DPRK Bener Meriah Dinilai Terburu-buru Minta Bupati Buat Pengunduran Diri Tertulis

BENER MERIAH, KOMPAS.com - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Jaringan Anti Korusi Gayo (Jang-ko), mempertanyakan sikap DPRK yang terkesan buru-buru meminta Sarkawi menuliskan surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan sebagai Bupati Bener Meriah.

Sebab, Jangko mendapati surat dari Fraksi Gabungan Gerakan Nurani Nasional (FG-GNN) tertanggal 25 Mei.

"Kami mempertanyakan, mengapa surat itu dikirim pada hari kedua libur Idul Fitri, tanpa memberikan waktu mempersiapkan diri. Padahal, Sarkawi mundur karena alasan medis," kata Koordinator Ketua LSM Jangko, Maharadi, saat ditemui Kompas.com, Rabu (27/5/2020).

Maharadi menilai, ada kejanggalan saat fraksi dewan yang bersepakat pada hari kedua Idul Fitri.

Baca juga: Dinasihati Ulama, Sarkawi Pikir-pikir untuk Mundur sebagai Bupati Bener Meriah

Apalagi, fraksi dianggap mendesak Ketua DPRK Bener Meriah untuk menyurati Sarkawi guna mempertanyakan surat pengunduran diri sebagai kepala daerah.

Sebab, Sarkawi terlebih dahulu mengucapkan kata mundur dari kursi bupati pada 24 Mei lalu.

"Ini ada indikasi apa? Padahal, dalam pemberitaan jelas Sarkawi akan menyurati Mendagri melalui Plt Gubernur pada saat masuk kerja. Kok malah disurati lebih awal. Itu kan tanggal merah. Pegawai juga libur," sebut Maharadi.

Dia menduga masalah ini dilatar belakangi oleh persoalan calon wakil bupati yang belum resmi dibahas sejak Sarkawi dilantik pada 30 April 2020.

"Kami sempat mempertanyakan kepada bupati, ternyata pada 27 Januari 2020 ada surat yang dilayangan bupati meminta nama wakil kepada partai pengusung. Tapi, belum dijawab. Kemudian, disusul 29 April 2020, tidak ada nama sampai sekarang," sebut Maharadi, sembari menambahkan penggodokan wakil bupati menjadi tanggung jawab partai pendukung.

Pihaknya meminta Sarkawi juga mempertimbangkan segala ucapannya kepada masyarakat Bener Meriah maupun media massa.