Kisah Pak Bongku dari Suku Sakai, Dipenjara gara-gara Tanam Ubi di Tanah Ulayat Perusahaan

Kompas.com - 26/05/2020, 09:08 WIB
Pak Bongku (58), petani yang dipenjara satu tahun dan didenda Rp 200 juta, karena membuka kebun ubi di tanah ulayat di areal perusahaan di Dusun Suluk Bongkal, Desa Koto Pait, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Riau. Dok. LBH PekanbaruPak Bongku (58), petani yang dipenjara satu tahun dan didenda Rp 200 juta, karena membuka kebun ubi di tanah ulayat di areal perusahaan di Dusun Suluk Bongkal, Desa Koto Pait, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Riau.

PEKANBARU, KOMPAS.com - Inilah kisah Pak Bongku, seorang petani yang dipenjara dan didenda ratusan juta rupiah karena menanam ubi di tanah ulayat yang berada di lahan perusahaan.

Pak Bongku adalah seorang petani berusia 58 tahun, warga Suku Sakai di Dusun Suluk Bongkal, Desa Koto Pait, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau.

Gara-gara menanam ubi di tanah ulayat yang berada di areal perusahaan, Pak Bongku berurusan dengan hukum hingga berujung penjara.

Penasihat hukum terdakwa dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pekanbaru, Rian Sibarani, mengatakan, Pak Bongku disidang di Pengadilan Bengkalis pada 24 Februari 2020.

"Hakim saat itu menyatakan Pak Bongku bersalah dan menjatuhi hukuman satu tahun penjara dan denda Rp 200 juta," kata Rian dalam keterangan tertulis kepada Kompas.com, Senin (25/5/2020).

Baca juga: Melihat Ritual Suku Rejang Menangkal Covid-19 dan Dampak Pertambangan

Dia menyebutkan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa Pak Bongku melanggar Pasal 82 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) yang berbunyi: 

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun penjara serta pidana denda paling sedikit Rp 500 juta dan paling banyak Rp 2,5 miliar."

Namun, menurut Rian, selama dalam perjalanan sidang, tidak satu pun pasal dalam dakwaan Jaksa dapat dibuktikan. 

Fakta di persidangan mengungkapkan bahwa Pak Bongku adalah masyarakat adat Sakai yang tinggal tidak begitu jauh dari lokasi penebangan.

Baca juga: Harimau Sumatera Mati Terjerat Tali Sling di Hutan Konsesi Riau

 

Alasan membela Pak Bongku

Ahli masyarakat adat dari Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau dalam persidangan menjelaskan bahwa masyarakat adat Sakai sudah hidup lama sebelum Indonesia ada dan tercatat dalam dokumen LAM.

Atas hal itulah, LBH Pekanbaru berjuang untuk membela Pak Bongku karena hukum dinilai tidak memihak petani tersebut.

Rian menjelaskan, kasus ini bermula saat Pak Bongku membuka lahan setengah hektar untuk ditanami ubi kayu dan ubi menggalo (ubi racun). 

 

Pak Bongku menggarap lahan yang merupakan tanah ulayat yang saat ini diperjuangkan dan berada di areal Konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) PT Arara Abadi II, grup PT Sinar Mas di Dusun Suluk Bongkal, Desa Koto Pait, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis.

Kemudian, pada Minggu 3 November 2019, Pak Bongku ditangkap oleh petugas sekuriti PT Arara Abadi dan selanjutnya ditahan oleh Kepolisian Sektor (Polsek) Pinggir, Bengkalis.

"PT Arara Abadi mengatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah miliknya. Sementara Pak Bongku juga berhak atas penggunaan tanah tersebut, karena itu tanah leluhur. Tanah yang digarap Pak Bongku tidak luas, cuma setengah hektar untuk dimanfaatkan menanam ubi," sebut Rian.

Baca juga: Buntut Konflik Tanah di Flores Timur: Polisi dan Istri Disandera, Rumah Rohaniwan Dirusak, 7 Orang Ditangkap

Kata dia, ubi kayu dan ubi racun yang diolah merupakan makanan pokok bagi mereka. Sama halnya seperti orang Papua makanan pokoknya yakni sagu. 

Menurut Rian, Pak Bongku hanyalah masyarakat awam yang kurang mengerti hukum karena kurang mengenyam pendidikan. Begitu pun dengan masyarakat suku Sakai yang ada di Dusun Suluk Bongkal, yang nasibnya kurang beruntung, karena kurangnya pendidikan dan literasi. 

"Kasus Pak Bongku ini adalah contoh kecil dari realita yang ada. Entah mengapa pemerintah terus diam dengan kasus ini," kata Rian. 

