Ombudsman Banten Terima 105 Aduan Bansos Covid-19, dari Pungli hingga Pemakaian Data Lama

Kompas.com - 29/05/2020, 20:16 WIB
Ilustrasi shutterstockIlustrasi

LEBAK, KOMPAS.com - Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten menerima sebanyak 105 aduan terkait bantuan sosial (bansos) bagi warga terdampak Covid-19.

Kepala Ombudsman Banten, Dedy Irsan, mengatakan, jumlah tersebut merupakan yang tertinggi secara nasional dari seluruh perwakilan Ombudsman yang membuka posko pengaduan secara daring sejak akhir April lalu.

"Laporan masuk terkait Covid-19 ada 116, 90 persen di antaranya atau 105 aduan terkait bansos," kata Dedy, melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (29/5/2020).

Sebaran aduan yang masuk ke Ombudsman, kata Dedy, terdiri dari Kota Tangerang 21 aduan, Tangerang Selatan 20, Kabupaten Tangerang 19.

Baca juga: Dua Dugaan Kasus Korupsi Bansos di Kalbar, Gubernur: Saya Tidak Akan Tolerir

Kemudian, Kabupaten Serang 8, Kota Serang 8, Kabupaten Pandeglang 2 dan Kabupaten Lebak 14 aduan. Sementara, sisanya 7 aduan merupakan laporan dari instansi pusat dan BUMN.

Hal yang dilaporkan terkait bansos antara lain prosedur dan persyaratan untuk penerima bantuan tidak jelas, penerima bantuan tidak tepat sasaran, pendatang yang tidak menerima bantuan, tidak menerima bantuan karena tidak memiliki KTP/KK serta laporan adanya pungli dari aparat di lapangan.

Persoalan daftar penerima bantuan masih menggunakan data lama juga menjadi salah satu hal yang dilaporkan ke Ombudsman.

"Kami masih melihat pendataan dan penyaluran bansos masih karut marut. Masyarakat mengeluh, demikian pula aparat di bawah yang melakukan pendataan dan penyaluran," kata Dedy.

Menggunakan data lama

Salah satu wilayah yang menggunakan data lama untuk daftar penerima bantuan adalah Desa Citorek Tengah, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Banten.

Petugas Desa setempat, Sukmadi, mengatakan, pihaknya sudah mengusulkan penerima bantuan di desanya menggunakan data baru di mana pendataannya dilakukan saat muncul permintaan data dari Dinas Sosial.

"Tapi, entah kenapa, ketika turun (bantuannya) itu masih menggunakan data lama tahun 2015. Makanya ini menjadi polemik di semua tempat dan terkadang dari bawah kami usulkan berapa, tapi yang dapat berapa, sedangkan untuk pendataan kita berbasis data kependudukan," kata Sukmadi.

Baca juga: Oknum BPTD Kalbar Diduga Korupsi Bansos Covid-19

Karena perbedaan data ini, kata Sukmadi, sempat muncul komplain dari warga. Lantaran ada perbedaan tingkat kesejahteraan pada 2015 dan saat ini.

Namun, polemik yang sempat muncul bisa diselesaikan dengan musyawarah. 

Berdasarkan data, dari 1.300 kepala keluarga (KK) di Citorek Tengah, terdapat 406 KK yang masuk daftar penerima bantuan dari pusat, provinsi dan kabupaten, di luar bantuan dana desa.

Jawaban Dinas Sosial

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Lebak Eka Darmana Putra mengatakan, data lama yang digunakan untuk penerima bantuan merupakan data yang terdapat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Data tersebut kemudian dimutakhirkan kembali oleh operator desa apakah ada penerima yang sudah meninggal, bansos ganda, sudah mampu, alamat tidak ditemukan dan tidak terdampak Covid-19.

