PSBB Ambon Dimulai 22 Juni, Wali Kota: Pelanggar Diberi Sanksi Tegas

Kompas.com - 17/06/2020, 17:34 WIB
Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy saat menyampaikan keterangan kepada waratwan di Kantor Wali Kota AMbon, Rabu (17/6/2020) KOMPAS.COM/RAHMAT RAHMAN PATTYWali Kota Ambon, Richard Louhenapessy saat menyampaikan keterangan kepada waratwan di Kantor Wali Kota AMbon, Rabu (17/6/2020)

AMBON, KOMPAS.com - Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy mengumumkan penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dimulai pada Senin (22/6/2020).

Saat ini, Pemerintah Kota Ambon masih menerapkan pembatasan kegiatan masyarakat (PKM) untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

“Hari Senin itu kita akan memberlakukan PSBB dan PSBB yang dilaksanakan kali ini dia betul-betul tegas, kalau PKM ini dia masih sifatnya himbauan tapi kalau PSBB tidak lagi ada kompromi,” kata Richard di Kantor Wali Kota Ambon, Rabu (17/6/2020).

Baca juga: Kasus Positif Covid-19 Meningkat, Wali Kota Ambon: Dampak Tracing yang Dilakukan

Richard mengaku penerapan PKM yang bersifat imbauan memiliki banyak kekurangan. Tapi, kekurangan itu tak lagi ada selama penerapan PSBB.

Para pelanggar, kata dia, bakal mendapatkan sanksi tegas. Tapi, Richard tak memerinci sanksi apa saja yang diberikan kepada pelanggar.

“Kalau PKM ini sifatnya imbauan maka PSBB ini akan dilakukan dengan tegas, ada sanksi tegas juga bagi mereka yang melanggar,” katanya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

PSBB Kota Ambon tak hanya bertujuan memutus mata rantai Covid-19. Tapi, juga bentuk pertanggungjawaban ke pemerintah pusat.

“Kalau PKM ini yang menilai paling-paling pak Sekkot (sekretaris kota), Pak Wawali (wakil wali kota) dengan saya, tapi PSBB ini yang menilai pemerintah pusat oleh karena itu kalau tidak serius itu juga akan dinilai, olehnya itu PSBB itu akan dijalankan dengan tegas,” katanya.

Richard mengingatkan, aktivitas masyarakat selama PSBB akan dibatasi hingga pukul 20.00 WIT.

“Jadi kalau PKM itu ada mini market atau toko yang buka 24 jam, saat PSBB semua sudah harus tutup pukul 20.00 WIT. Jadi tidak ada lagi toko atau swalayan 24 jam,” kata dia.

Menurutnya, ada banyak pertanyaan tentang waktu penerapan PSBB Ambon yang tak kunjung dimulai. Padahal, surat keputusan penerapan PSBB telah diterbitkan.

Baca juga: Lebih 50 Persen Pasien Covid-19 di RSUP Sanglah Sembuh, Ini Salah Satu Rahasianya

Pemkot Ambon, kata dia, butuh menyiapkan aturan turunan untuk menerapkan PSBB. Aturan dalam bentuk peraturan wali kota itu telah rampung dan diterbitkan besok.

“Ada orang yang bilang kok ini SK PSSB sudah turun tapi belum dilaksanakan, saudara tahu aturan jelas, untuk pelaksanaan PSBB harus ada peraturan pelaksanaan yakni peraturan wali kota, sama dengan undang-undang sudah diterbitkan tapi belum bisa dilaksanakan karena belum ada aturan pelaksanaannya, itu analoginya begitu,” ungkapnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ingin Luwu Utara Aman dan Sehat, Bupati IDP Imbau Warga Beradaptasi dengan Kebiasaan Baru

Ingin Luwu Utara Aman dan Sehat, Bupati IDP Imbau Warga Beradaptasi dengan Kebiasaan Baru

Regional
Beri Bantuan Alsintan untuk Poktan, Bupati IDP: Tolong Agar Tidak Diperjualbelikan

Beri Bantuan Alsintan untuk Poktan, Bupati IDP: Tolong Agar Tidak Diperjualbelikan

Regional
UM Bandung Gelar Vaksinasi Massal untuk 3.000 Warga, Ridwan Kamil Berikan Apresiasi

UM Bandung Gelar Vaksinasi Massal untuk 3.000 Warga, Ridwan Kamil Berikan Apresiasi

Regional
Pemprov Jabar Targetkan Pembangunan TPPAS Regional Legok Nangka Rampung pada 2023

Pemprov Jabar Targetkan Pembangunan TPPAS Regional Legok Nangka Rampung pada 2023

Regional
Optimalisasi Penyaluran Bansos di Gorontalo, Gubernur Rusli Gunakan 2 Metode Ini

Optimalisasi Penyaluran Bansos di Gorontalo, Gubernur Rusli Gunakan 2 Metode Ini

Regional
Tekan Dampak PPKM, Pemprov Jabar Akan Salurkan Bansos ke 1,9 Juta Keluarga

Tekan Dampak PPKM, Pemprov Jabar Akan Salurkan Bansos ke 1,9 Juta Keluarga

Regional
Serapan Anggaran Covid-19 Jateng Capai 17,28 Persen, Bukan 0,15 Persen

Serapan Anggaran Covid-19 Jateng Capai 17,28 Persen, Bukan 0,15 Persen

Regional
Ridwan Kamil Janji Usulkan PPKM yang Lebih Proporsional kepada Pemerintah Pusat

Ridwan Kamil Janji Usulkan PPKM yang Lebih Proporsional kepada Pemerintah Pusat

Regional
Ikuti Rakor Virtual Kampanye 3M, Ridwan Kamil Usulkan Tiga Hal ke Pemerintah Pusat

Ikuti Rakor Virtual Kampanye 3M, Ridwan Kamil Usulkan Tiga Hal ke Pemerintah Pusat

Regional
BST Mulai Disalurkan di Semarang, Walkot Hendi Jelaskan Teknis Distribusinya

BST Mulai Disalurkan di Semarang, Walkot Hendi Jelaskan Teknis Distribusinya

Regional
Atasi Dampak Pandemi, Anggota DPRD PDIP hingga Wali Kota Hendi Serahkan Gajinya

Atasi Dampak Pandemi, Anggota DPRD PDIP hingga Wali Kota Hendi Serahkan Gajinya

Regional
Percepat Pemulihan DAS Citarum, Jabar Gandeng Monash University

Percepat Pemulihan DAS Citarum, Jabar Gandeng Monash University

Regional
Kepada Wapres, Ridwan Kamil: Berita Baik, BOR Jabar Turun Terus

Kepada Wapres, Ridwan Kamil: Berita Baik, BOR Jabar Turun Terus

Regional
Percepat Herd Immunity, Pemkot Semarang Lakukan Vaksinasi Keliling

Percepat Herd Immunity, Pemkot Semarang Lakukan Vaksinasi Keliling

Regional
Dibantu Dompet Dhuafa, Para Guru Ngaji di Lampung Bisa Berkurban

Dibantu Dompet Dhuafa, Para Guru Ngaji di Lampung Bisa Berkurban

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X