Anggota DPRD Sumut Nyaris Baku Hantam dengan Petugas, Berawal dari Timbangan Bantuan Sembako yang Berkurang

KOMPAS.com - Rony Situmorang, anggota DPRD Sumut terlibat cekcok dengan petugas yang hendak membagikan bantuan sembako Pemprov Sumut ke Kabupaten Simalungun.

Peristiwa tersebut terjadi di Pematangraya.

Saat itu Ronny Situmorang melakukan sidak bantuan sembako. Ia mengklaim menemukan bantuan sembako yang beratnya tak sama.

Ia mencontohkan bantuan gula yang seharusnya 2 kilogram, dikurang 2,5 ons. Sedangkan beras bantuan yang seharusnya 10 kilogram berkurang 0,5, kilogram hingga 1 kilogram.

Baca juga: Pembeli Membludak, Pasar Murah Pemprov Sumut Akhirnya Ditutup

"Ada 20 sampel sembako yang kita turunkan. Dugaan kita benar, berat tidak sesuai dengan seharusnya," ucap Rony Situmorang melalui pesan singkat WhatsApp, Selasa (19/5/2020) dilansir dari Tribunnews.com.

"Kita sangat kecewa dengan Pemprov Sumut yang menyalurkan bantuan kepada masyarakat tetapi kurang dari berat aslinya," kata dia.

Ronny kemudian menanyakan hal tersebut kepada petugas yang ada di lapangan. Namun mereka terlibat cekcok dan nyaris terlibat perkelahian.

Rony menjelaskan di Kabupaten Simalungun, ada 78.659 kuota bantuan sembako yang akan disalurkan kepada masyarakat.

Baca juga: Kasus Suap DPRD Sumut, KPK Panggil Empat Eks Anggota DPRD

Ia menduga bahwa bantuan kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 ini telah di mark up oleh oknum-oknum dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

"Kami menduga bahwa ini telah dilakukannya penyelewengan bantuan sembako kepada masyarakat," ucapnya.

"Pengawasan lebih ketat, jangan sampai masyarakat saat susah malah tambah susah saat menerima bantuan ini," pungkasnya.

Baca juga: Pasar Murah Pemprov Sumut Penuh Sesak Warga, Panitia: Kami Kewalahan...

Dua kali kejadian

Sebelum Rony Situmorang, anggota DPRD Provinsi Sumut Zeira Salim Ritonga juga mengungkapkan adanya kejanggalan pembagian bantuan sembako oleh tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, kepada masyarakat di Kabupaten Simalungun.

Kejanggalannya yaitu mark up terhadap pembagian sembako kepada masyarakat.

"Banyak melihat bantuan dari pemerintah Sumut telah dari mark up," kata Zeira Salim Ritonga, Senin (18/5/2020) dilansir dari Tribunnews.com.

Ia menjelaskan, bantuan beras 10 kg dan gula pasir yang seharusnya diterima oleh masyarakat, ternyata tidak sesuai dengan beratnya.

Baca juga: Kasus Suap Anggota DPRD Sumut, KPK Panggil Eks Ketua DPRD Sumut

"Di mana, jumlah berat barang dikurangi, seperti beras dikurangi sampai 2 kg dari jumlah aslinya. Dengan cara beginilah mereka melakukan korupsi," ucap dia.

Dengan adanya temuan ini, pihaknya akan segera menjadwalkan pertemuan dengan pihak terkait untuk menanyakan bantuan kepada masyarakat yang bersumber dari APBD Sumut tersebut.

"Dalam waktu dekat kita akan jadwalkan pemanggilan kepada yang bersangkutan, kepada pembagian bantuan bisa begitu," jelasnya.

Baca juga: Video Viral Preman di Sumut Bentak dan Maki Polisi, Ini Faktanya

KPK minta data yang benar

Sementara itu dikonfirmasi terpisah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan pendataan yang benar daat menyalurkan bantuan kepada masyarakat dampak wabah virus Corona.

Hal tersebut penting karena penyaluran bantuan sosial ini rawan untuk diselewengkan, jika pendataan tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.

"Lakukan penginputan data secara profesional. Karena harus dipertanggungjawabkan data ini," kata Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Korupsi KPK Wilayah I, Maruli Tua, melalui siaran langsung dengan Pemprov Sumut, Rabu (13/5/2020).

Baca juga: Daya Beli Masyarakat Turun, Kalla Sarankan Pemerintah Beri BLT Ketimbang Sembako

Ia berharap bantuan ini dapat diterima oleh masyarakat yang benar-benar terdampak akibat wabah.

Untuk itu, ia meminta kepada Dinas Sosial dan Dinas Penduduk dan Catatan Sipil bekerjasama untuk menginput data sampai ke pelosok desa.

"Dinsos dan Dukcapil harus koordinasi aktif melakukan pendataan," ungkapnya.

Menurut dia, saat ini ada empat daerah di Sumut yang tidak menyampaikan data penerima bantuan dari pemerintah kepada KPK.

