Strategi Jabar Tangani Pandemi Covid-19 hingga Raih Penghargaan

BANDUNG, KOMPAS.com - Sejak kasus pertama Covid-19 diumumkan Presiden Joko Widodo pada awal Maret 2020 lalu, seluruh daerah menyiapkan strategi untuk berperang melawan virus itu.

Mulai penerapan protokol kesehatan, hingga menyiapkan jaring pengamanan sosial untuk warga.

Sebagai daerah paling dekat dengan Jakarta yang merupakan episentrum penyebaran Covid-19, Provinsi Jawa Barat pun sigap membangun sistem pertahanan untuk menjaga daerah dengan populasi seperempat penduduk Indonesia itu.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menangkap sinyal bahaya merujuk pada peta persebaran global. Karena itu, sebelum kasus pertama terkuak, pada awal Februari ia menggelar rapat koordinasi dengan seluruh unsur dari perangkat daerah, rumah sakit, hingga jajaran TNI dan Polri. Dalam rapat yang digelar di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung itu, ia secara lisan menetapkan Jabar siaga satu Covid-19.

"Covid ini tidak memilih geografis tidak memilih ekonomi. Dia menghancurkan semua lini kehidupan di semua negara. Mungkin teori menduga kalau negaranya kuat ekonominya bagus covid-nya cepat beres. Ternyata tidak. Kita menduga mereka yang kapasitas kesehatan dan teknologinya canggih bisa lebih cepat, ternyata tidak. Jadi ini mengindikasikan, level Presiden, Gubernur, walikota di semua negara itu sama," kata Emil, sapaan akrabnya dalam wawancara khusus dengan Kompas.com pada 2 Mei 2020.

Baca juga: UPDATE Covid-19 di Jabar, Jateng, Banten, Sumsel, Babel, dan Lampung 26 Juni 2020

Ketika kasus pertama diumumkan, langkah pertama yang ia lakukan adalah membagikan 10.000 masker di Depok. Sistem pertahanan pun ia bagi menjadi tiga lapis yakni, pencegahan, pelacakan dan perawatan.

Ia lantas meniru Korea Selatan, yang menurut WHO saat itu menjadi negara yang paling baik dalam penanganan Covid-19. Pengetesan menjadi salah satu kunci Korea Selatan menekan angka penularan.

Maka dari itu, ia pun gencar melakukan pengetesan. Di tengah terbatasnya ketersediaan alat pengetesan saat itu, ia pun membuka pintu bantuan dari unsur nonpemerintah untuk menyediakan rapid test. Salah satunya adalah bantuan 50.000 unit rapid test dari Yayasan Buddha Tzu Chi.

Hingga Rabu (17/6/2020) pukul 15.14 total 148.789 rapid test dan 60.389 Polymerce Chain (PCR) telah disebar ke 27 kota kabupaten di Jabar.

Pengetesan masif pun turut diimbangi penyediaan laboratorium untuk mempercepat hasil pemeriksaan. Saat ini, ada 23 laboratorium di Jawa Barat yang bisa melakukan pengetesan sampel PCR. Jabar juga bersama PT Bio Farma membuat laboratorium kontainer bergerak Bio Safety Level 3 (BSL-3) untuk mempercepat proses pengetesan.

Sigap terapkan PSBB level provinsi

Pemprov Jabar juga tergolong tanggap dalam menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara bertahap.

Setelah pemerintah pusat mendengungkan rencana PSBB, Jabar merespons dengan merancang PSBB untuk wilayah Bodebek sebagai daerah terdekat epicentrum penyebaran serta PSBB Bandung Raya. Khusus untuk PSBB Bodebek, Emil meminta agar seluruh kebijakan beriringan dengan keputusan Pemprov DKI Jakarta.

Meski sempat menuai pro kontra, Emil keukeuh melarang masyarakat untuk melaksanakan mudik Lebaran guna mengantisipasi menyebarnya virus tersebut.

"Dan terbukti sejak adanya larangan mudik kasus menurun tajam yang menunjukkan selama ini banyak imported case. Kalau klaster di Jabar tak ditemukan lagi hanya empat kan, klaster Bogor Bogor Karawang dan Lembang. Yang ada hanya imported case dan lokal infeksi. Imported case makin menurun dengan ditutupnya pintu mudik," ujarnya.

Setelah itu, PSBB dilanjutkan skala provinsi pada 29 April 2020. Dalam rapat virtual itu, 17 kepala daerah di luar Bodebek dan Bandung Raya sepakat untuk melaksanakan PSBB agar program penanganan Covid-19 berjalan sinergis.

Sebagai ketua Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19 Jabar, ia pun berupaya menjaga ritme koordinasi dengan 27 daerah agar program yang digagas berjalan seirama.

"Kita sebagai koordinator di Jabar sudah melakukan protokol luar biasa contohnya PSBB provinsi 27 kota kabupaten. Ini contoh kita sepakat, kompak menyamakan irama maka kita berhasil membuat kebijakan yang sinkron. Saya lihat relatif tak ada konflik kepentingan statment dari kota kabupaten dengan provinsi. Karena kita setiap hari nelepon, komunikasi," kata dia.

Terapkan level kewaspadaan dan zonasi

Pembatasan aktivitas masyarakat untuk mencegah penularan berlanjut dengan penerapan PSBB parsial hingga skala mikro.

Tim gugus tugas bersama para pakar pun merancang level kewaspadaan tiap daerah berdasarkan sembilan indikator penilaian.