Soal Pengusiran Tenaga Medis di Bogor, Gugus Tugas: Biaya Swab PCR Itu Mahal

KABUPATEN BOGOR, KOMPAS.com - Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Bogor mengakui bahwa kejadian penolakan rapid test dan swab di Pasar Cileungsi adalah buntut dari kurangnya pemahaman pedagang tentang bahaya penularan virus Covid-19 dan arti penting tes.

Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Bogor, Syarifah Sofiah mengatakan, saat ini pihaknya akan memutuskan untuk melakukan sosialisasi yang lebih intensif dengan didukung fakta-fakta berapa jumlah pedagang dan keluarga yang tertular.

"Ini penting untuk dilakukan secara bersama sama agar soal pendataan seperti berapa yang meninggal akibat covid di pasar Cileungsi sebagai informasi yang harus dicermati oleh seluruh pedagang," ucap dia dalam keterangan tertulisnya kepada Kompas.com, Kamis (11/6/2020).

Baca juga: Video Viral Pedagang Pasar Cileungsi Usir Tenaga Medis, Ini Penjelasan Gugus Tugas

Menurut dia, pengusiran terhadap petugas medis saat itu terjadi karena pedagang merasakan kerugian secara ekonomi karena pasar ditutup dan sekarang pembeli cenderung berkurang.

"Fakta ini malah membuat pedagang jadi antipati terhadap upaya pemerintah untuk melakukan tes covid, karena khawatir akan memperpanjang kerugian mereka," ungkapnya.

Pada dasarnya , kata dia, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menurunkan uji rapid test dan swab gratis sebagai wujud rasa sayang dan peduli terhadap keberlanjutan Pasar Cileungsi, bukan berarti ingin membuat keresahan dan ketakutan terhadap pedagang kecil.

Jika tidak ingin pasar tersebut ditutup, maka penerapan protokol kesehatan di PSBB proporsional ini harus super ketat dan disiplin seperti memakai masker, mengatur alur masuk dan keluar, membatasi antara satu pedagang dengan lainnya serta menjaga kebersihan.

"Informasikan pula bahwa rapid test dan swab PCR itu biayanya sangat mahal," ujar dia ketika ditanya terkait tudingan kurangnya keseriusan Pemkab Bogor dalam mendata hasil uji Covid-19 rapid dan swab tes.

Syarifah menambahkan, agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai tujuan uji test Covid-19, maka kepala unit pasar harus bisa menjadi mediator antara aspirasi pedagang dengan pemerintah.

Baca juga: Ini Penyebab Pedagang Pasar Cileungsi Bogor Usir Tenaga Medis

Termasuk laporkan jika ada orang-orang yang berusaha mempengaruhi dan memecah belah pedagang dengan tujuan menolak program pemerintah. 

"Sosialisasikan, jelaskan dan komunikasikan agar pasar menyusun dan menerapkan SOP protokol kesehatan yang ketat. kita tidak mengharapkan terjadinya second wave di sana dan ini yang memaksa pemerintah akan mengambil langkah penutupan paksa Pasar Cileungsi," pungkasnya.