangnya pendidikan agama.

Sri yang juga mantan Wakil Ketua DPRD Karawang mengungkapkan, pelecehan seksual menempati urutan pertama bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak. Urutan berikutnya yakni ekploitasi terhadap anak, dan human trafficking.

Baca juga: 5 Bulan Terakhir, Kasus Perceraian di Aceh Capai 2.397, Ternyata Ini Pemicunya

Berangkat dari hal itu Sri mendorong pemerintah kabupaten (pemkab) dan pemerintah kota (pemkot) di Jawa Barat segera membuat Perda perlindungan anak. Terutama bagi kabupaten dan kota yang sudah punya Perda Kota Layak Anak (KLA).

"Minimal 2021, karena Perda Perlindungan Anak adalah turunan dari Perda Kota Layak Anak," tambahnya.

Godok Raperda Perlindungan Anak

DPRD Provinsi Jawa Barat, tambah Sri, tengah menggodok Raperda Penyelenggara Perlindungan Anak. Diharapkan dengan Perda ini, anak-anak bisa dilindungi.

Sri juga meminta pemerintah tak berhenti memberikan pendampingan saat kasus hukum selesai. Sebab, menurutnya pemulihan baik secara psikologi memakan waktu yang tak sebentar.

"Si korban ini nanti bagaimana, apa mereka diberi pelatihan untuk mendapatkan kerja. Apakah si korban ini diberi pendampingan psikologi," tutur Sri.

Baca juga: Kekerasan Seksual Selama Pandemi Meningkat, Pelaku dan Korban Berkenalan di Medsos