DPRK Bener Meriah Dinilai Terburu-buru Minta Bupati Buat Pengunduran Diri Tertulis

BENER MERIAH, KOMPAS.com - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Jaringan Anti Korusi Gayo (Jang-ko), mempertanyakan sikap DPRK yang terkesan buru-buru meminta Sarkawi menuliskan surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan sebagai Bupati Bener Meriah.

Sebab, Jangko mendapati surat dari Fraksi Gabungan Gerakan Nurani Nasional (FG-GNN) tertanggal 25 Mei.

"Kami mempertanyakan, mengapa surat itu dikirim pada hari kedua libur Idul Fitri, tanpa memberikan waktu mempersiapkan diri. Padahal, Sarkawi mundur karena alasan medis," kata Koordinator Ketua LSM Jangko, Maharadi, saat ditemui Kompas.com, Rabu (27/5/2020).

Maharadi menilai, ada kejanggalan saat fraksi dewan yang bersepakat pada hari kedua Idul Fitri.

Baca juga: Dinasihati Ulama, Sarkawi Pikir-pikir untuk Mundur sebagai Bupati Bener Meriah

Apalagi, fraksi dianggap mendesak Ketua DPRK Bener Meriah untuk menyurati Sarkawi guna mempertanyakan surat pengunduran diri sebagai kepala daerah.

Sebab, Sarkawi terlebih dahulu mengucapkan kata mundur dari kursi bupati pada 24 Mei lalu.

"Ini ada indikasi apa? Padahal, dalam pemberitaan jelas Sarkawi akan menyurati Mendagri melalui Plt Gubernur pada saat masuk kerja. Kok malah disurati lebih awal. Itu kan tanggal merah. Pegawai juga libur," sebut Maharadi.

Dia menduga masalah ini dilatar belakangi oleh persoalan calon wakil bupati yang belum resmi dibahas sejak Sarkawi dilantik pada 30 April 2020.

"Kami sempat mempertanyakan kepada bupati, ternyata pada 27 Januari 2020 ada surat yang dilayangan bupati meminta nama wakil kepada partai pengusung. Tapi, belum dijawab. Kemudian, disusul 29 April 2020, tidak ada nama sampai sekarang," sebut Maharadi, sembari menambahkan penggodokan wakil bupati menjadi tanggung jawab partai pendukung.

Pihaknya meminta Sarkawi juga mempertimbangkan segala ucapannya kepada masyarakat Bener Meriah maupun media massa.

Sebab, kekisruhan politik terjadi sejak Sarkawi mengucap kata mundur di mimbar khotbah shalat Idul Fitri.

"Abuya Sarkawi harus menjaga stabilitas politik di Bener Meriah. Kita sedang dalam suasana Idul Fitri, Pemkab Bener Meriah sedang fokus menangani Covid-19, jangan ada kegaduhan," kata dia.

"Kalau bisa bupati dan dewan urun rembuklah, bahas kekosongan kursi wakil bupati," ungkap dia.

Fraksi FG-GNN bantah desak Sarkawi mundur

Sementara itu, Ketua Fraksi Gabungan Gerakan Nurani Nasional (FG-GNN), Edi Zulkifli membenarkan keluarnya surat yang dialamatkan kepada Ketua DPRK Bener Meriah, untuk ditindaklanjuti kepada Bupati Bener Meriah, Sarkawi.

"Benar, surat itu dari fraksi kami, namun soal tanggal itu tanggal 26 tepat hari pertama masuk kerja setelah Idul Fitri, mungkin tanggal 25 yang disurat salah ketik oleh Sekwan," kata Edi Zulkifli.

Baca juga: Bupati Bener Meriah Ajukan Surat Pengunduran Diri Langsung ke Mendagri

Menurut Edi, surat itu dikeluarkan FG-GNN karena menganggap banyak pihak yang mempertanyakan kepada dewan terkait pengunduran diri Sarkawi sebagai orang nomor satu di Bener Meriah, yang diucapkan saat hari pertama Idul Fitri.

"Pertama, saat itu kami belum tahu kebenaran pengunduran diri itu, kami mau konfirmasi. Kalau benar, suratnya bagimana. Kan ini sebelumnya tidak ada dibahas sama dewan," sebut Edi.

Berdasarkan informasi, lanjut Edi, surat lanjutan dari DPRK Bener Meriah yang ditandatangani oleh ketua dewan, sudah dikirim kepada bupati.

Mengenai surat yang lebih awal dikeluarkan, Edi mengaku tidak ada kepentingan untuk menjatuhkan Sarkawi dari tampuk kekuasaan.

"Jadi, kami berdasarkan sumber dari bupati sendiri, dari media. Namun, kami kan butuh administrasi, jadi kami surati pimpinan dewan," ujar dia.

"Jadi, kalau ada yang curiga macam-macam, enggak ada gilanya kami mendesak bupati, kami fraksi ini enggak ada kepentingan," tegas Edi.

Persoalan kesalahan tanggal surat, sebut Edi Zulkifli, para pihak harus memaklumi, karena terjadi secara tidak sengaja.

Baca juga: Partai Pengusung Bahas Pengunduran Diri Bupati Bener Meriah

Edi mengaku belum bersilaturahim dengan bupati karena baru pulang dari rumah orangtua di Kampung Bintang, Aceh Tengah.

Sehingga, dia belum sempat bersilaturahim dengan Sarkawi sebagai kepala daerah.

"Hari pertama saya pulang kerumah orangtua, hari kedua saya langsung ke dewan bahas soal pengunduran diri itu," pungkas Edi, yang merupakan anggota dewan dari Partai Nanggroe Aceh (PNA) itu.