Soal 3.000 Pekerja Lokal Terancam Dipecat Jika 500 TKA China Batal Datang, Ini Penjelasannya

Kompas.com - 11/05/2020, 16:00 WIB
Ilustrasi tenaga kerja konstruksi. Dokumentasi Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPRIlustrasi tenaga kerja konstruksi.

KOMPAS.com - Soal 3000 tenaga kerja Indonesia yang terancam pemutusan hubungan kerja (PHK) jika 500 tenaga kerja asing (TKA) asal China batal datang di Kawasan Industri Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara ( Sultra), menjadi sorotan.

External Affairs Manager PT VDNI Indrayanto mengatakan, kedatangan 500 TKA China ke Sulawesi Tenggara (Sultra) adalah untuk mengerjakan 33 tungku smelter milik PT OSS.

Pengerjaan tungku smelter tersebut, menurut Indrayanto, diklaim bakal menyerap lebih dari 3.000 pekerja lokal.

Di sisi lain, menurut Indrayanto, ribuan calon pekerja lokal telah dinyatakan lulus dalam seleksi penerimaan karyawan di perusahaan pemurnian nikel tersebut.

Mereka akan bisa bekerja jika para TKA tersebut sudah datang dan mengerjakan 33 tungku smelter tersebut. 

Baca juga: Kedatangan 500 TKA China ke Sultra Ditunda, Ribuan Pekerja Lokal Terancam PHK

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Jika 500 TKA China sampai tidak jadi didatangkan, maka sebanyak 3.000 lebih tenaga kerja lokal terancam kehilangan pekerjaannya," kata Indrayanto.

Indrayanto juga menjelaskan, setelah seluruh tungku smelter dikerjakan, para TKA asal China itu akan kembali ke negaranya.  

"Setelah mereka melakukan pemasangan, mereka akan kembali lagi ke Tiongkok. Paling lama itu tiga bulan, maksimal enam bulan, tenaga ahli itu paling lama bekerja 6 bulan, jika bisa lebih cepat lagi misal 3 bulan selesai, mereka langsung pulang," kata Indrayanto keterangan tertulisnya kepada Kompas.com, Senin (11/5/2020).

Baca juga: Sempat Dianggap Kesurupan, Ini Motif Ayah Tega Bunuh Anak Gadisnya dan Sandera Warga

External Affairs Manager PT VDNI IndrayantoKOMPAS.COM/KIKI ANDI PATI External Affairs Manager PT VDNI Indrayanto

"Bisa ada kemungkinan mereka dirumahkan dahulu tanpa mendapat gaji, atau bahkan bisa PHK. Tentunya hal ini tidak kami harapkan, perusahaan juga berusaha agar hal ini tidak terjadi," sambung Indrayanto.

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi yang sebelumnya menolak kedatangan TKA China, meminta agar dilakukan penundaan hingga wabah virus corona berakhir.

"Regulasinya sudah ada, tapi belum bisa. Suasana kebatinan kita sekarang belum menerima hal itu. Ya kita tundalah," ungkap Ali Mazi pekan lalu.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengusaha Langgar Aturan, Walkot Bobby Robohkan Bangunan di Atas Drainase

Pengusaha Langgar Aturan, Walkot Bobby Robohkan Bangunan di Atas Drainase

Regional
100 Hari Kerja Walkot Bobby Fokus Atasi Sampah, Walhi: Ini Langkah Tepat

100 Hari Kerja Walkot Bobby Fokus Atasi Sampah, Walhi: Ini Langkah Tepat

Regional
Kejar Medali Emas, Provinsi Papua Kirim 14 Atlet Sepak Takraw ke PON XX 2021

Kejar Medali Emas, Provinsi Papua Kirim 14 Atlet Sepak Takraw ke PON XX 2021

Regional
Wabup Luwu Utara Resmikan Program Air Bersih untuk 60 KK di Desa Pombakka, Malangke Barat

Wabup Luwu Utara Resmikan Program Air Bersih untuk 60 KK di Desa Pombakka, Malangke Barat

Regional
Tinjau Vaksinasi di Tanjung Emas, Walkot Hendi Pastikan Vaksin Covid-19 Aman Digunakan

Tinjau Vaksinasi di Tanjung Emas, Walkot Hendi Pastikan Vaksin Covid-19 Aman Digunakan

Regional
Kejari Semarang Bantu Selamatkan Aset Negara Rp 94,7 Miliar, Pemkot Berikan Apresiasi

Kejari Semarang Bantu Selamatkan Aset Negara Rp 94,7 Miliar, Pemkot Berikan Apresiasi

Regional
Penanganan Covid-19 di Kota Medan Dinilai Sudah “On the Track”, Pengamat Kesehatan Puji Kinerja Bobby

Penanganan Covid-19 di Kota Medan Dinilai Sudah “On the Track”, Pengamat Kesehatan Puji Kinerja Bobby

Regional
Ada 499 Pasien Covid-19 dari Luar Semarang, Walkot Hendi Siapkan Hotel untuk Karantina

Ada 499 Pasien Covid-19 dari Luar Semarang, Walkot Hendi Siapkan Hotel untuk Karantina

Regional
Apresiasi Penanganan Covid-19  di Luwu Utara, Kapolda Sulsel: Protokol Kesehatan Jangan Kendor

Apresiasi Penanganan Covid-19 di Luwu Utara, Kapolda Sulsel: Protokol Kesehatan Jangan Kendor

Regional
Bupati IDP Harap Kedatangan Pangdam XIV Hasanuddin dan Rombongan Bisa Bantu Pulihkan Luwu Utara

Bupati IDP Harap Kedatangan Pangdam XIV Hasanuddin dan Rombongan Bisa Bantu Pulihkan Luwu Utara

Regional
Antisipasi Kerumunan, Wali Kota Hendi Batasi Kuota Vaksinasi 'Drive Thru'

Antisipasi Kerumunan, Wali Kota Hendi Batasi Kuota Vaksinasi "Drive Thru"

Regional
Pemkab Luwu Utara Genjot Pembangunan 1.005 Huntap Bagi Korban Banjir Bandang

Pemkab Luwu Utara Genjot Pembangunan 1.005 Huntap Bagi Korban Banjir Bandang

Regional
Pastikan Luwu Utara Bebas BAB Sembarangan, Bupati IDP Harap Hasil Verifikasi Kabupaten ODF Valid

Pastikan Luwu Utara Bebas BAB Sembarangan, Bupati IDP Harap Hasil Verifikasi Kabupaten ODF Valid

Regional
Tercatat 217 UMKM Ajukan Surat PIRT, Bupati Lampung Timur: Jangan Dipersulit

Tercatat 217 UMKM Ajukan Surat PIRT, Bupati Lampung Timur: Jangan Dipersulit

Regional
Dua Bangunan di Kota Metro Jadi Cagar Budaya, Walkot Wahdi: Bisa Jadi Referensi Penelitian

Dua Bangunan di Kota Metro Jadi Cagar Budaya, Walkot Wahdi: Bisa Jadi Referensi Penelitian

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X