Gelar Demo dengan Physical Distancing, Warga Bantul Tuntut Ganti Rugi Pembebasan Lahan

Masduki mengungkapkan, warganya meminta komitmen berupa pernyataan tertulis dari pihak kampus atas kepastian pembayaran di tahun ini.

Warga memberikan batas toleransi hingga tujuh hari kepada UIN Sunan Kalijaga untuk memberikan pernyataan mereka.

“Jika satu minggu tidak ada kepastian, kami akan datangi istana negara untuk mengadu kepada presiden,” tegasnya.

Skema Pembebasan Lahan Bertahap

Terpisah, Pelaksana Tugas Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Sahiron menerima perwakilan warga di gedung rektorat, Rabu (17/6/2020).

Baca juga: Belasan Ibu-ibu Demo di DPRD Ogan Ilir karena Tak Dapat Bantuan Covid-19, Ini Penjelasan Pemkab

Dia menjelaskan, pembayaran ganti rugi dilakukan bertahap dari total Rp 315 miliar pada Izin Penetapan Lokasi (ILP) pertama.

Rp 79,6 miliar digelontorkan dari bantuan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama untuk pembayaran tahap satu pada 2015.

Namun, lanjut Sahiron, bantuan pada 2016 tersendat sehingga UIN Sunan Kalijaga harus merogoh saldo Badan Layanan Umum (BLU) kampus sebesar Rp 47,3 miliar.

“Karena IPL berbatas waktu, akhirnya pembebasan lahan belum selesai sampai IPL habis dan harus diperpanjang, akibatnya nilai appraisal tanahnya naik dan beban untuk pembebasan juga naik,” terangnya.

“Pembayaran selanjutnya juga dilakukan bertahap dengan bantuan kementerian pada 2016 sebesar Rp 7,28 miliar, 2017 sebesar Rp 35 miliar, 2018 sebesar Rp 40 miliar dan terakhir tahun 2019 sebesar Rp 11 miliar,” lanjutnya.

Baca juga: Kemenlu: Pria Bertato Indonesia yang Ikut Rusuh Saat Demo Terkait George Floyd Bukan WNI

Sahiron menyebut, hingga saat ini, beban utang pembebasan UIN Sunan Kalijaga masih tersisa Rp 149 miliar. 

Rp 108 miliar di antaranya merupakan utang kepada masyarakat Desa Guwosari.

“Kami berkali-kali menyurati Kemenag hingga Presiden, namun karena wabah Covid-19 akhirnya tersendat, prioritas pemerintah juga bergeser,” ujarnya.