Bukan PSBB, Kota Ambon Akan Terapkan Pembatasan Kegiatan Masyarakat

AMBON, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Ambon segera menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PKM) sebagai ganti pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang direncanakan sebelumnya.

Sebelumnya, Pemkot Ambon membatalkan rencana pengusulan penerapan PSBB ke Pemerintah Provinsi Maluku dan Kementerian Kesehatan.

Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy mengatakan, penerapan PKM telah masuk tahap finalisasi.

“Rabu besok itu Perwali mengenai PKM sudah ditandatangani,” kata Richard di Kantor Wali Kota Ambon, Rabu (2/6/2020).

Richard telah berkoordinasi dengan Pemprov Maluku, TNI, dan Polri, serta instansi terkait tentang penerapan PKM di Ambon.

Baca juga: Anggota KKB Paling Dicari Sejak 2011, Oniara Wonda Pernah Tembaki Rombongan Tito Karnavian

Setelah peraturan wali kota tentang PKM diteken, Pemkot Ambon akan menyosialisasikan program itu kepada masyarakat.

“Akan disosialisasi selama dua sampai lima hari ke depan, dan mungkin berlaku efektif itu pada hari Minggu atau hari Senin mendatang,” ujarnya.

PKM diterapkan karena penyebaran virus corona baru atau Covid-19 yang masih tinggi di Provinsi Maluku.

Selain itu, penerapan kebijakan itu merupakan tindak lanjut Peraturan Gubernur Maluku Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembatasan Orang dan Moda Transportasi di Wilayah Provinsi Maluku.

“Jadi Pemkot menyikapi hal itu sesuai proses pelaksanaannya, jadi ini ada empat komponen yang akan dibatasi, yaitu pergerakan orang, kegiatan di sektor usaha, kegiatan fasilitas umum, dan moda transportasi,” ungkapnya.

Jumlah kasus positif Covid-19 di Kota Ambon juga meningkat beberapa hari terakhir.

Pada 1 Juni 2020, pasien aktif terpapar Covid-19 di Kota Ambon mencapai 158 orang.

Kondisi itu berdampak bagi masyarakat, apalagi tenaga medis dan fasilitas kesehatan di Ambon sangat terbatas.

Baca juga: Dapat Bantuan Obat Covid-19 dari China, Ketua Gugus Tugas Maluku: Saya Sudah Pernah Pakai

Richard menyebutkan, beberapa pasien positif Covid-19 dari kota dan kabupaten lain juga dirawat di Kota Ambon.

“Intinya kita harus disiplin, masyarakat harus berpartisipasi secara maksimal. Saat ini kebijakan ini telah didukung oleh aparat Kepolisian, TNI, Kejaksaan, dan DPRD. Mereka semua sudah setuju dan memberikan dukungan untuk penerapan sanksi, dan besok akan ditandatangani,” katanya.