Ganjar Ungkap Alasan Pernyataan Sekda Blora Diminta Mundur

SEMARANG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta Sekda Blora Komang Gede Irawadi mundur dari jabatan.

Pasalnya, Pemkab Blora dinilai tak memahami regulasi pendataan bantuan penanganan Covid-19 bagi warganya yang berada di perantauan.

Pernyataan tersebut terlontar saat Ganjar ditanya seorang warga Blora ihwal kepastian pemberian bantuan untuk warga di perantauan.

Perbincangan orang nomor satu di Jawa Tengah itu terekam dalam video yang diunggah di sosial media dan mendadak viral.

Ganjar pun meluruskan maksud pernyataannya yang marak diberitakan media baru-baru ini.

"Saya meluruskan tidak berkomunikasi dengan Sekda Blora. Sebenarnya waktu itu dalam diskusi dengan para kades ada pertanyaan dari seseorang yang menanyakan "Pak Ganjar warga Blora yang ada diperantauan apakah dibantu atau tidak?" kata Ganjar di Semarang, Selasa (12/5/2020).

Baca juga: Ganjar Pranowo Ingatkan Masyarakat Tak Rebutan Bansos Pemerintah

Kemudian Ganjar lantas menjawab dengan melempar pertanyaan kepada warga Blora tersebut.

"Terus saya tanya lha Pemdamu bantu atau tidak? Lalu dia menjawab "Saya sudah tanya sama Sekda dia bilang gak tau karena tidak ada regulasinya," sambung Ganjar.

"Ya gak boleh, ini semua enggak ada regulasinya, maka kita buat regulasi dengan cara melakukan refocusing, realokasi ataupun relokasi anggaran untuk kita siapkan," jawab Ganjar.

Menurut dia, intinya yang dibutuhkan adalah keputusan politik dari pemangku kebijakan daerah setempat terkait komitmen pemberian bantuan tersebut.

"Yang dibutuhkan adalah keputusan politik apakah kemudian daerah akan membantu atau tidak. Seperti Kota Batang sudah membantu, Kebumen Desa Winong, alumni SMA 1 Tegal juga bantu maka kita dorong saja. Sekarang yang resmi dari pemkab ada tidak tinggal bilang saja," tegasnya.

Baca juga: Ganjar: Anggaran Sebesar Apapun Tak Akan Mampu Tuntaskan Covid-19

Dia menambahkan, proses pendataan bantuan warga kerap menemukan banyak kendala.

Namun, kesulitan tersebut lantas jangan dijadikan alasan untuk menyelesaikan persoalan tersebut bersama-sama.

"Kalau memang gak ada laporan kami yang kemudian akan membantu. Tapi versi penanya bilang 'gak tau pak gak ada regulasi mendata, katanya sulit'. Lho mendata memang sulit memangnya mudah? Kemudian saya bilabg kalau memang gak niat, ditanya gak ngerti ya gak usah jadi Sekda saja. Itu sebenarnya dialognya," jelasnya.

Untuk itu, komitmen dari Pemkab Blora terkait bantuan warga sangat dibutuhkan di tengah kondisi kesulitan karena pandemi seperti sekarang.

"Jadi Pak Sekda, Anda jangan ragu tinggal sadar komitmen saja, mau bantu atau tidak. Kalau tidak, ya kami yang bantu. Ayo kita tunjukkan komitmen Pemkab Blora juga cinta warganya yang ada di luar," pungkasnya.