DPRD Kalbar Ingatkan Ancaman Krisis Pangan di Tengah Pandemi Corona

PONTIANAK, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Barat Suib mengingatkan ancaman krisis pangan di tengah pandemi corona (Covid-19).

Hingga saat ini, belum ada tanda-tanda pandemi ini akan berakhir, sementara aktivitas pertanian masyarakat sebagian besar terhenti.

”Jika kita tidak berladang maka kebutuhan dan stok pangan kita bakalan terancam,” kata Suib, Senin (11/5/2020).

Menurut dia, sektor pertanian harus memperoleh perhatian lebih pada APBD Perubahaan 2020 dan APBD 2021 agar petani kembali giat bercocok tanam.

"Hasil pertanian ditampung alias dibeli pemerintah, baik di desa atau kabupaten, atau boleh juga dari provinsi melaui wadah BUMDes, supaya tak ada lagi kewaswasan di tingkat petani," ucap Suib.

Baca juga: Jam Malam di Kota Pontianak Diperpanjang Selama 14 Hari

Selain itu, pemerintah juga harus mendorong sektor itu dengan memberdayakan petani dan lahannya melalui banyak bantuan berupa bibit, pupuk, alat pertanian dan peralatan lain.

"Kalau bisa untuk tahun 2020 jumlah bantuannya harus lebih besar biar ada gairah untuk petani dan kelompoknya," ujar Suib.

Suib mengaku, ada tiga faktor utama yang membuat ia khawatir terkait pandemi Covid-19 ini.

Hal pertama, belum diketahui kapan puncak pandemi virus ini akan berakhir.

"Kita bisa ambil contoh sederhana saja. Negara Tiongkok saja yang pertama kali mengalami peristiwa Covid-19 ini sampai sekarang belum mereda bahkan yang awalnya terjadi di satu negara yaitu Tiongkok, ternyata sekarang merebak ke 200 negara lebih di dunia,” ungkapnya.

Menurutnya, secara teori ekonomi, kebutuhan pangan global akan sangat terbatas karena semua butuh pangan.

Sementara di lain sisi aktivitas penguatan pangan terbatas.

Baca juga: Sepi Pendonor di Tengah Pandemi Corona, PMI Solo Jemput Bola

Kalaupun ada hanya melakukan pertukaran pangan di lintas negara.

Ekspor atau impor terganggu karena terjadinya pembatasan aktivitas di pintu masuk pelabuhan ataupun di perbatasan.

Hal kedua, masing-masing negara hari ini berupaya memenuhi kebutuhannya, termasuk Indonesia sendiri yang juga berdampak terhadap masing-masing daerah.

Daerah juga pasti akan memikirkan kebutuhan pangan masing-masing.

Hal ketiga, faktor hasil tanam yang tidak melimpah seperti pada saat situasi normal.

Ini terjadi karena mulai dari pupuk yang langka hingga adanya pembatasan petani bebas pergi ke sawah, karena mengikuti imbauan pemerintah untuk tak keluar rumah.

"Jalan tengahnya adalah di program APBD Perubahan dan APBD 2021 tidak boleh terlalu fokus terhadap penanganan yang sifatnya hanya instan dan tidak berdampak terhadap jangka panjang. Kebutuhan pangan lokal yang harus diperkuat supaya keuangan daerah tidak habis begitu saja," pungkas Suib.