Kompas.com - 13/05/2020, 21:00 WIB
Walikota Denpasar, IB. Rai Dharmawijaya Mantra saat memberikan keterangan pers di Kantor Walikota, Rabu (13/5/2020). Dok. Pemkot DenpasarWalikota Denpasar, IB. Rai Dharmawijaya Mantra saat memberikan keterangan pers di Kantor Walikota, Rabu (13/5/2020).

DENPASAR, KOMPAS.com - Pemkot Denpasar akan menerapkan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) mulai 15 Mei 2020. Hal itu tertuang dalam Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 32 Tahun 2020.

Wali Kota Denpasar IB Rai Dharmawijaya Mantra mengatakan, penerapan PKM ini berbasis desa atau kelurahan dan desa adat. Penerapan PKM itu akan dievaluasi setiap minggu.

Menurutnya, desa adat dinilai lebih efektif memberi kesadaran kesehatan dan waspada Covid-19 kepada warganya.

Nantinya, desa adat diberi kewenangan mengedukasi, pencegahan hingga sanksi adat mengenai penyebaran virus corona.

"Dalam PKM ini bagaimana caranya memutus, mencegah dan membuat bagaimana membuat wilayah yang merah dan kuning menjadi wilayah hijau," kata Dharmawijaya di Kantor Wali Kota Denpasar, Rabu (3/5/2020).

Kebijakan ini diterbitkan karena masih banyak masyarakat yang beraktivitas di luar rumah. Masyarakat belum disiplin menerapkan protokol kesehatan seperti social distancing dan physical distancing.

Baca juga: Sempat 4 Hari Nihil, Pemkot Denpasar Umumkan 5 Kasus Positif Covid-19 Baru

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pemkot Denpasar juga melihat banyak warga yang tak mengeluarkan masker saat keluar rumah. 

Penerapan PKM juga mengatur kegiatan warga, seperti bekerja, belajar, beribadah, dari rumah.

Lalu, pengawasan perbatasan, mengawasi pendatang yang masuk ke Kota Denpasar, penggunaan masker, termasuk pembatasan kegiatan usaha masyarakat seperti rumah makan, restoran, toko, pasar tradisional, dan usaha lain.

PKM juga mengatur sanksi bagi pelanggar, seperti teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara tempat usaha, penutupan usaha, dan pencabutan izin.

Pemkot Denpasar akan mendirikan delapan pos penyekatan di sejumlah pintu masuk Kota Denpasar untuk mengawasi pendatang.

 

Kepala Dishub Kota Denpasar I Ketut Sriawan mengatakan, setiap pos dijaga 228 personel gabungan dari Polri, TNI, dan pecalang.

Warga yang keluar masuk Denpasar wajib menunjukkan identitas, surat perjalanan yang dikeluarkan desa adat atau perusahaan tempat bekerja. Lalu, masyarakat diwajibkan memakai masker.

Mereka yang tak melengkapi peraturan di atas tak diizinkan masuk.

"Kalau yang pekerja rutin cukup dari surat perusahaan yang ada di Denpasar. Di Denpasar, perusahaan menerangkan yang bersangkutan benar di Denpasar bekerja," katanya.

Baca juga: Dampak Pandemi Covid-19, Pariwisata Bali Rugi Rp 9,7 Triliun Tiap Bulan

Petugas di pos pemeriksaan itu akan memeriksa suhu tubuh masyarakat yang keluar masuk Kota Denpasar. Selain itu, dilakukan rapid test virus corona secara acak. Mereka yang reaktif akan dikarantina.

Sebanyak 62 kasus positif Covid-19 tercatat di Denpasar. Sebanyak 48 sembuh, dua meninggal, dan 12 pasien masih dirawat.

Sampai saat ini hasil tracing tim di Kota Denpasar terdapat 369 orang tanpa gejala (OTG), 290 orang dalam pemantauan (ODP), dan 43 pasien dalam pengawasan (PDP).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lewat Bidan Desa, Satgas Jabar Beri Kemudahan Akses Vaksinasi Lansia

Lewat Bidan Desa, Satgas Jabar Beri Kemudahan Akses Vaksinasi Lansia

Regional
Resmi Dilantik, Sekda Baru Pemprov Papua Diharapkan Akselerasi Kebijakan Daerah

Resmi Dilantik, Sekda Baru Pemprov Papua Diharapkan Akselerasi Kebijakan Daerah

Regional
Kafilah STQH Jabar Dilepas ke Tingkat Nasional, Ini Pesan Kang Emil untuk Mereka

Kafilah STQH Jabar Dilepas ke Tingkat Nasional, Ini Pesan Kang Emil untuk Mereka

Regional
Targetkan Netral Karbon pada 2050, Indika Energy Tanam 21.000 Mangrove

Targetkan Netral Karbon pada 2050, Indika Energy Tanam 21.000 Mangrove

Regional
Kepada Dubes Australia, Ridwan Kamil: Jabar Nomor Satu Destinasi Investasi

Kepada Dubes Australia, Ridwan Kamil: Jabar Nomor Satu Destinasi Investasi

Regional
PON XX Segera Berakhir, Disorda Papua Siapkan Tim untuk Rawat Venue

PON XX Segera Berakhir, Disorda Papua Siapkan Tim untuk Rawat Venue

Regional
Beri Wejangan untuk Arsitek dan Seniman, Kang Emil: Jangan Menua Tanpa Karya dan Inspirasi

Beri Wejangan untuk Arsitek dan Seniman, Kang Emil: Jangan Menua Tanpa Karya dan Inspirasi

Regional
Lewat Aplikasi Sekoper Cinta, Atalia Ridwan Kamil Perluas Jangkauan Belajar Perempuan Jabar

Lewat Aplikasi Sekoper Cinta, Atalia Ridwan Kamil Perluas Jangkauan Belajar Perempuan Jabar

Regional
Ciptakan Integrasi Ekosistem Data, Pemprov Jabar Gagas “Ekosistem Data Jabar”

Ciptakan Integrasi Ekosistem Data, Pemprov Jabar Gagas “Ekosistem Data Jabar”

Regional
Wagub Uu Minta Masyarakat Aktif Kembangkan Potensi Wisata di Desa Jabar

Wagub Uu Minta Masyarakat Aktif Kembangkan Potensi Wisata di Desa Jabar

Regional
Dengarkan Curhat Pekerja Migran, Ganjar Minta Mereka Lapor jika Jadi Korban Pungli

Dengarkan Curhat Pekerja Migran, Ganjar Minta Mereka Lapor jika Jadi Korban Pungli

Regional
Pemprov Jabar Gaet Investor Timur Tengah, Kang Emil: Kami Lakukan lewat Door-to-Door

Pemprov Jabar Gaet Investor Timur Tengah, Kang Emil: Kami Lakukan lewat Door-to-Door

Regional
Pasangan Moka Jabar 2021 Resmi Terpilih, Ridwan Kamil: Semoga Bisa Menjadi Teladan

Pasangan Moka Jabar 2021 Resmi Terpilih, Ridwan Kamil: Semoga Bisa Menjadi Teladan

Regional
Ketua Komisi III DPR Minta Polri Transparan Ungkap Kasus Dugaan Pemerkosaan Anak di Luwu Timur

Ketua Komisi III DPR Minta Polri Transparan Ungkap Kasus Dugaan Pemerkosaan Anak di Luwu Timur

Regional
Wakil Ketua TP PKK Jabar: Kualitas Pemuda Harus Ditingkatkan lewat Pendidikan

Wakil Ketua TP PKK Jabar: Kualitas Pemuda Harus Ditingkatkan lewat Pendidikan

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.