"Pak Bongku bukanlah orang kaya, bukanlah orang yang kenyang pendidikan. Beliau hanyalah masyarakat miskin, tak punya tanah yang luas untuk ditanami sawit yang bisa menghasilkan uang. Pak Bongku hanyalah masyarakat asli suku Sakai di sana yang seharusnya dilindungi keberadaannya, tapi malah justru dirampas haknya," lanjut Rian.

Baca juga: Sengketa Tanah, Juragan Durian Sewa Pembunuh Bayaran Habisi Pensiunan Polisi dan Keluarga

 

Pernyataan Sinar Mas

Humas PT Sinar Mas Nurul Huda menjelaskan, awal dan penyebab sengketa terjadi sejak tahun 2001 silam.

Kala itu, masyarakat Adat Suku Sakai mengklaim bahwa lebih kurang 7.158 hektar lahan yang mencakup area HTI PT Arara Abadi seluas 327,2 hektar adalah lahan ulayat dua pebatinan, yaitu Batin Beringin dan Batin Penaso.

Menanggapi klaim tersebut, PT Arara Abadi sepakat untuk melakukan pengecekan lapangan bersama perwakilan masyarakat. 

"Dari proses ini, diketahui bahwa lahan tersebut sebelumnya tidak pernah dikuasai oleh masyarakat Suku Sakai, yang ketika itu hanya menempati Desa Penaso, Sialang Rimbun, dan Muara Basung," kata Nurul dalam keterangan tertulis kepada Kompas.com, Senin.

 

Bahkan, sambung dia, lahan yang diklaim dan ditunjuk oleh masyarakat Suku Sakai yang dimaksud ternyata sebagian besar sudah dikuasai oleh pihak ketiga. 

Meski demikian, antara tahun 2001 hingga 2019, sejumlah oknum masyarakat Suku Sakai terus berupaya menduduki lahan tersebut dan menghentikan kegiatan operasional perusahaan. 

Nurul melanjutkan, penyelesaian dan hasilnya dalam kegiatan operasionalnya, PT Arara Abadi selalu berpegang pada batas konsesi sesuai izin yang diberikan oleh pemerintah serta hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

"Sejak tahun 2013, PT Arara Abadi juga sudah melakukan pemetaan konflik yang ada di wilayah konsesinya. Termasuk di dalamnya konflik dengan masyarakat Sakai," ucap Nurul.

Baca juga: Gubernur Bengkulu Diperintahkan Jokowi Selesaikan Konflik Agraria

Pemberdayaan warga suku Sakai

Kata dia, perusahaan juga berupaya untuk tetap mendukung pemberdayaan masyarakat Sakai.

Hal ini dilakukan dengan, antara lain, menjalankan kemitraan pengelolaan tanaman kehidupan di sebagian area SK Menhut atas nama PT Arara Abadi, mempekerjakan masyarakat sebagai tim pencegah kebakaran, serta menjalankan sejumlah program CSR. 

Perusahaan juga mengupayakan mediasi, termasuk dengan melibatkan Camat Pinggir dan DPRD Kabupaten Bengkalis pada tahun 2012 dan 2015, hingga mencapai berbagai MoU, Berita Acara dan kesepakatan. 

Baca juga: Kawanan Gajah Merusak Rumah dan Kebun Warga di Riau

MoU berita acara dan berbagai kesepakatan yang telah tercapai tersebut, adalah bukti adanya kesepakatan penyelesaian sengketa yang terjadi ketika itu. 

Pada tahun 2016, PT Arara Abadi pun telah melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk memfasilitasi mediasi dengan masyarakat Sakai.

Sebagai hasilnya, kedua belah pihak menyepakati untuk menyerahkan mekanisme penanganan konflik pada KLHK dan membentuk tim negosiasi.

'Hingga hari ini, PT Arara Abadi tetap berpegang teguh pada kesepakatan yang difasilitasi oleh KLHK," terang Nurul.

 

Lantas mengapa sengketa masih berlanjut?

Pihak perusahaan, kata Nurul, menyayangkan bahwa sejak tercapainya kesepakatan ini, sejumlah oknum dari masyarakat Sakai telah berulang kali menduduki kembali lahan perusahaan serta menghalangi kegiatan operasional perusahaan.

Insiden terbaru, yakni penebangan tanaman ekaliptus di wilayah konsesi oleh salah satu anggota masyarakat Sakai, Pak Bongku pada November 2019 lalu.

