Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bantuan Sosial di Klaten Ada yang Masuk ke Rekening Kades dan PNS

Kompas.com - 13/05/2020, 12:41 WIB
Labib Zamani,
Teuku Muhammad Valdy Arief

Tim Redaksi

KLATEN, KOMPAS.com - Penyaluran bantuan sosial tunai (BST) dari Kementerian Sosial (Kemensos) di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah dianggap tidak tepat sasaran.

Pasalnya, warga yang seharusnya tidak menerima masih tercatat dalam daftar penerima bantuan.

Bahkan, bantuan yang diberikan setiap bulan selama tiga bulan sebesar Rp 600.000 untuk meringankan beban warga yang terkena dampak pandemi wabah virus corona atau Covid-19, ada yang masuk ke rekening kepala desa (Kades).

"Kades memang ada yang menerima. Tapi yang bersangkutan sudah langsung lapor menghubungi kami," kata Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten, Much Nasir saat dihubungi Kompas.com, Rabu (13/5/2020).

Baca juga: Syarat dan Cara Dapatkan Bantuan Rp 600.000 Per Bulan dari Pemerintah

Nasir mengatakan data yang digunakan oleh Kementerian Sosial untuk menyalurkan bantuan sosial tunai merupakan data tahun lama.

Diduga kades yang menerima BST tersebut sebelumnya belum terpilih.

"Bisa saja dulu belum bekerja (masih menganggur). Jadi tidak tahu. Tapi yang jelas pada saat dia menerima kaget kemudian melaporkan ke kami. Ini iktikad baik yang harus diapresiasi," ucap dia.

Nasir telah menginventarisir data nama penerima yang tidak tepat sasaran dengan meminta camat dan kades untuk melaporkan data yang salah sasaran.

Baca juga: Kesepakatan Bansos, Pemprov DKI Beri Bantuan untuk 853 Ribu KK, Kemensos Bantu 1,3 Juta KK

Data tersebut akan dilaporkan ke Kementerian Sosial supaya tidak salah sasaran.

"Kami melaporkan secara berjenjang dari kepala desa ke camat dan ke kabupaten. Kita menginvetarisasi data salah sasaran ini untuk kita laporkan ke Kemensos bahwa ini sudah layak, dan sudah mampu," terang Nasir.

 

Nasir menyebutkan ada sekitar 11.000 warga di Kabupaten Klaten yang namanya masuk dalam daftar penerima bantuan sosial tunai.

Dari jumlah tersebut ada 300-an nama penerima yang dinilai tidak tepat sasaran.

Menurut Nasir, 300-an nama penerima BST yang tidak tepat sasaran tersebut adalah warga yang sudah mampu, nomor induk kependudukan (NIK) tidak valid, terdapat nama ganda sampai orang yang meninggal masih menerima bantuan.

"Bantuan ini langsung masuk ke rekening bank. Ada empat bank yang ditunjuk untuk menyalurkan BST," terang Nasir.

Kepala Desa Dukuh, Kecamatan Bayat, Klaten, Rudiyanta mengatakan, menerima bantuan sosial tunai dari Kementerian Sosial.

Baca juga: Kena Dampak Pandemi, Pasien TB Dapat Bantuan Sembako dari Dompet Dhuafa

Dana itu langsung masuk ke rekeningnya. Dia menerima bantuan itu karena masih tercatat sebagai warga Jambakan.

Sedang Rudiyanta terpilih menjadi kepala desa Dukuh setelah pindah kependudukan menjadi warga Desa Dukuh, Kecamatan Bayat. Rudi terpilih menjadi kepala desa Dukuh pada 2019.

"Saya langsung laporkan ke Dinas. Saat ini masih menunggu petunjuk teknis bagaimana cara mengembalikan dana bantuan itu. Karena saya tidak tahu caa mengembalikannya," ujar Rudi.

"Awalnya, saya kaget setelah ada notifikasi SMS dana penambahan saldo. Setelah saya cek ke ATM ternyata ada penambahan saldo Rp 600.000. Terus selang 2 hari saya mendapatkan berita dari teman operator desa saya mendapatkan BST dari Kemensos itu," sambung dia.

 

Menurut Rudi, bantuan sosial tunai dari Kementerian Sosial itu tidak hanya masuk ke rekening miliknya.

Uang bantuan itu juga rekening mantan Kepala UPT Dinas Pendidikan Klaten yang notabene berstatus pegawai negeri sipil (PNS) di Desa Jambakan.

Dia menilai data penerima bantuan sosial tunai yang digunakan tidak disesuaikan pemutakhiran data dari desa, sehingga banyak penerima bantuan yang tidak tepat sasaran.

Baca juga: Kakek Nenek Ini Berikan Bantuan dan Ingin Jadi Relawan Covid-19

Lebih jauh, Rudi menyampaikan data penerima BST di Desa Dukuh dengan yang diajukan berbeda.

Rudi mengajukan data penerima bantuan BST sekitar 400 warga. Mereka yang diajukan memang warga miskin berkategori merah.

"Tapi setelah data itu turun yang dapat banyak yang mampu. Jadi, data yang saya usulkan tidak sesuai dengan data riil yang keluar yang mendapatkan," ungkap Rudi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com