Tak Mampu Bayar "Rapid Test", Ratusan Sopir Truk Tunda Kirim Barang

PANGKALPINANG, KOMPAS.com - Ratusan sopir truk pengangkut logistik di Pelabuhan Pangkalbalam, Kepulauan Bangka Belitung, menunda pengiriman barang karena terkendala biaya rapid test Covid-19.

Para sopir menilai biaya rapid test menimbulkan ekonomi biaya tinggi yang kini dibebankan pada mereka.

"Syarat untuk pengiriman barang harus rapid test dulu dan ini memberatkan bagi kami para sopir. Penghasilan sudah berkurang ditambah lagi dengan ongkos rapid," kata koordinator Komunitas Sopir Pelabuhan Pangkalbalam, Andres Gunawan kepada Kompas.com, di Pangkalbalam, Senin (22/6/2020).

Baca juga: Balita 3 Tahun Positif Covid-19 dari Klaster Kapal Keruk di Pangkalpinang

Andres menuturkan, kewajiban untuk rapid test mandiri diketahui dari petugas pelabuhan beberapa hari sebelumnya.

Kemudian para sopir menyatakan keberatan dan meminta rapid test ditiadakan atau ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah.

"Ini kan program pemerintah dan sudah ada realokasi anggaran. Kami dari sopir yang bertanggung jawab untuk menjaga ketersediaan barang-barang seharusnya diprioritaskan," ujar Andres yang diamini sejumlah rekannya.

Untuk biaya rapid test mandiri, sopir, kata Andre, harus mengeluarkan uang Rp 300.000 hingga Rp 500.000.

Sebelumnya, rapid test ditanggung pemerintah sehingga proses pengiriman barang antar-provinsi di Pelabuhan Pangkalbalam berjalan lancar.

"Kali ini belum ada yang rapid test sehingga tidak ada pengiriman barang. Semua barang dalam truk ikut tertunda," ucap Andres.

Menurut Andres, lebih dari 100 sopir sengaja berkumpul untuk mempertanyakan kewajiban rapid test mandiri ke otoritas kesehatan pelabuhan.

"Kami bukan demo. Tapi mempertanyakan rapid test mandiri. Permintaan kami agar tetap digratiskan. Semuanya sopir truk barang," tegasnya.

Pantauan Kompas.com, para sopir terlihat memadati trotoar di sepanjang perkantoran Pelabuhan Pangkalbalam.

Baca juga: Sambut New Normal di Babel, 6 Sekolah Dibuka, Kecuali di Pangkalpinang

Pertemuan yang dijadwalkan pukul 14.00 WIB harus molor karena pihak pelabuhan sedang menggelar rapat internal.

Pihak kantor kesehatan pelabuhan juga belum memberi pernyataan resmi terkait aspirasi sopir tersebut.