Penyaluran Bansos Semrawut, Pemerintah Desa Diduga Pakai Data 2011

PONTIANAK, KOMPAS.com - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Kalimantan Barat (Kalbar) Maria Goreti menduga ada penyaluran bantuan sosial tunai (BST) yang menggunakan basis data yang sudah usang.

Akibatnya, terjadi pembagian bansos terkait pandemi Covid-19 yang semrawut.

Dia mengaku telah menemukan sejumlah desa di Kabupaten Bengkayang, Kalbar, yang masih menggunakan data penerima bantuan dari tahun 2011.

"Bukan Bengkayang saja. Hampir di beberapa kabupaten dan kota kecenderungannya begitu. Maklum, karena data sensus penduduk tahun 2010," kata Maria saat dihubungi Kompas.com, Minggu (31/5/2020).

Baca juga: Muncul Klaster Baru di Batam, Pendeta dan Jemaat Positif Corona

Maria tidak menyebutkan secara jelas daerah mana saja yang diduga masih menggunakan data lama.

Namun, dia menduga hal tersebut yang menyebabkan timbulnya protes dari warga.

"Pantas saja masyarakat ribut, banyak bantuan yang tidak tepat sasaran. Bahkan, ada orang yang sudah meninggal masih dapat bantuan sosial," ucap Maria.

Menurut Maria, idealnya aparatur desa rutin memperbarui data warganya ke dinas sosial di masing-masing kabupaten.

Selain itu, dinas sosial juga penting melakukan jemput bola ke desa-desa. Setidaknya, menurut Maria, berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk meminta data terbaru mereka.

"Harusnya ada sinergi antara pemerintah desa dan dinas sosial," kata Maria.