Dedi Mulyadi: Kita Bisa Hidup Tanpa Rapat di Hotel, Pemangkasan Anggaran Harus Dilanjut

KOMPAS.com - Anggota DPR RI Dedi Mulyadi meminta pemerintah untuk meneruskan tradisi pemangkasan anggaran terkait pandemi Covid-19 hingga tahun-tahun berikutnya. Hal itu perlu dilakukan demi menyejahterakan masyarakat. 

"Mulai sekarang hingga tahun-tahun berikutnya, tradisi pemangkasan anggaran dilanjutkan. Sudah saatnya negara fokus pada kesejahteraan masyarakat," kata Dedi kepada Kompas.com via sambungan telepon, Jumat (5/6/2020).

Dedi mengatakan, saat ini Indonesia sudah melewati masa krisis Covid-19 dan masuk fase baru, new normal.

Baca juga: Anggaran Penanganan Covid-19 Membengkak Jadi Rp 677,2 Triliun, Ini Rinciannya

Kemudian terjadi perubahan besar dari sisi pengelolaan anggaran, yaitu postur APBN dan APBD terkonsentrasi pada penanganan corona, baik untuk sarana dan prasarana maupun bantuan sosial yang jumlahnya fantastis.

"Kita bisa hidup tanpa rapat-rapat di hotel, perjalanan dinas dalam dan luar negeri, seminar tatap muka, ongkos kantor yang tidak efisien, belanja ATK (alat tulis kantor) yang terpangkas, dan ternyata rakyat tetap bisa hidup dan terlayani dengan baik, pemerintah tetap jalan," kata Dedi.

Menurut Dedi, ini artinya bahwa penghematan anggaran itu harus dilanjutkan, baik di eksekutif maupun legislatif. 

Pengelolaan anggaran di masa pandemi ini harus terus dilanjutkan sampai tahun-tahun berikutnya.

Menurutnya, jika pengetatan anggaran itu terus berlanjut akan berdampak besar pada pembangunan. Program yang tidak tak terlaksana pada 2020 akan terbayar pada 2021, 2022 dan seterusnya.

"Jadi begini, eksekutif dan legislatif disuruh prihatin, kita sepakat terus prihatin karena masyarakat kita belum sejahtera," ujar mantan bupati Purwakarta itu.

Perpu penanganan Covid-19

Sebagai anggota DPR, Dedi meminta presiden untuk melanjutkan Perpu tentang pengelolaan keuangan seperti saat menangani darurat Covid-19.