Ombudsman Terima Banyak Pengaduan Orangtua Murid Terkait PPDB Sumut

Kompas.com - 30/06/2020, 06:25 WIB
Ilustrasi PPDB RONY ARIYANTO NUGROHOIlustrasi PPDB

MEDAN, KOMPAS.com - Hasil Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahap dua jalur zonasi untuk SMA dan jalur umum untuk SMK di Provinsi Sumatera Utara diumumkan pada Senin (29/6/2020).

Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Utara mengaku mendapat banyak laporan dan keluhan soal PPDB tingkat SMA.

Tidak hanya Kota Medan, laporan juga datang dari beberapa daerah seperti Kabupaten Simalungun dan Kota Kisaran.

Baca juga: Pasca Kerusuhan di Mandailing Natal, Kepala Desa Mengundurkan Diri

"Satu hari ini kami terima banyak laporan, baik melalui telepon maupun media sosial soal PPDB tingkat SMA yang hari ini diumumkan. Ada dugaan kecurangan dalam sistem zonasi," kata Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumut Abyadi Siregar kepada Kompas.com, Senin.

Menurut Abyadi, ada peserta PPDB yang jarak rumah dengan sekolah lebih dekat, namun dinyatakan tidak lulus.

Sementara, ada yang jaraknya lebih jauh, tetapi dinyatakan lulus.

"Ada yang melapor kalau ada yang tiba-tiba pindah rumah dekat sekolah. Dugaan sementara, ada permainan dalam surat keterangan domisili, ada oknum di Dinas Pendidikan yang menjadi panitia PPDB yang memberi informasi celah untuk lulus jalur zonasi," kata Abyadi.

Baca juga: Rhoma Irama dan Penyelenggara Acara Akan Diperiksa Polisi

Laporan lain mengenai warga yang mengadukan bahwa di Kecamatan Jawa Meraja dan Kecamatan Hatonduon, Kabupaten Simalungun, tidak memiliki SMA negeri.

Akibatnya, para siswa di dua kecamatan tersebut masuk ke sekolah swasta yang berbiaya mahal.

Ombudsman berharap penagduan warga terkait PPDB Sumut ini dapat diselesaikan, sehingga tidak merugikan para murid.

"Kasihan yang mengikuti proses PPDB dengan jujur dan sesuai aturan, tapi dikalahkan orang-orang yang bermain curang. Apalagi kalau kecurangan itu melibatkan oknum-oknum di Disdik atau instansi lain," ucap Abyadi.

Baca juga: Penumpang Lion Air Gagal Berangkat akibat Rapid Test Lamban

Pihaknya meminta Gubernur Sumut memberi perhatian serius kepada persoalan PPDB yang diduga bermasalah ini.

"Kalau masalah ini ada kaitannya dengan permainan surat keterangan domisili, maka pejabatnya harus ditindak tegas. Sesuai laporan masyarakat, kesemrawutan pelaksanaan PPDB ada kaitannya dengan penerbitan surat ini. Harus ditelusuri oleh gubernur kalau benar, segera ambil tindakan tegas," kata dia.

Sebelumnya, Sekretaris PPDB Dinas Pendidikan Sumut Saut Aritonang dalam video conference di Kantor Gubernur Sumut mengatakan, pertimbangan kelulusan sistem ini adalah jarak domisili calon siswa dengan sekolah.

"Penilaiannya hanya soal jarak saja, semakin dekat semakin lulus," kata Saut.

Setelah hasil PPDB Sumut diumumkan, siswa yang lulus harus melakukan verifikasi data dan pendaftaran ulang pada 30 Juni - 6 Juli 2020.

Menurut Saut, sosialisasi sudah dilakukan ke sekolah dan melalui media massa. 

Saut memastikan PPDB Sumut bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

"Dijamin tidak ada KKN, soalnya kita pakai mesin, pakai aplikasi," ucap Saut.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lakukan Vaksinasi Massal, RSUD dr Sardjito Catatkan Rekor Muri

Lakukan Vaksinasi Massal, RSUD dr Sardjito Catatkan Rekor Muri

Regional
Hujan Deras Disertai Angin Kencang Rusak 27 Bangunan di Kulon Progo

Hujan Deras Disertai Angin Kencang Rusak 27 Bangunan di Kulon Progo

Regional
Setahun Pandemi, Banten Akhirnya Punya Perda Sanksi Pelanggar Prokes Covid-19

Setahun Pandemi, Banten Akhirnya Punya Perda Sanksi Pelanggar Prokes Covid-19

Regional
Baru Kenal dan Ingin Menjadi Pacar, Pemuda Ini Bunuh Siswi SMP yang Menolaknya

Baru Kenal dan Ingin Menjadi Pacar, Pemuda Ini Bunuh Siswi SMP yang Menolaknya

Regional
Kata Wagub Jabar Usai Suntik Kedua Vaksin Covid-19: Alhamdulillah, Tidak Ada Gejala Apa Pun...

Kata Wagub Jabar Usai Suntik Kedua Vaksin Covid-19: Alhamdulillah, Tidak Ada Gejala Apa Pun...

Regional
Terlilit Utang, Seorang Pegawai Minimarket Curi Uang di Brankas Lalu Bakar Toko

Terlilit Utang, Seorang Pegawai Minimarket Curi Uang di Brankas Lalu Bakar Toko

Regional
Vaksinasi bagi Tenaga Kesehatan di Karawang Ditargetkan Rampung Maret

Vaksinasi bagi Tenaga Kesehatan di Karawang Ditargetkan Rampung Maret

Regional
Pengakuan Suami yang Memerkosa Rekan Kerja Dibantu Istri Pelaku

Pengakuan Suami yang Memerkosa Rekan Kerja Dibantu Istri Pelaku

Regional
Kisah Pilu Indri dan Dani, Orangtua Terkubur Longsor Beberapa Jam Sebelum Akad Nikah

Kisah Pilu Indri dan Dani, Orangtua Terkubur Longsor Beberapa Jam Sebelum Akad Nikah

Regional
Pemkot Mataram Hentikan Simulasi Belajar Tatap Muka, Kecuali Siswa Kelas Akhir

Pemkot Mataram Hentikan Simulasi Belajar Tatap Muka, Kecuali Siswa Kelas Akhir

Regional
Crazy Rich Gilang Widya Pramana Disuntik Vaksin Covid-19: Enggak Ada yang Perlu Ditakutkan

Crazy Rich Gilang Widya Pramana Disuntik Vaksin Covid-19: Enggak Ada yang Perlu Ditakutkan

Regional
Berkedok Jualan Jamu, Wanita Muda Ini Ditangkap karena Jual Miras Via Medsos

Berkedok Jualan Jamu, Wanita Muda Ini Ditangkap karena Jual Miras Via Medsos

Regional
Rumah Orangtuanya Terkunci, Linan Masuk Lewat Jendela, Kaget Lihat Semua Keluarganya Tewas

Rumah Orangtuanya Terkunci, Linan Masuk Lewat Jendela, Kaget Lihat Semua Keluarganya Tewas

Regional
Tak Mau Repot Saat Disuntik Vaksin, Ganjar Kenakan Baju Adat Unik

Tak Mau Repot Saat Disuntik Vaksin, Ganjar Kenakan Baju Adat Unik

Regional
Syuting Sinetron 'Ikatan Cinta' Timbulkan Kerumunan, Bupati Bogor: Kalau Melanggar, Harus Dibubarkan

Syuting Sinetron "Ikatan Cinta" Timbulkan Kerumunan, Bupati Bogor: Kalau Melanggar, Harus Dibubarkan

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X