Kompas.com - 01/07/2020, 08:25 WIB
Penyelenggara panggung Rhoma Irama, Surya Atmaja saat menjalani pemeriksaan secara tertutup dihadiri Gugus Tugas terdiri dari TNI/Polri sampai Ketua Gugus Tugas Bupati Bogor Ade Yasin, di kantor Sekretariat Daerah (Sekda) Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (30/6/2020). Dok IstimewaPenyelenggara panggung Rhoma Irama, Surya Atmaja saat menjalani pemeriksaan secara tertutup dihadiri Gugus Tugas terdiri dari TNI/Polri sampai Ketua Gugus Tugas Bupati Bogor Ade Yasin, di kantor Sekretariat Daerah (Sekda) Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (30/6/2020).

Begitu pula dengan peran Rhoma Irama dalam acara tersebut.

"Pak Surya dan beberapa orang sedang dimintai keterangan oleh tim gabungan Gugus Tugas. Bagaimana kronologinya kita juga belum tahu sebenarnya, walau di media sudah tahu ada hajatan, khitanan, wayang golek, terus ada dangdutan lokal. Jadi yang kondangan pada ikut," kata Burhan.

"Jadi nanti mereka (Surya) saja yang menjelaskan," kata Burhan.

Namun, setelah sekian lama awak media menunggu selesainya pertemuan tersebut, pihak penyelenggara acara khitanan itu langsung meninggalkan lokasi melalui pintu belakang.

Padahal sebelumnya, Surya Atmaja bersama rekan-rekannya sempat menjanjikan kepada awak media untuk wawancara seusai pertemuan.

Sementara itu, Kompas.com berusaha menghubungi Bupati Bogor Ade Yasin via telepon hingga WhatsApp, namun tak ada respon berarti.

Menurut informasi, Bupati Bogor Ade Yasin langsung berangkat ke Bandung seusai pertemuan itu.

Sebelumnya diberitakan, aksi panggung pedangdut Rhoma Irama di acara khitanan warga Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, berbuntut panjang.

Bupati Bogor Ade Yasin meminta semua pihak yang terlibat sebagai penyelenggara dan pengisi acara tersebut diproses secara hukum.

Menurut dia, acara tersebut tidak sesuai dengan peraturan Pemkab Bogor yang tertuang dalam Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 35 Tahun 2020.

Perbup itu mengatur berbagai macam ruang lingkup, seperti level kewaspadaan daerah dan penetapan pembatasan sosial bersakala besar (PSBB) proporsional secara parsial sesuai kewaspadaan daerah.

Selain itu, mengatur protokol kesehatan dalam rangka adaptasi kebiasaan baru atau new normal.

"Kita Gugus Tugas akan menindaklanjuti berupa teguran, lalu pemanggilan, jadi kalau memang melanggar aturan, kita akan proses secara benar sesuai aturan (Perbup)," ujar Ade saat dikonfirmasi, Senin (29/6/2020).

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Antisipasi Arus Balik di Bakauheni, Disiapkan 200.000 Alat Rapid Test

Antisipasi Arus Balik di Bakauheni, Disiapkan 200.000 Alat Rapid Test

Regional
Beberapa Titik di Medan Dilanda Banjir, Bobby Pastikan Warga Terdampak Tak Kekurangan Pangan

Beberapa Titik di Medan Dilanda Banjir, Bobby Pastikan Warga Terdampak Tak Kekurangan Pangan

Regional
Bupati Bener Meriah Alami Pecah Pembuluh Darah, Dibawa ke Medan

Bupati Bener Meriah Alami Pecah Pembuluh Darah, Dibawa ke Medan

Regional
Hari Pertama Lebaran, Bobby dan Kahiyang Datangi Lokasi Banjir Luapan Sungai Deli

Hari Pertama Lebaran, Bobby dan Kahiyang Datangi Lokasi Banjir Luapan Sungai Deli

Regional
Gelar Open House Virtual, Ganjar Sapa Warga Jateng di Banten hingga Sudan

Gelar Open House Virtual, Ganjar Sapa Warga Jateng di Banten hingga Sudan

Regional
Penyakit Syaraf Kambuh, Bupati Bener Meriah Dilarikan ke Medan

Penyakit Syaraf Kambuh, Bupati Bener Meriah Dilarikan ke Medan

Regional
H-1 Lebaran, Mensos Berikan Santunan Rp 285 Juta Kepada Korban Longsor di Solok

H-1 Lebaran, Mensos Berikan Santunan Rp 285 Juta Kepada Korban Longsor di Solok

Regional
12 Korban Tewas Longsor di Tapanuli Selatan Dapat Santunan Rp 180 Juta dari Kemensos

12 Korban Tewas Longsor di Tapanuli Selatan Dapat Santunan Rp 180 Juta dari Kemensos

Regional
Batasi Akses Keluar Masuk Medan, Walkot Bobby Tinjau Lokasi Penyekatan

Batasi Akses Keluar Masuk Medan, Walkot Bobby Tinjau Lokasi Penyekatan

Regional
Kabel Optik Telkom Sarmi-Biak Terputus, Pemprov Papua Tetap Upayakan Layanan E-Government

Kabel Optik Telkom Sarmi-Biak Terputus, Pemprov Papua Tetap Upayakan Layanan E-Government

Regional
Warga Kampung Nelayan Keluhkan Banjir, Walkot Bobby Instruksikan Bangun Tanggul

Warga Kampung Nelayan Keluhkan Banjir, Walkot Bobby Instruksikan Bangun Tanggul

Regional
Ridwan Kamil Lelang 4 Paket Premium Produk Kolaborasi Bersama Merek Lokal

Ridwan Kamil Lelang 4 Paket Premium Produk Kolaborasi Bersama Merek Lokal

Regional
Jelang PON XX 2021, Pemprov Papua Buat Tim Kecil untuk Koordinasi

Jelang PON XX 2021, Pemprov Papua Buat Tim Kecil untuk Koordinasi

Regional
Polemik Karantina WNI, Bobby Sesalkan Informasi Tidak Benar dari Pemprov Sumut

Polemik Karantina WNI, Bobby Sesalkan Informasi Tidak Benar dari Pemprov Sumut

Regional
Jelang Lebaran, Dompet Dhuafa Fasilitasi Pernikahan Santri Muallaf di Tangsel

Jelang Lebaran, Dompet Dhuafa Fasilitasi Pernikahan Santri Muallaf di Tangsel

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X