Kompas.com - 24/06/2020, 15:49 WIB
Polda Sumbar merilis kasus mafia tanah yang melibatkan empat komplotan, Rabu (24/6/2020) di Mapolda Sumbar -Polda Sumbar merilis kasus mafia tanah yang melibatkan empat komplotan, Rabu (24/6/2020) di Mapolda Sumbar

PADANG, KOMPAS.com - Polisi berhasil mengungkap kasus mafia tanah di Padang, Sumatera Barat.

Para pelaku ini menipu para korbannya dengan mengaku memiliki tanah seluas 765 hektar di Kecamatan Koto Tangah, Padang, Sumbar.

Kasus tersebut terungkap setelah salah seorang korban yang bernama Budiman membuat laporan ke Polda Sumbar pada 18 April 2020 lalu.

Baca juga: 114 Warga Rohingya Menjerit Minta Tolong kepada Nelayan di Laut Aceh Utara

"Setelah ada laporan, kami bertindak cepat dengan membuat surat perintah tugas dan penyelidikan," ujar Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumbar Kombes Imam Kabut Sariadi saat jumpa pers di Mapolda Sumbar, Rabu (24/6/2020).

Imam mengatakan, setelah dilakukan penyelidikan, akhirnya Polda Sumbar menetapkan empat tersangka dalam kasus tersebut.

Keempat tersangka yakni EPM yang berprofesi sebagai pekerja swasta, LH yang merupakan petani, MY yang merupakan nelayan dan YS yang juga pekerja swasta.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Para tersangka ini ditangkap di waktu dan tempat yang berbeda.

Baca juga: Heboh Anak Domba Aneh Bermata Satu di Sumedang

Tersangka pertama LH ditangkap di rumahnya di Padang pada 15 Mei 2020.

Imam mengatakan, pihaknya juga sedang menyelidiki dua laporan lainnya dengan kasus yang sama.

"Ada dua laporan yang sama. Malahan ada korban hingga Rp 20 miliar," kata Imam.

Pemalsuan dan penipuan

Imam mengatakan, empat tersangka itu dijerat dengan Pasal 236 KUHP tentang pemalsuan surat dan Pasal 378 KUHP tentang penipuan.

Menurut Imam, korban Budiman awalnya memilki tanah di Kelurahan Air Pacah seluas 4.000 meter persegi dan telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM).

Tanah tersebut terblokir di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Padang.

Kemudian tersangka EPM meyakinkan korban bahwa dia merupakan pemilik tanah seluas 765 hektar dari kaum Maboet, termasuk tanah korban berdasarkan keputusan Landraad Nomor 90 Tahun 1931.

EPM mengaku bisa membantu membuka blokir tanah tersebut dengan membuat surat perdamaian dan surat kesepakatan pelepasan hak tanah dari kaum Maboet itu.

"Korban akhirnya yakin dan bertemu pada Maret 2016 dan membayar Rp 1,35 miliar kepada tersangka," kata Imam.

Belakangan diketahui bahwa tanah tersebut bukan dimiliki oleh tersangka EPM, sehingga korban melapor ke Polda Sumbar.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Walkot Bobby Ajak HMI Sumut Berkolaborasi Dukung Program Pembangunan

Walkot Bobby Ajak HMI Sumut Berkolaborasi Dukung Program Pembangunan

Regional
Panen Raya, Pimpinan DPRD Kota Bogor Turun ke Sawah Bersama Petani

Panen Raya, Pimpinan DPRD Kota Bogor Turun ke Sawah Bersama Petani

Regional
Wonogiri Juara Satu IDSD, Bupati Jekek: Berkat Semangat Reformasi Pemangku Kepentingan

Wonogiri Juara Satu IDSD, Bupati Jekek: Berkat Semangat Reformasi Pemangku Kepentingan

Regional
Tunjukkan Kinerja Baik Bangun Kota Semarang, Walkot Hendi Dapat Penghargaan Pembangunan Daerah 2021

Tunjukkan Kinerja Baik Bangun Kota Semarang, Walkot Hendi Dapat Penghargaan Pembangunan Daerah 2021

Regional
Jabar Kerja Sama dengan Provinsi Chungcheongnam, Korsel, Kang Emil: Semoga Dongkrak Potensi Ekonomi

Jabar Kerja Sama dengan Provinsi Chungcheongnam, Korsel, Kang Emil: Semoga Dongkrak Potensi Ekonomi

Regional
Bupati Banjar Akui PAD Berkurang akibat UU Minerba

Bupati Banjar Akui PAD Berkurang akibat UU Minerba

Regional
Bobby Buka Balai Kota Medan untuk Warga, Dosen UINSU Berikan Apresiasi

Bobby Buka Balai Kota Medan untuk Warga, Dosen UINSU Berikan Apresiasi

Regional
Memahami Gaya Komunikasi 'Parkir Mobil' ala Gibran

Memahami Gaya Komunikasi "Parkir Mobil" ala Gibran

Regional
Tunjukkan Prestasi dalam Penanganan Pandemi, Kang Emil Raih 2 Penghargaan People of the Year 2021

Tunjukkan Prestasi dalam Penanganan Pandemi, Kang Emil Raih 2 Penghargaan People of the Year 2021

Regional
Berkat Ganjar, Gaji Guru Honorer yang Dahulu Rp 200.000 Kini Rp 2,3 Juta

Berkat Ganjar, Gaji Guru Honorer yang Dahulu Rp 200.000 Kini Rp 2,3 Juta

Regional
Dukung UMKM Jabar, Kang Emil Ikut Mendesain dan Pasarkan Produk di Medsos

Dukung UMKM Jabar, Kang Emil Ikut Mendesain dan Pasarkan Produk di Medsos

Regional
'Children of Heaven' dari Baubau, Sulawesi Tenggara

"Children of Heaven" dari Baubau, Sulawesi Tenggara

Regional
Peduli Kesejahteraan Petani, Bupati IDP Hibahkan Ratusan Alsintan untuk 81 Poktan di Luwu Utara

Peduli Kesejahteraan Petani, Bupati IDP Hibahkan Ratusan Alsintan untuk 81 Poktan di Luwu Utara

Regional
Luwu Utara Raih 3 Penghargaan dari BI, Bupati IDP: Awal Digitalisasi Keuangan

Luwu Utara Raih 3 Penghargaan dari BI, Bupati IDP: Awal Digitalisasi Keuangan

Regional
Jateng Jadi Provinsi Pelayanan Investasi Terbaik 2021, Ganjar Janji Perhatikan Pengusaha Kecil

Jateng Jadi Provinsi Pelayanan Investasi Terbaik 2021, Ganjar Janji Perhatikan Pengusaha Kecil

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.