Penjelasan Pemprov Sulsel soal Insentif Tenaga Medis yang Belum Dibayar

MAKASSAR, KOMPAS.com – Pemerintah Provinsi Sulsel mengklaim telah membayarkan sebagian insentif kepada tenaga medis yang menangani virus corona (Covid-19).

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Pemerintah Provinsi Sulsel Junaedi mengatakan, selama penanganan Covid-19 telah menelan anggaran sekitar Rp 101 miliar, dari total yang disetujui Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulsel senilai Rp 500 Miliar.

Menurut Junaedi, anggaran penanganan Covid-19 Pemprov Sulsel untuk membiayai rumah sakit dan peralatan medis lainnya serta bansos untuk dibagikan kepada 24 Kabupaten dan Kota.

“Terkait dengan insentif bagi tenaga medis, semua sudah terbayarkan. Hanya saja, memang ada dua rumah sakit yang belum dibagikan insentifnya kepada tenaga medisnya yakni RSUP Wahidin Sudirohusodo dan RS Unhas," ujar Junaedi saat dihubungi Kompas.com melalui sambungan telepon, Jumat (12/6/2020).

Baca juga: Curhat Dokter di Makassar, Insentif Tak Jelas Nasibnya tapi Malah Jadi Korban Fitnah

Menurut dia, kedua rumah sakit tersebut merupakan tanggungan dari Kementerian Kesehatan RI.

Terkait belum mendapat insentif dua rumah sakit itu, lanjut Junaedi, Pemprov Sulsel akan mencarikannya dana untuk membayarkan insentif bagi tim medis yang menagani Covid-19.

“Bagaimana pun caranya akan kita carikan dana untuk membayarkannya. Jadi posisi kami (Pemprov) ini mem-backup Kabupaten dan Kota dalam penanganan Covid-19. Jadi masing-masing daerah juga menganggarkan dana penanganan corona,” katanya.

Baca juga: Soal Pengusiran Tenaga Medis di Bogor, Gugus Tugas: Biaya Swab PCR Itu Mahal

Diberitakan sebelumnya, Humas IDI Kota Makassar Wachyudi Muchsin mengaku tudingan mendapatkan untung besar setiap kali menetapkan pasien berstatus PDP, membuat para tenaga medis menjadi cemas.

Padahal dengan banyaknya PDP dan pasien positif Covid-19 membuat beban dokter dan tenaga medis semakin berat.

Belum lagi diliputi perasaan cemas akan tertular virus corona.

"Insentif berjuta-juta yang dijanjikan Pak Presiden sekitar dua bulan yang lalu sampai hari ini hilalnya belum kelihatan. Kalau dikasi alhamdulillah, kalau ternyata cuma gosip yakinlah tenaga kesehatan kita akan tetap bekerja dengan penuh tanggung jawab atas nama kemanusiaan sesuai dengan sumpah profesi tentunya," ujar Wachyudi.

Senada dengan Wachyudi, Kepala Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan Ichsan Mustari membenarkan, tenaga medis yang menangani pasien Covid-19 di Makassar sampai saat ini belum mendapatkan insentif.

Rumah sakit rujukan juga belum mendapatkan bayaran dari pemerintah.

"Karena ada proses verifikasi yang dilakukan BPJS dan itu tidak mengurangi semangat teman-teman dokter perawat untuk melakukan pelayanan," ujar Ichsan.

Meski demikian, dia percaya tenaga medis yang menangani virus corona bekerja secara profesional. 

"Kita tahu mereka (tenaga medis) sudah punya sumpah untuk menjalankan profesinya guna untuk kemanusiaan semata-mata," ujarnya.