Kompas.com - 13/05/2020, 07:00 WIB
Massa yang tergabung dari ASN, warga, personel polisi dan TNI melakukan aksi kampanye pembatasan sosial berskala besar (PSBB) Kota Bandung di Alun Alun Ujungberung, Bandung, Jawa Barat, Senin (20/4/2020). Aksi tersebut guna mengedukasi dan sosialisasi kepada warga dan pedagang terkait kebijakan penerapan PSBB di Bandung Raya yang dimulai pada Rabu, 22 April 2020 sebagai bentuk memutus penyebaran Covid-19. ANTARA FOTO/NOVRIAN ARBIMassa yang tergabung dari ASN, warga, personel polisi dan TNI melakukan aksi kampanye pembatasan sosial berskala besar (PSBB) Kota Bandung di Alun Alun Ujungberung, Bandung, Jawa Barat, Senin (20/4/2020). Aksi tersebut guna mengedukasi dan sosialisasi kepada warga dan pedagang terkait kebijakan penerapan PSBB di Bandung Raya yang dimulai pada Rabu, 22 April 2020 sebagai bentuk memutus penyebaran Covid-19.

BANDUNG, KOMPAS.com - Anggota DPR RI Dedi Mulyadi setuju dengan penrnyataan kepala BNPB Doni Munardo bahwa penanganan wabah Covid-19 diserahkan ke kebijakan daerah masing-masing.

Menurutnya, penanganan corona dengan berbasis kearifan lokal semestinya dari dulu disampaikan.

Sehingga, kata Dedi, setiap daerah tidak serta merta meniru pengelolaan Covid-19 dengan bergaya yang sama.

Baca juga: Rangkuman Pergub PSBB di Bandung Raya

Sebab, kultur antara kota dan kabupaten yang mayoritas desa adalah sangat berbeda. Gaya kepemimpinannya pun berbeda.

"Misalnya, kalau Gubernur DKI bisa total menggerakkan seluruh satkeholder disekitarnya karena kulutur alamnya homogen. Kultur alamnya ya, bukan manusianya," kata Dedi kepada Kompas.com melalui sambungan telepon, Rabu (13/5/2020).

Menurutnya, di DKI Jakarta semua perangkat dari mulai wali kota hingga lurah merupakan bawahan Gubernur atau di bawah komandonya. Sehingga seorang gubernur mampu menggerakkan mereka untuk sama-sama menjalankan kebijakan yang sama.

Sementara di daerah, wali kota dan bupati merupakan kepemimpinan otonom karena mereka dipilih oleh rakyatnya masing-masing, sehingga mereka memiliki cara tersendiri dalam penanganan corona.

Jaga masyarakat desa

Dedi mengatakan cara penanganan corona tidak mesti harus dengan penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Sebab, dengan PSBB banyak yang harus dikorbankan dan cara itu dinilainya tidak efektif. Menurutnya, PSBB cocok diterapkan di perkotaan.

Namun demikian, kalaupun PSBB diterapkan, pasar di kota tetap harus berjalan karena itu merupakan tempat penjualan produk masyarakat desa. Namun tentu saja aspek tata kelolanya sesuai dengan protokol WHO, yakni social distancing, physical distancing, memakai masker dan lain-lain.

"Tapi yang di Jakarta jangan pergi ke daerah kalau punya risiko tinggi karena orang desa harus terjaga produksinya pertaniannya agar suplai logistik untuk kota yang sedang PSBB berjalan dengan baik, tidak terganggu sehingga kebutuhan bahan makanan terpenuhi," katanya.

Kemudian di daerah, kata Dedi, PSBB itu sebenarnya fokus pada seleksi ketat terhadap pendatang dari luar kota. Masyarakat di daerah harus dibentengi, tetapi regulasi ekonomi tetap jalan. Pasar dan toko harus buka.

Namun pendekatan kultur berbasis RT dan RW jadi standarisasi utama dalam menangani corona, sehigga rapid test dan swab test harus dilakukan secara massif.

"Alat tesnya harus ada di kecamatan sehingga setiap hari orang di kampung diperiksa. Orang dari luar dikunci. Kalau ada isolasi, jangan di geudng di kota, manfaatkan yang ada di desa, seperti balai desa, balai RW, gedung sekolah dan lainnya," kata mantan bupati Purwakarta itu.

PSBB aneh

Dedi mengaku ia melihat pelaksanaan PSBB saat ini aneh. Misalnya aparat fokus tutup isolasi kota, tetapi orang tetap keluar dari gang-gang kecil hingga akhirnya mereka menumpuk di pinggiran sekitar pusat kota hingga menyebabkan kemacetan.

Menurutnya, esensi PSBB untuk mengurangi lalu lalang orang agar tidak terjadi kerumunan justru terbalik. Ini malah pemindahan arus kemacetan dari pusat kota ke pinggiran dan itu terjadi di mana-mana.