"Sebelumnya, Saudar Bongku juga pernah terlibat dalam aksi pendudukan lahan bersama STR (Serikat Tani Riau) pada tahun 2008 beserta sejumlah oknum lainnya, dan telah diputuskan bersalah dalam proses hukum yang berlangsung," sebut Nurul.

Baca juga: Jokowi: Seram yang Namanya Sengketa Tanah Itu...

Dia menegaskan, perusahaan dengan transparan telah mengikuti seluruh proses hukum yang tengah berjalan terhadap Pak Bongku, serta mendukung pihak berwenang dengan menyampaikan fakta-fakta yang dibutuhkan. 

Dalam mencapai resolusi, PT Arara Abadi tetap berkomitmen untuk mematuhi hukum negara Republik Indonesia, serta prinsip-prinsip internasional yang berlaku terkait penghormatan hak-hak masyarakat lokal.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dompet Dhuafa dan Kimia Farma Berikan 2.000 Dosis Vaksin untuk Masyarakat Lombok Barat

Dompet Dhuafa dan Kimia Farma Berikan 2.000 Dosis Vaksin untuk Masyarakat Lombok Barat

Regional
Buka Kejuaraan UAH Super Series, Ridwan Kamil Adu Kemampuan Tenis Meja dengan Ustadz Adi Hidayat

Buka Kejuaraan UAH Super Series, Ridwan Kamil Adu Kemampuan Tenis Meja dengan Ustadz Adi Hidayat

Regional
Peringati Hari Santri, Ganjar Berharap Santri di Indonesia Makin Adaptif dan Menginspirasi

Peringati Hari Santri, Ganjar Berharap Santri di Indonesia Makin Adaptif dan Menginspirasi

Regional
Peringati HSN 2021, Wagub Uu Nyatakan Kesiapan Pemprov Jabar Bina Ponpes

Peringati HSN 2021, Wagub Uu Nyatakan Kesiapan Pemprov Jabar Bina Ponpes

Regional
Ridwan Kamil Pastikan Pemerintah Gelontorkan Rp 400 Triliun untuk Bangun Jabar Utara dan Selatan

Ridwan Kamil Pastikan Pemerintah Gelontorkan Rp 400 Triliun untuk Bangun Jabar Utara dan Selatan

Regional
Gencarkan Vaksinasi Covid-19, Pemprov Jabar Gandeng Pihak Swasta

Gencarkan Vaksinasi Covid-19, Pemprov Jabar Gandeng Pihak Swasta

Regional
AOE 2021 Dimulai Besok, Jokowi Dipastikan Hadir Buka Acara

AOE 2021 Dimulai Besok, Jokowi Dipastikan Hadir Buka Acara

Regional
Dukung Pesparawi XIII, YPMAK Beri Bantuan Rp 1 Miliar

Dukung Pesparawi XIII, YPMAK Beri Bantuan Rp 1 Miliar

Regional
9 Pemda di Papua Raih WTP, Kemenkeu Minta Daerah Lain di Papua Termotivasi

9 Pemda di Papua Raih WTP, Kemenkeu Minta Daerah Lain di Papua Termotivasi

Regional
Capai Rp 72,46 Triliun, Realisasi Investasi Jabar per Januari-Juni 2021 Peringkat 1 Nasional

Capai Rp 72,46 Triliun, Realisasi Investasi Jabar per Januari-Juni 2021 Peringkat 1 Nasional

Regional
Temui Gus Yasin, Ridwan Kamil Sebut Jabar Ingin Berbagi Pengalaman dan Investasi di Kota Lama Semarang

Temui Gus Yasin, Ridwan Kamil Sebut Jabar Ingin Berbagi Pengalaman dan Investasi di Kota Lama Semarang

Regional
Lewat Bidan Desa, Satgas Jabar Beri Kemudahan Akses Vaksinasi Lansia

Lewat Bidan Desa, Satgas Jabar Beri Kemudahan Akses Vaksinasi Lansia

Regional
Resmi Dilantik, Sekda Baru Pemprov Papua Diharapkan Akselerasi Kebijakan Daerah

Resmi Dilantik, Sekda Baru Pemprov Papua Diharapkan Akselerasi Kebijakan Daerah

Regional
Kafilah STQH Jabar Dilepas ke Tingkat Nasional, Ini Pesan Kang Emil untuk Mereka

Kafilah STQH Jabar Dilepas ke Tingkat Nasional, Ini Pesan Kang Emil untuk Mereka

Regional
Targetkan Netral Karbon pada 2050, Indika Energy Tanam 21.000 Mangrove

Targetkan Netral Karbon pada 2050, Indika Energy Tanam 21.000 Mangrove

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.