PPNI Jateng: Besaran Insentif Tenaga Medis Covid-19 Tak Sesuai yang Diharapkan

Kompas.com - 01/07/2020, 17:58 WIB
Ketua DPW PPNI Jateng, Edy Wuryanto KOMPAS.com/DIAN ADE PERMANAKetua DPW PPNI Jateng, Edy Wuryanto

SEMARANG, KOMPAS.com - Ketua DPW Persatuan Perawat Nasional Indonesia ( PPNI) Jateng Edy Wuryanto mengatakan, besaran insentif tenaga medis yang menangani Covid-19 tak sesuai yang diharapkan

"Nakes banyak yang belum menerima bonus. Yang sudah menerima masih di bawah 50 persen. Jumlah yang diberikan malah tidak seperti yang diharapkan. Seperti perawat di Kabupaten Batang hanya dapat Rp 900.000, Banyumas bisa Rp 3 juta, dan Demak bisa Rp 1.2 juta," ungkap Edy saat dihubungi wartawan, Rabu (1/7/2020).

Seharusnya, kata Edy, tenaga medis mendapatkan hak insentif sesuai dengan yang sudah ditetapkan pemerintah.

"Yang dijanjikan awal itu kalau Dokter Spesialis Rp 15 juta, Dokter Umum Rp 10 juta, Perawat Rp 7.5 juta, nakes lainnya Rp 5 juta itu jumlah maksimal. Tapi mungkin juga angka itu masih kasar setelah dihitung di lapangan ternyata jumlah yang melayani banyak jadi anggaran perlu dihitung ulang. Itu belum dibagi dengan Tim Gugus Tugas," tuturnya.

Baca juga: Soal Insentif Tenaga Medis, Dinkes Kaltim: Sudah Dikirim ke Pusat tapi Belum Cair

Selain itu, kata dia, belum sepenuhnya tenaga medis di Jawa Tengah menerima insentif.

"Kami minta agar Kepala Daerah di Kabupaten/Kota dan Provinsi dapat segera menyelesaikan penghitungan insentif yang akan diberikan kepada nakes. Agar proses pencairan tidak terlalu lama," jelasnya.

Menurut Edy, pencairan insentif yang lama ini disebabkan karena pemerintah daerah harus melakukan penghitungan sesuai regulasi pengajuan kepada pemerintah pusat.

Lamanya proses tersebut, kata dia, berimbas pada banyaknya tenaga medis yang belum menerima insentif dan pembagian yang tidak merata.

Baca juga: Soal Insentif Tenaga Medis, Dinkes DIY Tunggu Verifikasi Kemenkes

Sebelumnya, kata dia, pemerintah daerah harus memverifikasi tenaga medis berdasarkan tugas yang dibebankan.

"Itu yang membuat lambat kan karena harus ada proses pengajuan dari dinas kabupaten/kota dan provinsi harus verifikasi dulu berdasarkan tempat tugas nakes yang melayani pasien Covid-19 seperti di ruang ICU, ruang isolasi termasuk yang di puskesmas juga dihitung beban kerjanya. Baru dihitung masing-masing nakes," ujar Edy yang juga anggota DPR RI Komisi IX.

Hal senada dikatakan Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Semarang Elang Sumambar. 

Dia berharap ada kesinambungan antara pemerintah pusat dan daerah terkait persoalan insentif tenaga medis yang menangani Covid-19.

"Itu kan yang sudah ditunggu-tunggu oleh para nakes. Memang harus sesuai prosedur tapi kami berharap agar pemerintah pusat dan daerah ada kesinambungan. Agar prosesnya tidak terlalu lama. Itu kan hak teman-teman (nakes) yang sudah berjuang di lini depan penanganan Covid-19," pungkasnya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pantau Penerapan Protokol Kesehatan di Pasar, Pemkab Sidoarjo Pasang CCTV

Pantau Penerapan Protokol Kesehatan di Pasar, Pemkab Sidoarjo Pasang CCTV

Regional
Debat Pilkada Wonogiri, Paslon Harjo Soroti soal Investasi

Debat Pilkada Wonogiri, Paslon Harjo Soroti soal Investasi

Regional
Dicekoki Pacar Miras hingga Mabuk, Gadis di Bawah Umur Dicabuli 5 Temannya

Dicekoki Pacar Miras hingga Mabuk, Gadis di Bawah Umur Dicabuli 5 Temannya

Regional
Pelajar yang Jadi Tersangka Saat Demo Tolak UU Cipta Kerja di Jember Dibebaskan

Pelajar yang Jadi Tersangka Saat Demo Tolak UU Cipta Kerja di Jember Dibebaskan

Regional
Gelar Sekolah Tatap Muka, Disdikpora Bantul Tunggu Izin Bupati dan Orangtua

Gelar Sekolah Tatap Muka, Disdikpora Bantul Tunggu Izin Bupati dan Orangtua

Regional
Jengah dengan Pandemi, Emak-emak Petani Ciptakan Batik Tulis Bermotif Corona

Jengah dengan Pandemi, Emak-emak Petani Ciptakan Batik Tulis Bermotif Corona

Regional
Kronologi KKB Serang Pasukan TNI yang Sedang Patroli di Nduga, 3 Prajurit Terluka

Kronologi KKB Serang Pasukan TNI yang Sedang Patroli di Nduga, 3 Prajurit Terluka

Regional
Pasien Covid-19 Meninggal di Salatiga Bertambah, Razia Protokol Kesehatan Digencarkan

Pasien Covid-19 Meninggal di Salatiga Bertambah, Razia Protokol Kesehatan Digencarkan

Regional
Kondisi 3 Prajurit TNI yang Terluka dalam Kontak Senjata dengan KKB di Nduga

Kondisi 3 Prajurit TNI yang Terluka dalam Kontak Senjata dengan KKB di Nduga

Regional
Kata BPOM Soal Uji Klinis Vaksin Covid-19: Dalam Sebulan Aspek Khasiatnya Hasilnya Baik

Kata BPOM Soal Uji Klinis Vaksin Covid-19: Dalam Sebulan Aspek Khasiatnya Hasilnya Baik

Regional
Kontak Senjata TNI dengan KKB di Nduga, 3 Prajurit Terluka

Kontak Senjata TNI dengan KKB di Nduga, 3 Prajurit Terluka

Regional
Mayoritas Wali Murid Ingin Sekolah Dibuka Kembali, Ini Sikap Wali Kota Probolinggo...

Mayoritas Wali Murid Ingin Sekolah Dibuka Kembali, Ini Sikap Wali Kota Probolinggo...

Regional
3 Petugas Tracing Dinkes Jember Positif Covid-19, Kantor Ditutup

3 Petugas Tracing Dinkes Jember Positif Covid-19, Kantor Ditutup

Regional
Di Tengah Pandemi Covid-19, Kekerasan Seksual Perempuan dan Anak Menonjol di Sulteng

Di Tengah Pandemi Covid-19, Kekerasan Seksual Perempuan dan Anak Menonjol di Sulteng

Regional
Calon Bupati Bantul Dipanggil Bawaslu, Terkait Video Bagi-bagi Uang

Calon Bupati Bantul Dipanggil Bawaslu, Terkait Video Bagi-bagi Uang

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X