Khofifah: OTG dan PDP untuk Jadi Positif di Atas 40 Persen, Jika Terjadi Bisa Lampui Jakarta

KOMPAS.com - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, masih terjadi peningkatan kasus Covid-19 di Jatim, khususnya di Surabaya Raya.

Pihaknya telah melakukan segala upaya untuk mengendalikan penyebaran virus corona.

Anggaran yang terpakai sudah lebih dari Rp 2 triliun.

Hal itu disampaikan Khofifah saat menyambut kedatangan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, dan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo di Gedung Grahadi, Surabaya, Rabu (24/6/2020).

Baca juga: Covid-19 di Jatim Tembus 10.092 Kasus, Waspada Attack Rate Surabaya Meningkat

“Saya ingin menyampaikan, persentase orang tanpa gejala dan pasien dalam pengawasan untuk menjadi positif di Jatim di atas 40 persen. Kalau ini terjadi maka jumlah kasus positif yang ada di Jatim akan bisa melampaui DKI Jakarta,” ujar Khofifah dikutip dari siaran pers yang diterima, Rabu.

Baca juga: Ternyata Ini Penyebab Kasus Covid-19 di Jatim Tembus 10.092, Mendekati DKI Jakarta

Menurut Khofifah, dari seluruh kabupaten dan kota yang ada di Jatim, kasus tertinggi ada di Surabaya.

Sedangkan satu-satunya daerah yang berada di zona hijau adalah Kota Madiun.

“Kami berusaha keras untuk menekan penularan dan juga angka kematian. Kami berharap akan semakin banyak kabupaten/kota yang bisa berubah menjadi zona kuning atau bahkan hijau,” ucap Khofifah.

Gubernur Jatim menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan dan perhatian pemerintah pusat agar daerahnya bisa segera mengendalikan penyebaran Covid-19.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana telah memberikan dana talangan sebesar Rp 10 miliar untuk penanganan wabah corona.

“Hari (Rabu) ini Menkes juga menyampaikan uang duka cita dari Presiden Joko Widodo kepada tiga dokter yang meninggal dunia dalam menjalankan tugas masing-masing sebesar Rp 300 juta,” ucap Khofifah.

Ketua Gugus Tugas Doni Monardo meminta Gubernur Jatim mengendalikan potensi penularan.

Terutama pengambilalihan secara paksa pasien atau jenazah yang diduga terjangkit Covid-19.

Hal tersebut akan membahayakan keselamatan masyarakat luas.

“Harus ada langkah khusus untuk menangani persoalan ini. Ibu Gubernur bisa meminta tokoh masyarakat dan juga tokoh agama untuk bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat agar jangan ada pengambilalihan pasien atau jenazah yang diduga Covid-19. Itu sangat membahayakan dan berpotensi menimbulkan penyebaran,” kata Doni.