Kapolresta Bandung Kombes Hendra Kurniawan mengatakan para pedagang menjual daging babi itu dengan mengklaimnya sebagai daging sapi di pasar-pasar melalui pengecer dengan harga Rp 70.000-Rp 90.000 per kilogramnya.
"Kita mengamankan lebih kurang 600 kilogram. Sebanyak 500 kilogram yang masih utuh kita sita dari freezer itu. Kemudian yang 100 kilogram kita sita dari para pengecernya," kata Hendra.
Baca juga: 4 Pedagang Ini Hampir Setahun Menjual Daging Sapi yang Ternyata Babi
Pimpinan DPRD Kota Surabaya, Jatim, menilai, pemerintah kota setempat tidak berhasil memutus rantai penyebaran virus corona selama pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tahap pertama pada 28 April hingga 11 Mei 2020.
"Kami menilai pemkot tidak memiliki roadmap (peta jalan) yang terukur sehingga grafik penyebaran Covid-19 masih tinggi," kata Wakil Ketua DPRD Surabaya, Laila Mufidah, di Surabaya, seperti dilansir dari Antara, Senin (11/5/2020).
Dia menilai, tanpa roadmap yang jelas dan terukur, penanganan pandemi Covid-19 ini akan serampangan, bahkan bisa dianggap masyarakat sekadar pencitraan.
"Ada banyak evaluasi yang harus dilakukan Pemkot Surabaya dengan sudah berjalannya PSBB tahap pertama. Misalnya, bagaimana target yang terukur dari penerapan PSBB itu," ujar dia.
Politikus PKB ini menganggap pengawasan klaster sangat penting untuk mengantisipasi terjadinya klaster baru.
Dia mencontohkan klaster pabrik rokok Sampoerna di kawasan Rungkut yang dinilai terlambat ditangani Pemkot Surabaya.
"Baru setelah ramai terungkap di publik, Pemkot Surabaya seperti kebakaran jenggot," ujar Laila.
Baca juga: Surabaya Dinilai Gagal Tangani Covid-19 Saat PSBB, Apa Penyebabnya?
Jika mereka tidak datang maka akan ada 3.000 tenaga kerja lokal yang terancam dipecat.
Hal tersebut bisa terjadi karena pada TKA China tersebut rencananya akan mengerjakan 33 tungku smelter dan pengerjaan tungku tersebut akan menyerapa ribuan tenaga kerja lokal.
Hal tersebut disampaikan External Affairs Manager PT VDNI Indrayanto.
Saat ini pihak perusahaan telah selesai merekrut ribuan karyawan tersebut.
"Jika 500 TKA China sampai tidak jadi didatangkan, maka sebanyak 3.000 lebih tenaga kerja lokal terancam kehilangan pekerjaannya," kata Indrayanto dalam keterangan tertulisnya kepada Kompas.com, Senin (11/5/2020).