Tidak Direstui Presiden, 6 Sekolah yang Dibuka di Babel Kembali Ditutup

PANGKAL PINANG, KOMPAS.com - Kebijakan Pemprov Kepulauan Bangka Belitung yang memperbolehkan enam sekolah setingkat SMA/SMK dibuka untuk proses belajar mengajar dalam masa "new normal" akhirnya dicabut.

Pembelajaran tatap muka itu kembali ditiadakan setelah Pemrov Babel menerima perintah Presiden Joko Widodo untuk menunda pelaksanaan masuk sekolah.

Dengan demikian, proses belajar mengajar yang sempat dibuka di Kepulauan Bangka Belitung hanya bertahan satu hari, yakni 2 Juni 2020.

"SMA/SMK piloting (percontohan) menindaklanjuti Presiden RI untuk menunda pelaksanaan masuk sekolah. Maka pemprov menunda pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah mulai esok 3 Juni," kata Kepala Dinas Pendidikan Kepulauan Bangka Belitung, M Soleh dalam pesan tertulis pada Kompas.com, Selasa (2/6/2020).

Baca juga: Sambut New Normal di Babel, 6 Sekolah Dibuka, Kecuali di Pangkalpinang

Soleh menuturkan, penundaan KBM telah disampaikan pada kepala cabang dinas dan para kepala sekolah.

"Sebagai gantinya, pembelajaran tetap dilaksanakan secara online dari rumah," ujar Soleh.

Meskipun KBM di sekolah belum dibuka, guru untuk tingkat SMA/SMK tetap diharuskan masuk sekolah. Sedangkan untuk tingkat SD/SMP tetap belum dibuka untuk siswa maupun guru.

Diberitakan sebelumnya, sebanyak enam sekolah di Kepulauan Bangka Belitung disiapkan sebagai pilot project (percontohan) pendidikan dalam masa tatanan hidup baru atau new normal.

Enam sekolah tersebut masing-masing tersebar di setiap kota atau kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Sekolah yang sempat dibuka yakni SMA 1 Membalong Belitung, SMA 1 Belinyu Bangka, SMA 1 Manggar Belitung Timur, SMA 1 Toboali Bangka Selatan, SMK 1 Kelapa Bangka Barat dan SMK 2 Koba Bangka Tengah.

Baca juga: Sambut New Normal di Babel, 6 Sekolah Dibuka, Kecuali di Pangkalpinang

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman mengakui, pelaksanaan belajar tatap muka terlanjur dilaksanakan satu hari.

Selanjutnya ditunda sesuai arahan dari pemerintah pusat.