Selain itu, PSBB saat ini adalah petugas sibuk menutup toko, sementara pasar tetap buka.

"Esensi PSBB itu kan mengurangi kerumunan manusia. Pertanyaan saya, kalau pasar tetap buka sementara toko tutup, lebih tinggi mana interaksi desak-desakan orang antara di pasar dengan di toko? Jelas lebih tinggi di pasar," katanya.

Menurut Dedi, PSBB itu seharusnya bukan menutup toko melainkan mengurangi orang belanja. Saat ini, tanpa PSBB pun, toko tidak banyak dikunjungi orang karena takut tertular wabah corona.

Baca juga: Doni Monardo: Pusat dan Daerah Harus Kompak Terkait Pelonggaran PSBB

Dedi mengusulkan bahwa meski PSBB diterapkan, toko dan pasar tetap dibuka, sehingga kebijakan pembatasan ini tidak berimplikasi lebih luas pada hilangnya mata pencahrian warga.

"Saya itu ketemu setiap orang dari sopir angkot, pedagang. Ekonomi mereka anjlok, mereka jadi pemulung. Ini akibat salah kelola dan persepsi dalam penerapan PSBB," katanya.

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Terapkan Prokes dan PPKM di Kesawan City Walk, Pemkot Medan Lakukan Ini

Terapkan Prokes dan PPKM di Kesawan City Walk, Pemkot Medan Lakukan Ini

Regional
Ganjar Nilai Sistem Resi Gudang Grobogan Jadi Teladan Nasional, Mengapa?

Ganjar Nilai Sistem Resi Gudang Grobogan Jadi Teladan Nasional, Mengapa?

Regional
Anggap Warga Sudah Teredukasi Covid-19, Pemkab Wonogiri Longgarkan Kegiatan Ekonomi

Anggap Warga Sudah Teredukasi Covid-19, Pemkab Wonogiri Longgarkan Kegiatan Ekonomi

Regional
Diminta Khofifah Desain Masjid di Surabaya, Kang Emil: Alhamdulillah, Jadi Ladang Ibadah

Diminta Khofifah Desain Masjid di Surabaya, Kang Emil: Alhamdulillah, Jadi Ladang Ibadah

Regional
Pulihkan Ekonomi Jabar, Wagub Uu Dorong UMKM Manfaatkan Program Pemerintah

Pulihkan Ekonomi Jabar, Wagub Uu Dorong UMKM Manfaatkan Program Pemerintah

Regional
Mukhtar, Mantan Bomber Kantor Unicef Aceh Kini Jadi Petani Pepaya dan Porang

Mukhtar, Mantan Bomber Kantor Unicef Aceh Kini Jadi Petani Pepaya dan Porang

Regional
Lewat Produk UKM, Ganjar dan Dubes Ceko Diskusikan Sejumlah Potensi Kerja Sama

Lewat Produk UKM, Ganjar dan Dubes Ceko Diskusikan Sejumlah Potensi Kerja Sama

Regional
Serahkan Sertifikasi SNI ke Masker Ateja, Emil Akui Sedang Buat Kain Antivirus

Serahkan Sertifikasi SNI ke Masker Ateja, Emil Akui Sedang Buat Kain Antivirus

Regional
Bongkar Bangunan Bermasalah di Medan, Wali Kota Bobby: Mari Tingkatkan PAD

Bongkar Bangunan Bermasalah di Medan, Wali Kota Bobby: Mari Tingkatkan PAD

Regional
Positif Covid-19, Atalia Praratya Banjir Doa dan Dukungan

Positif Covid-19, Atalia Praratya Banjir Doa dan Dukungan

Regional
Ajak Pelajar Berbagi Selama Ramadhan, Disdik Jabar Gelar Rantang Siswa

Ajak Pelajar Berbagi Selama Ramadhan, Disdik Jabar Gelar Rantang Siswa

Regional
Mudahkan Rancang Perda, Gubernur Ridwan Kamil dan Kemendagri Luncurkan Aplikasi e-Perda

Mudahkan Rancang Perda, Gubernur Ridwan Kamil dan Kemendagri Luncurkan Aplikasi e-Perda

Regional
Kembali Gelar Bubos, Jabar Targetkan 127.000 Warga Dapat Takjil Buka Puasa

Kembali Gelar Bubos, Jabar Targetkan 127.000 Warga Dapat Takjil Buka Puasa

Regional
Jayakan Kembali Kota Lama Kesawan, Walkot Bobby Gandeng BPK2L Semarang

Jayakan Kembali Kota Lama Kesawan, Walkot Bobby Gandeng BPK2L Semarang

Regional
Ketua PWI Sumut Apresiasi Inisiatif Bobby Nasution Ajak Wartawan Berdialog

Ketua PWI Sumut Apresiasi Inisiatif Bobby Nasution Ajak Wartawan Berdialog

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X