Rohingya di Aceh, Dilema Antara Kemanusiaan dan Potensi Kecemburuan Sosial

'Rencana mendorong mereka ke laut tapi tidak berhasil'

Setelah sempat ditarik mendekati bibir pantai Aceh sehari sebelum diturunkan pada Kamis (25/6/2020), Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Aceh (FORKOPIMDA) berencana mendorong Rohingnya kembali keluar wilayah Indonesia.

Komandan Korem 011/Lilawangsa, Kolonel Infanteri Sumirating Baskoro, langkah itu dilakukan usai memberikan bantuan logistik, berupa makanan dan minuman, untuk sementara ke mereka mereka.

"Setelah itu, kapal mereka (Rohingya) akan didorong keluar dari NKRI, dengan pengawalan kapal milik Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Lhokseumawe, dengan keputusan tidak diturunkan kedarat," kata Sumirating Baskoro, Rabu (24/6/2020).

Namun rencana itu tidak berhasil karena menimbulkan keributan di masyarakat yang meminta mereka untuk diturunkan ke darat.

"Sebelumnya saya biasa saja, tapi pada malam hari saya melihat sendiri, bahwa ada anak-anak dan orang yang sudah tua di dalam kapal, makanya harus diturunkan mereka ke darat," kata warga Aceh Utara, Aples Kuari.

Baca juga: Ketika Virus Corona Mulai Menginfeksi Kamp Pengungsian Rohingya di Bangladesh...

'Pemda rencana sediakan tempat layak'

ANTARA FOTO/RAHMAD Sejumlah etnis Rohingya menunggu di ruangan setelah menjalani pemeriksaan kesehatan dan identifikasi di tempat penampungan sementara di bekas kantor Imigrasi Punteuet, Blang Mangat, Lhokseumawe, Aceh, Jumat (26/06).

Wakil Wali Kota Lhokseumawe, Yusuf Muhammad, mengatakan Pemerintah Kota Lhokseumawe juga berencana memindahkan Rohingya ini ke tempat yang lebih layak sebab di lokasi saat ini masih kekurangan fasilitas seperti tidak adanya listrik dan ketersediaan air bersih.

"Rencananya dipindahkan ke Pasar Induk Lhokseumawe tapi saya tidak bisa memberikan komentar panjang karena baru rapat dan duduk bersama dengan tim gugus, TNI, Polri, bagaimana akan kita sikapi ini, karena situasi saat ini masih dalam Covid-19, jadi kita harus bersama tanggulangi semuanya," jelas Yusuf Muhammad.

Baca juga: Bekas Penampungan Rohingya Jadi Tempat Karantina ODP Corona

Sementara itu Kementerian Luar Negeri mengatakan fokus pemerintah saat ini adalah pemenuhan kebutuhan dasar, pemberian penampungan sementara, dan pelayanan kesehatan.

Otoritas Indonesia juga tengah menyelidiki kemungkinan adanya unsur penyelundupan manusia sehingga migran ireguler tersebut menjadi korban.

"Penyelundupan manusia adalah kejahatan yang harus dihentikan dan memerlukan kerja sama kawasan dan internasional. Perjalanan laut yang tidak aman ini dipastikan akan terus terjadi sepanjang akar masalah tidak diselesaikan," kata keterangan resmi Kemlu.