Baca juga: Potret Kacaunya Data Bansos di NTT, ASN dan 2 Anaknya Masuk Daftar, Ketua RT Protes Keras

"Data yang sudah diperbaharui tersebut dilaporkan ke Dinas Sosial, berisi nama, nomor induk kependudukan, dan alamat lengkap, nanti bisa kami cut off agar tidak muncul sebagai nama penerima bantuan sosial tunai (BST)," kata dia.

Untuk transparansi, kata dia, nama-nama daftar penerima kemudian ditempel di kantor desa masing-masing untuk memudahkan pengecekan hingga evaluasi untuk penerima tahap berikutnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dedi Mulyadi Menangis Dapati Seorang Ibu Tua Melamun Tak Punya Beras

Dedi Mulyadi Menangis Dapati Seorang Ibu Tua Melamun Tak Punya Beras

Regional
Cegah Kerumunan, Prosesi Dugderan di Kota Semarang Berjalan Sederhana

Cegah Kerumunan, Prosesi Dugderan di Kota Semarang Berjalan Sederhana

Regional
Ajak Masyarakat Hormati Orang Tua, Ridwan Kamil: Jangan Sampai Ada Lansia Terlantar

Ajak Masyarakat Hormati Orang Tua, Ridwan Kamil: Jangan Sampai Ada Lansia Terlantar

Regional
Jadi Percontohan Nasional, Seleksi Anggota Paskibraka Jateng Gandeng BPIP

Jadi Percontohan Nasional, Seleksi Anggota Paskibraka Jateng Gandeng BPIP

Regional
Gerakan Perekonomian Jabar, Disparbud Setempat Gelar Gekraf 2021

Gerakan Perekonomian Jabar, Disparbud Setempat Gelar Gekraf 2021

Regional
Khawatir Krisis Pangan, Wagub Jabar Minta Petani Tidak Alih Fungsikan Sawah

Khawatir Krisis Pangan, Wagub Jabar Minta Petani Tidak Alih Fungsikan Sawah

Regional
Teken MoU dengan Tourism Malaysia, Jaswita Jabar: Kerja Sama Ini Menguntungkan

Teken MoU dengan Tourism Malaysia, Jaswita Jabar: Kerja Sama Ini Menguntungkan

Regional
Tinjau Penataan Kawasan Candi Borobudur, Ganjar: Progresnya Bagus

Tinjau Penataan Kawasan Candi Borobudur, Ganjar: Progresnya Bagus

Regional
Bebas Penyakit Frambusia, Kota Madiun Raih Penghargaan dari Kemenkes

Bebas Penyakit Frambusia, Kota Madiun Raih Penghargaan dari Kemenkes

Regional
Begini Respons Wali Kota Maidi Usai Dapat Penghargaan Pembina K3 Terbaik

Begini Respons Wali Kota Maidi Usai Dapat Penghargaan Pembina K3 Terbaik

Regional
Program Pemberdayan Hidroponik di Sulsel Diapresiasi Dompet Dhuafa, Mengapa?

Program Pemberdayan Hidroponik di Sulsel Diapresiasi Dompet Dhuafa, Mengapa?

Regional
Dukung Pemerintah, Shopee Hadirkan Pusat Vaksinasi Covid-19 di Bandung

Dukung Pemerintah, Shopee Hadirkan Pusat Vaksinasi Covid-19 di Bandung

Regional
Lewat EDJ, Pemrov Jabar Berkomitmen Implementasikan Keterbukaan Informasi Publik

Lewat EDJ, Pemrov Jabar Berkomitmen Implementasikan Keterbukaan Informasi Publik

Regional
Pemkot Tangsel Sampaikan LPPD 2020, Berikut Beberapa Poinnya

Pemkot Tangsel Sampaikan LPPD 2020, Berikut Beberapa Poinnya

Regional
Kang Emil Paparkan Aspirasi Terkait RUU EBT, Berikut 2 Poin Pentingnya

Kang Emil Paparkan Aspirasi Terkait RUU EBT, Berikut 2 Poin Pentingnya

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X