Polisi dan TNI Akan Dampingi dan Awasi "New Normal" di Jabar Selama 14 Hari

BANDUNG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut penerapan kenormalan baru alias new normal di Jabar akan dikawal dan didampingi langsung oleh anggota Polri dan TNI selama 14 hari ke depan sejak diterapkan pada 1 Juni 2020 mendatang.

Seperti diketahui, ada empat provinsi yang diizinkan oleh pemerintah pusat untuk melakukan persiapan kenormalan baru ini, yakni Sumatera Barat, Jabar, DKI Jakarta, dan Gorontalo.

"Ini akan dikawal oleh TNI dan Polri selama 14 hari, jadi Pak Presiden sudah memberikan tugas kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk memobilisasi TNI dan Polri di empat provinsi percobaan ini, jadi Alhamdulillah kita (Jabar) masuk kategori yang diberi kebaikan ini," kata Emil usai Rapat Terbatas Penanganan Covid-19 di Mapolda Jabar, Rabu (27/5/2020).

Baca juga: New Normal, Pemerintah Ingin Hanya Orang Sehat yang Masuk Mal

Nantinya, anggota Polri dan TNI yang ditempatkan di tempat keramaian akan mengawasi sekaligus mengingatkan masyarakat untuk mengikuti protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak fisik saat beraktivitas di luar.

"Normalitas baru ini semua selama bisa taat pada protokol, baik ekonomi maupun ibadah bisa mulai dilakukan karena takut terjadi ketidakdisiplinan, maka selama 14 hari TNI dan Polri melakukan pendampingan di masa transisi, jadi tidak pilih-pilih jenis kegiatannya, kegiatan apa saja. Pasti banyak eror lah di lapangan, nanti tim diberi tugas untuk memberikan sanksi," kata Emil.

"Protokolnya sedang kami siapkan. Pertama, semua toko atau ekonomi harus bikin surat pernyataan bahwa dia siap mematuhi protokol baru di new normal dan siap diberi sanksi kalau melanggar itu, yang intinya hanya terbagi dalam tiga kelompok lah yakni menjaga jarak, harus higienis memakai masker, dan cuci tangan keluar masuk dari sebuah tempat," tambahnya.

Untuk penerapan teknis pengawasan dan dasar aturannya sendiri masih dalam pembahasan, pasalnya pihak kepolisian dan TNI membutuhkan waktu untuk melakukan pemetaan.

Akan tetapi, nantinya para pelanggar ini akan langsung dikenakan sanksi, pasalnya imbauan protokol kesehatan ini sudah digaungkan sejak pandemi ini masuk ke Indonesia.

"Ya sama kalau dulu istilahnya kita sudah lewat masa hanya mengimbau, masuklah kategori denda, ini kan denda sudah dilakukan di beberapa tempat, denda kepada pribadi maupun denda kepada pemilik toko, itu yang penting harus ada surat pernyataan supaya nanti kalau melanggar bisa ditutup karena dia tidak patuh. Nominalnya nanti kita sosialisasikan," tegasnya

Meskipun begitu, nantinya polisi dan TNI di Jabar akan melakukan simulasi kenormalan baru ini di pasar tradisional yang dinilai cenderung lebih merepotkan dalam menerapkan protokol kesehatan.

"Nanti Pak Pangdam dan Pak Kapolda akan melakukan simulasi-simulasi di pasar tradisional yang memang cenderung lebih repot misalkan kemudian di toko dan di mana, nanti protokol ini masih. Kalau ibadah shalat di masjid bagaimana? Nah, kalau di masjid misalkan kapasitasnya 100 orang karena shaf-nya berdempetan, sekarang berjarak maka dia harus 50. Maka orang ke 51 wayah-na tetap shalat di masjid tapi di rombongan shalat berjamaah ronde kedua," kata Emil.

Baca juga: Soal New Normal, Wali Kota Banjarmasin Tunggu Keputusan Pemerintah Pusat

Untuk itu, pihaknya meminta kerja sama semua pihak untuk mengikuti protokol kesehatan selama kenormalan baru yang akan diterapkan 1 Juni mendatang.

Emil menegaskan kenormalan baru ini bukanlah relaksasi ataupun pelonggaran, melainkan adaptasi terhadap situasi baru selama pandemi ini hingga ditemukan vaksin Covid-19 tersebut.

"kita fokus mengedukasi tentang tata cara normalitas baru karena terkendalinya Jabar akan terganggu kalau dalam normalitas baru ada euforia orang seolah-olah normal yang lama, kalau normal yang lama itu kan bisa ke toko lagi, sekolah lagi tapi enggak pakai masker, tidak menjaga jarak, dan enggak mau ngantri nah itu akan membahayakan prestasi kita," ucap Emil.

Akan tetapi, Emil mengaku bahwa kenormalan baru ini dinilai cukup berat dilakukan di sekolah-sekolah. Namun, Pemerintah Provinisi Jabar akan berupaya mencari jalan keluar dari persoalan ini.