Empat daerah tersebut, yakni Kabupaten Simalungun, Kabupaten Padanglawas Utara, Kabupaten Nias dan Kabupaten Padanglawas.

"Segera disampaikan datanya untuk dapat melakukan pengawasan terhadap pendataan," jelasnya.

Baca juga: Pura-pura Jadi Pemulung untuk Dapat Sembako, 3 Warga Diamankan

"Tidak ada mark up"

Sementara itu Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemprov Sumut, Riadil Akhir Lubis membantah adanya kebocoran hingga belasan miliar dari pengadaan sembako program Jaring Pengaman Sosial (JPS) kepada 1.321.426 KK terdampak Covid-19.

Termasuk soal tudingan ambil untung di balik selisih harga pengadaan sembako itu. Ia mengatakan tidak ada aksi ambil untung.

"Tidak ada mark up," ujarnya.

Ia merinci harga sembako sebesar Rp 225.000 per paket per kepala keluarga (KK).

Satu paket berisi beras 10 kg senilai Rp 112.000, minyak goreng 2 liter senilai Rp 28.000, gula 2 kg senilai Rp 37.000 dan mi instan 20 bungkus senilai Rp 48.000.

Baca juga: Bantu Warga Terdampak Covid-19, Wali Kota Madiun Bersepeda Bagikan Sembako

"Total semuanya Rp 225.000 per paket bantuan untuk setiap KK," jelas Riadil.

Harga masing-masing per jenis bahan sembako itu, menurut Riadil adalah harga rata-rata yang diperoleh dari harga satuan yang dikeluarkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumut dan survei harga di pasaran, seperti pasar tradisional, grosir dan di pusat perbelanjaan.

Ia mengatakan tidak ada secara khusus dianggarkan untuk keuntungan, biaya packing dan pengangkutan bagi perusahaan-perusahaan yang diminta menyediakan paket sembako itu.

Riadil menyebut ada puluhan perusahaan terlibat dalam penyediaan sembako itu dari kabupaten/kota.

Baca juga: Khofifah Kirim 1.900 Paket Sembako dan Uang Tunai ke Warga Jatim di Jabodetabek

Hal itu bertujuan agar ada pemerataan pertumbuhan usaha.

"Karena prinsip pengadaan kan harus juga menguntungkan ekonomi," sebut Riadil.

Riadil mengatakan, ada 16 kabupaten/kota di Sumut yang meminta bantuan sembako dalam bentuk transfer dana. Kemudian 17 kabupaten/kota meminta dalam bentuk sembako.

"Namun data ini data dinamis, karena biasanya berubah-ubah, hari ini kabupaten minta uang aja, besok sembako, berubah-ubah dan dinamis," sebutnya.

Dan untuk 16 kabupaten/kota yang meminta transfer dana, tetap harus dibelanjakan dalam bentuk sembako.

Untuk harga per jenis sembakonya, tetap mengacu pada yang ditetapkan provinsi.

Baca juga: Guru Ngaji, Imam Mushala dan Kaum Difabel di Jabar Dapat Paket Sembako

Namun jika harga per jenis sembako lebih tinggi daripada harga yang ditetakan provinsi, maka 16 daerah itu harus menambahi biayanya.

"Yang dari provinsi itu harga maksimal. Jika mereka (daerah) mau nambah, itu kreasi mereka dan dipersilakan. Namanya juga bantuan," sebut Riadil.

Pemprov Sumut memberikan bantuan sembako JPS kepada 1.321.426 KK terdampak covid-19 di 33 kabupaten/kota di Sumut.

Setiap KK penerima, mendapatkan bantuan bahan pokok berupa beras, gula, minyak makan dan mi instan senilai Rp 225.000.

Baca juga: Bulog Amankan Stok Beras Hingga Akhir 2020

Anggaran total Rp 297.320.850.000 disiapkan Pemprov Sumut untuk bantuan JPS bahan pokok ini.

Anggaran itu bersumber dari refocusing anggaran penanganan covid-19 Sumut tahap I sebesar Rp 502,1 miliar.

Penentuan jumlah penerima 1.321.426 KK itu ditetapkan berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan sudah disepakati kepala daerah masing-masing kabupaten/kota.

Baca juga: Urunan, Warga Kelurahan Gunung Bagikan Beras Pakai Tandon Mobile

Sebelumnya, Ketua Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Sumut, Hendra Hidayat, mengatakan, kebocoran itu Rp 11.000 per paket, sehingga jika dikalikan 1.321.426 KK, maka total kebocoran Rp 14,535 miliar.

Menurut Hendra Hidayat, nilai selisih Rp 11.000 per KK itu diperoleh dari harga per paket sembako JPS Pemprov Sumut Rp 225.000 dengan harga pasar Rp 214.000.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Anggota DPRD Sumut Nyaris Baku Hantam dengan Petugas, Ini Duduk Perkaranya

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.