Soal Kedatangan 500 TKA China, DPRD Sultra Minta Ada Evaluasi Kepatuhan Perusahaan

KENDARI, KOMPAS.com-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara punya pendapat yang berbeda dengan Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi soal masuknya 500 tenaga kerja asing (TKA) dari China ke Kawasan Industri Morosi, Kabupaten Konawe.

Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Saleh menilai, untuk mengizinkan para TKA itu bekerja, harusnya tidak sekadar mempertimbangkan aspek kesehatan di tengah wabah virus corona.

Kepatuhan perusahaan yang mempekerjakan TKA itu sebaiknya ikut jadi bahan pertimbangan.

Baca juga: Sempat Menolak, Gubernur Kini Sultra Izinkan 500 TKA China Bekerja di Konawe

Abdurrahman bahkan meminta perusahaan yang mempekerjakan warga negara asing di Kawasan Industri Morosi dievaluasi kepatuhannya. 

Pasalnya, ada dugaan sebagian besar TKA di Morosi menyalahgunakan visa.

“Coba kita jujur bahwa 80 hingga 90 persen TKA yang masuk di Indonesia menggunakan visa kunjungan dan ini sangat merugikan negara. Tidak ada kontrol dari negara karena ada segelintir orang yang menutup-nutupi kejadian ini,” kata Abdurrahman dikonfirmasi, Rabu (17/6/2020).

Selain itu, Abdurrahman tidak yakin 500 TKA yang akan datang bekerja di Konawe adalah tenaga ahli.

Baca juga: China Jauhi Ikan Salmon karena Khawatir Virus Corona, Kenapa?

Sebelumnya dalam rapat yang dihadiri Forum pimpinan daerah (Forkopimda) dan unsur tokoh masyarakat serta tokoh agama, Pemerintah Provinsi Sultra menyetujui rencana kedatangan 500 TKA di Kawasan Industri Morosi, Kabupaten Konawe.