Tahapan Pilkada Serentak di Surabaya dan Daerah Lain Mulai Pertengahan Juni, Peneliti: Berpotensi Jadi Episentrum Baru Covid-19

Perludem: 'berpotensi ciptakan episentrum baru'

Peneliti dari Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem), Fadli Ramadhanil, menilai pelaksanaan tahapan pilkada serentak terkesan dipaksakan karena hingga kini belum ada kerangka hukum (peraturan KPU) dan anggaran terkait pelaksanaan pesta demokrasi itu di tengah wabah virus corona.

"Persiapannya sangat mengkhawatirkan dan tidak mungkin dilaksanakan mulai 15 Juni mendatang. Saya meyakini jika dilaksanakan akan jadi kesia-siaan dan akan berpotensi besar menjadi episentrum baru penularan Covid-19," kata Fadli.

"Coba bayangkan tahapan 15 Juni akan dimulai dengan proses verifikasi faktual dukungan calon perseorangan, termasuk juga proses pendaftaran pemilih. Petugas akan keliling ke rumah warga dan berinteraksi dengan banyak orang.

"Itu kan tahapan yang mengundang interaksi sangat dekat dan intens. Kalau dilaksanakan tanpa APD dan protokol kesehatan maka akan jadi pekerjaan sia-sia dan ciptakan episentrum baru," kata Fadli.

Untuk itu, menurut Fadli, tahapan pilkada sebaiknya ditunda dahulu sambil melakukan persiapan dan kajian secara matang dan baik.

"Kalau alasan jangan sampai ada Plt (pelaksana tugas) terlalu panjang, bukankah nanti semua daerah akan ada Plt dan banyak Februari mendatang jabatan kepala daerahnya habis. Lalu saat petahana ikut pilkada juga kan wajib cuti dan ada penunjukan Plt juga. Jadi tidak tepat jika Plt dijadikan argumentasi," katanya.

Sebelumnya, Kemendagri beralasan salah satu alasan pilkada digelar 9 Desember karena tidak ingin kepala daerah diisi oleh penjabat ataupun pelaksana tugas (plt) karena kepala daerah harus memiliki legitimasi melalui proses pemilihan.

Baca juga: Minta PSBB Diakhiri, Risma Sebut Ekonomi Warga Surabaya Harus Bergerak

Kemendagri: Pekan ini semua diharapkan selesai

TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN Ilustrasi: Petugas mengecek kelengkapan logistik untuk Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2013 di Ruang Penyimpanan Logistik Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Tamansari di Kantor Kelurahan Tamansari, Kecamatan

"Protokol kesehatan sudah disusun tinggal diundangkan dan diharapkan minggu ini selesai sehingga semua bisa dimulai pada 15 Juni mendatang," kata Kastorius.

Begitu juga dengan pembahasan anggaran.

Kastorius mengungkapkan "sekarang lagi bekerja siang malam merasionalisasikan tambahan anggaran yang dibutukan dan diharapkan disepakati sebelum 15 Juni".

Kastorius menjelaskan pemerintah telah melakukan rapat secara intensif dengan seluruh pihak terkait dalam merumuskan aturan yang terbaik dan juga anggaran yang tepat dalam pilkada tahun ini.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR, Yaqut Cholil Qoumas, mengatakan Kamis depan akan dilakukan rapat bersama yang juga melibatkan Kementerian Keuangan untuk membahas anggaran pilkada serentak.

Baca juga: PSBB Surabaya Berakhir, Risma Harap Jumlah Pasien di Rumah Sakit Tak Bertambah