Gubernur Gorontalo Keluhkan Data Penerima Bansos ke KPK

GORONTALO, KOMPAS.com- Penyaluran Bantuan Sosial kepada warga terdampak pandemi virus corona di sejumlah daerah masih menyisakan masalah.

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi rujukan dalam proses penyaluran bantuan ini dinilai belum tepat sasaran.

Hal tersebut dikeluhkan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie saat mengikuti rapat koordinasi dan diskusi interaktif dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan gubernur se-Indonesia melalui saluran konferensi video, Rabu (24/6/2020)

“Masih banyak warga yang layak mendapatkan bansos, tapi tidak masuk DTKS, sedangkan warga yang tidak layak malah masuk DTKS,” kata Rusli Habibie.

Baca juga: Rusli Habibie Minta Gubernur Maluku Utara Bantu Warga Gorontalo Terkatung-katung di Ternate

Rusli Habibie mengusulkan agar pemerintah pusat yang memiliki DTKS ikut membenahi data terutama masyarakat yang sudah pindah, meninggal, masyarakat kurang mampu dan lainnya.

Pembenahan ini dilakukan setiap hari, bukan menunggu tiap bulan atau tiap tahun untuk pemutahiran data.

“Pengalaman kami di Gorontalo, ada yang mendapatkan bantuan langsung maupun yang tidak langsung itu orang-orang yang mampu. Tapi alhamdulillah dengan jujurnya orang tersebut datang ke kelurahan mengembalikan uang yang diterimanya,” ucap Rusli Habibie.

Sebagai gubernur, Rusli menyebut, hanya bisa mengurus data bantuan sosial sampai ke tingkat provinsi. 

Sedangkan untuk tingkat kabupaten, kota hingga ke tingkat kecamatan dan desa diurus pimpinan tersendiri.

“Tetapi tetap saya pantau. Gorontalo berbeda dengan DKI Jakarta, Pak Anies Baswedan sampai ke tingkat RT itu adalah tanggung jawabnya. Jadi kami hanya mohon data dari DTKS ini diverifikasi kembali agar valid. Agar program bantuan itu tidak salah sasaran lagi,” tutur Rusli Habibie.

Baca juga: Kabar Baik, 31 Pasien Positif di Gorontalo Sembuh dari Covid-19

Menanggapi paparan Gubernur Gorontalo, Ketua KPK Firli Bahuri menyambut baik hal yang disampaikan.

Dia memahami seluruh kepala daerah di Indonesia saat ini harus mengarahkan program dan fokus kegiatan pada tujuan untuk keselamatan masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

“Untuk Gorontalo, kami sangat memahami pak, kami selalu melakukan perbaikan data terpadu di sektor sosial. Kami juga sudah memberikan surat edaran atau surat khusus kepada Kementerian Sosial supaya DTKS terus dibenahi,” kata Firli Bahuri.

Dalam rapat koordinasi ini diikuti 34 gubernur dan 9 koordinator wilayah (korwil) KPK di seluruh Indonesia ini.