Ancaman Krisis Pangan Saat Pandemi, Satgas Pesantren Yogya: Perkuat Kemandirian

YOGYAKARTA,KOMPAS.com - Pademi Covid-19 yang sampai saat ini masih berlangsung berdampak pada seluruh fundamental kehidupan termasuk ancaman krisis pangan.

Kebijakan dalam mitigasi ancaman krisis pangan perlu difokuskan pada upaya memperkuat ketahananan dan kemandirian pangan.

Penanggung Jawab Satgas Aswaja Peduli Covid-19, Muhammad Mustafid mengatakan, di dalam kondisi pandemi lini produksi, distribusi, maupun konsumsi terguncang.

"Upaya stabilisasi tidak cukup hanya mempertimbangkan faktor harga, stok, ataupun efektivitas distribusi. Namun juga daya beli warga yang menurun karena terhentinya banyak aktivitas ekonomi," ujar Penanggung Jawab Satgas Aswaja Peduli Covid-19, Muhammad Mustafid dalam keterangan tertulis, Selasa (9/6/2020).

Baca juga: Cegah Krisis Pangan karena Pandemi Covid-19, Ini yang Dilakukan Kemendes

Muhammad Mustafid menyampaikan ancaman krisis pangan terlihat dari penurunan daya beli kelas pekerja perkotaan baik di sektor formal dan informal, termasuk akses terhadap pangan.

Pademi yang terjadi membuat banyak perusahaan merumahkan pekerjanya dengan tidak membayarkan gaji.

Walaupun ada sebagian pekerja yang masih kerja dengan sistem shift dan mendapatkan 50 persen gaji.

Situasi ini juga berdampak pada sektor informal. Ancaman paling nyata dirasakan pekerja harian, termasuk industri wisata yang menghidupi PKL, tukang becak, driver, kusir andong, kuliner, toko oleh-oleh, kerajinan, hingga tour guide.

Situasi pandemi juga mengancam kelangsungan produksi pangan. Hal ini disebabkan anjloknya harga hasil panen. Terutama menimpa petani hortikultura dan peternak.

Meski tidak mempengaruhi produksi padi, namun harga jual gabah di tingkat petani rendah.

Di sisi lain, panen yang melimpah dibarengi permintaan pasar yang turun hingga 50 persen - 80 persen.

"Secara faktual, sudah ada petani dan peternak yang berhenti produksi dan terancam gulung tikar. Jika produksi tersendat atau terhenti, krisis pangan sudah di depan mata," bebernya.

Menurutnya, kebijakan dalam mitigasi ancaman krisis pangan perlu difokuskan pada upaya memperkuat ketahananan dan kemandirian pangan melalui keterpaduan dan kolaborasi strategis dan taktis di semua lini.

Termasuk dalam tata kelola pangan melibatkan solidaritas ekonomi seluruh shareholder.

Melihat situasi tersebut, Satgas Aswaja Peduli Covid-19 memandang pada lini produksi, Pemerintah Kota perlu melakukan pemetaan.

Selain itu menjalin kerja sama penyediaan pangan pokok dengan kelompok tani di Kota Yogyakarta dan daerah produsen di luar kota.

Hal serupa dilakukan terhadap warga untuk penyediaan pangan non pokok skala rumah tangga.

Kemudian pemberian insentif biaya produksi berupa benih, pupuk, dan saprodi, baik kepada petani mitra kerja sama maupun penanam skala/lahan rumah tangga, dengan memperluas dan meningkatkan manfaat dari Kartu Tani.

Selain itu juga memperluas gerakan sosial warga untuk kemandirian pangan dengan kolaborasi dan insentif pendampingan bagi organisasi masyarakat, komunitas, relawan, organisasi warga, dan perusahaan.

Tak hanya itu, perlu langkah kampanye yang masif dan dukungan informasi teknis. Hal ini untuk mendorong gerakan menanam bagi ketahanan dan kemandirian pangan.

"Melakukan pengorganisasian RT/RW dalam gerakan menanam di rumah warga maupun lahan-lahan di sekitar perumahan/kampung yang dapat dioptimalkan," urainya.

Baca juga: DPRD Kalbar Ingatkan Ancaman Krisis Pangan di Tengah Pandemi Corona

Pada sektor distribusi dan konsumsi, pemerintah kota perlu meningkatkan cadangan pangan pokok (beras) dengan menjalin kontrak kerja sama pembelian hasil panen petani dalam satu paket program insentif biaya produksi untuk petani.

Selain itu, pemerintah juga memfasilitasi dan mengkoordinasikan pendirian lumbung pangan komunitas oleh warga sebagai platform alternatif ketahanan pangan yang dikelola warga secara mandiri.

Sementara itu yang perlu dilakukan oleh komunitas warga, yakni menghidupkan lumbung pangan komunitas yang dilandasi nilai solidaritas dan kegotong-royongan.

Mendistribusikan bahan pangan pokok dengan harga terjangkau dan mendistribusikan bantuan pangan bagi kelompok rentan dan terdampak.

Komunitas warga juga perlu mengembangkan kontrak kerja sama dengan komunitas petani dan peternak. Hal ini untuk mendekatkan rantai pasok, menjamin kepastian permintaan produk, serta memberikan insentif harga kepada produsen untuk merawat keberlanjutan produksi petani.

Melakukan kendali mutu keamanan pangan yang dijual atau didonasikan.

"Menyimpan dan mengelola surplus hasil panen pertanian rumah tangga dalam kerangka penguatan resiliensi pangan dan ekonomi keluarga," ujarnya.