Fisip Unand: 77 Persen Warga Dukung Pembangunan Tol Padang-Pekanbaru

PADANG, KOMPAS.com - Dukungan masyarakat terhadap pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru semakin besar.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan akademisi Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik (FISIP) Universitas Andalas Padang, tercatat ada 77 persen masyarakat mendukung pembangunan jalan tol tersebut.

"Sekitar 96 persen sudah tahu bahwa akan ada jalan tol melewati daerahnya. Kemudian 77 persen mendukung pembangunan itu," kata akademisi FISIP Unand, Ilham Adelano Azre kepada Kompas.com, Rabu (1/7/2020) di Padang.

Baca juga: Proyek Tol Padang-Pekanbaru Mangkrak, Komisi VI DPR Datangi Polda Sumbar

Azre mengatakan dengan dukungan yang cukup besar ini, jangan sampai masyarakat terlanjur menerima informasi sepihak, yang mempengaruhi kepercayaan terhadap pemerintah.

Azre mengungkapkan, sebenarnya, masyarakat sudah tahu adanya pembangunan jalan tol ini dari berbagai sumber. Namun, informasi yang diserap tidak lengkap.

Padahal dengan memaksimalkan sosialisasi informasi kepada masyarakat, jelas akan membantu masyarakat menyelesaikan masalah yang dihadapinya.

Apalagi masyarakat selalu ingin mendapatkan informasi yang cepat terkait kejelasan, kepastian, kesesuaian, dan solusi tentang ganti rugi pembebasan lahan masyarakat yang terkena pembangunan jalan tol tersebut.

Baca juga: Diresmikan Jokowi, Pembangunan Tol Padang-Pekanbaru Terkendala Pembebasan Lahan

Proses pembebasan lahan

Dalam sosialisasi yang dilakukan, informasi yang diberikan harus dapat menjelaskan semua itu.

Fase sosialisasi dan komunikasi dalam proses pembebasan lahan pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru I, sangat menentukan.

Azre menegaskan, jangan sampai muncul persepsi di tengah masyarakat jalan tol yang dibangun tidak mendatangkan manfaat bagi kehidupan mereka.

Ini harus dijelaskan pemerintah melalui sosialisasi dan komunikasi yang dilaksanakan. Selain itu, penjelasan lain yang perlu disampaikan, terkait kepastian harga serta, tanah masyarakat yang terpakai harus dapat memberikan manfaat secara ekonomi.

“Masyarakat akan bertanya bagaimana nasib anak cucu kami jika tanah kami ini diserahkan. Dengan adanya investor jalan tol ini nanti, juga harus memiliki kepedulian kepada masyarakat, seperti memberikan beasiswa kepada anak-anak yang tanahnya terpakai. Artinya di fase awal pembangunan jalan tol ini harus mampu melihat jauh ke depan,” harap Azre.

Pendekatan persuasif

Azre berharap, jangan sampai proses pembebasan lahan jalan tol ini memakan waktu yang cukup lama.

“Nanti bisa “masuk angin” dan mengundang orang “bermain” dalam proses pembebasan lahan. Bagi masyarakat, harus ada stimulus dari tanah yang dibebaskan. Jalan tol dibangun, masyarakat harus bisa merasakan manfaatnya,” harapnya.

Sementara itu, pendekatan persuasif juga dilakukan Tim Hutama Karya Infrastruktur (HKI), sebagai kontraktor pelaksana pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru I Seksi Ruas Padang-Sicincin.

Pendekatan yang dilakukan membuahkan hasil dukungan masyarakat. Hal ini terlihat dari kesediaan masyarakat yang mau menyewakan lahan untuk percepatan pembangunan jalan tol di kawasan Parit Malintang Kabupaten Padang Pariaman.

Berjalan lancar

Kepala Badan Pengadaan Tanah Kanwil BPN Provinsi Sumbar, Upik Suryani mengatakan selama ini dalam proses pembebasan lahan jalan tol ini, berjalan lancar tanpa ada riak.

Undang-undang mengamanatkan prosesnya harus tuntas dua tahun. Jika ternyata dalam dua tahun ini tidak selesai maka akan ditambah setahun lagi.

Namun Upik optimistis, dengan dukungan masyarakat ini, pihaknya dapat menyelesaikan pembebasan lahan jalan tol ini dalam waktu dua tahun. 

“Saya optimis dapat selesai dalam dua tahun. Butuh kerjasama semua pihak dan masyarakat,” terang Upik.

Menurutnya, pembangunan jalan tol tanpa didukung dan dikontrol oleh masyarakat dan akademisi, tidak akan berjalan. Pembangunan jalan tol tidak hanya sebuah prestasi tapi menjadi prestisi.

Sebelumnya diberitakan, pembangunan jalan Tol Padang-Pekanbaru yang telah diresmikan Presiden Jokowi pada Februari 2018 lalu masih terkendala dalam hal pembebasan tanah.

Untuk mengatasi persoalan itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) membentuk tim kajian keberatan pengadaan tanah pembangunan jalan tol itu pada April 2019 lalu.