Pemprov Jatim Berikan Bantuan Rp 58,9 M untuk PSBB Malang Raya

MALANG, KOMPAS.com – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelontorkan bantuan sosial sebesar Rp 58,9 miliar untuk Malang Raya yang sedang menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk mencegah sebaran virus corona penyebab Covid-19.

Bantuan itu terdiri dari lima jenis bantuan.

Bantuan berupa alat pelindung diri (APD) sebesar Rp 7.498.640.000, bantuan sembako Rp 569.600.000, dapur umum Rp 636.800.000, bantuan jaring pengaman sosial (JPS) sebesar Rp 42.000.000.000 dan suplemen bantuan pangan non tunai (BPNT) sebesar Rp 8.261.700.000.

Total kumulatif bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk Malang Raya yang meliputi Kota Malang, Kota Batu dan Kabupaten Malang sebesar Rp 58.966.740.000 atau Rp 58,9 miliar.

Baca juga: Aturan PSBB Malang Raya, Pemkot Malang Izinkan Shalat Id, asal...

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengatakan, nilai bantuan sosial dari pemerintah provinsi ini diperkirakan masih akan terus bertambah karena ada berbagai jenis bantuan yang memungkinkan akan mengalami penambahan.

“Total (bantuan sosial) sampai dengan malam ini Rp 58,9 miliar. Proses ini akan berjalan dinamis, karena support untuk alkes di rumah sakit rujukan tetap berjalan, tentu dapur umum berjalan,” kata Khofifah, dalam konferensi pers di Bakorwil III Malang, Sabtu (16/5/2020) malam.

Khofifah menuturkan, bantuan dari pemerintah provinsi sebagai penopang bantuan yang didistribusikan oleh pemerintah pusat.

Seperti bantuan jaring pengaman sosial (JPS) yang akan diberikan kepada warga terdampak yang tidak terdata dalam penerima bantuan dari pemerintah pusat yang meliputi PKH, Bantuan Pangan Non-Tunai, Perluasan Bantuan Pangan Non-Tunai, Bantuan Sosial Tunai, BLT Dana Desa dan Kartu Pra Kerja.

“Siapa yang terdampak, siapa yang belum tersisir enam macam bansos dari pusat, maka mereka bisa mengakses bansos dari provinsi melalui (pemerintah) kabupaten kota. Jadi seluruh bansos untuk masyarakat terdampak ini, semuanya melalui Pemkot Pemkab. Kalau ada masyarakat yang belum tersisir, maka Pemkab dan Pemkot bisa menggunakan anggaran ini,” ujar dia.

Di Malang Raya, terdapat 70.000 keluarga penerima manfaat (KPM) dari jaring pengaman sosial (JPS).

Baca juga: PSBB Malang Raya Disetujui, Wali Kota Sutiaji: Perwali Ditargetkan Selesai Hari Ini

Tersebar di Kota Malang sebanyak 15.000 KPM (Rp 9 miliar), Kota Batu sebanyak 5.000 KPM (Rp 3 miliar) dan Kabupaten Malang sebanyak 50.000 KPM (Rp 30 miliar).

Masing-masing KPM akan menerima Rp 200.000 setiap bulan selama tiga bulan.

Sedangkan untuk suplemen bantuan pangan non tunai (BPNT) yang sebesar Rp 8.261.700.000 akan diberikan kepada 27.534 Kepala Keluarga (KK) di Malang Raya.

Rinciannya, 20.761 KK di Kota Malang (Rp 6.228.300.000), 2.241 KK di Kota Batu (Rp 672.000.000) dan 4.538 KK di Kabupaten Malang (Rp 1.361.400.000).

Setiap KK akan menerima sebesar Rp 100.000 untuk mendukung bantuan dari pemerintah pusat yang nilai sebesar Rp 200.000 setiap KK.