Penjelasan Menko PMK soal Masalah Pembagian Bansos di Kabupaten Bogor

KABUPATEN BOGOR, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengingatkan kepala desa untuk tidak main-main dalam urusan data penerima bantuan sosial (Bansos).

Hal itu ia katakan karena masih banyak bansos yang bermasalah di Indonesia terutama di Kabupaten Bogor.

Muhadjir menyebut, setidaknya ada satu hingga dua keluarga yang belum atau tidak tepat sasaran menerima bansos.

Baca juga: Seorang Perwira Polisi Diduga Menggelapkan 71 Mobil Rental

Dia meminta hal tersebut untuk dimaklumi agar ke depannya bisa saling membenahi.

"Kalau salah sasaran, itu bisa dipastikan ada karena penerimanya banyak sekali. Sekarang ini total ada 54 juta KK seluruh Indonesia, jadi pasti adalah satu, dua keluarga yang tak tepat sasaran itu mohon dimaklumi," ucap Muhadjir di Desa Cikeas Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (15/5/2020).

Ia juga meminta agar pemerintah daerah bisa transparan dan akuntabel dalam mendata berbagai jenis bantuan.

Sebab, saat ini ada kebijakan bagi yang sudah menerima bantuan, di mana namanya akan dipajang di balai desa.

"Sekarang ini Pak Mendes, Pak Mensos membuat kebijakan bagi penerima itu dipasang di balai desa, sehingga semua warga bisa tahu, ooh ini pantas atau enggak sebetulnya menerima dan yang enggak pantas menerima bantuan," kata Muhadjir.

Baca juga: Pasien Corona Mengamuk, Peluk Orang di Dekatnya supaya Tertular

Dengan adanya kebijakan itu, menurut Muhadjir, pengiriman bansos akan tepat sasaran dan bisa terverifikasi dengan baik, sehingga tidak akan ada kepala desa yang main-main lagi.

"Jadi kalau ada kepala desa yang mau main-main, tidak akan bisa nekat melanggar. Beri peringatan dan sanksinya ada aturannya itu di Sekda (Pemkab Bogor)," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, bansos bagi warga yang terdampak pandemi Covid-19 selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, bermasalah dan tidak tepat sasaran.

Buruknya pendataan penerima bansos membuat kepala desa pusing dan waswas.

Pasalnya, mereka kerap menjadi bulan-bulanan warga yang membutuhkan bantuan tersebut.

Para kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Bogor meminta data penyaluran tiga sumber bansos diperbaiki sebelum didistribusikan.

Puluhan kepala desa ini sempat mendatangi Kantor Bupati lantaran bantuan itu telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.