Gara-gara Corona, Pemkab Mimika Usul ke Jokowi Tutup Sementara Operasional Freeport

KOMPAS.com - Pemerintah dan DPRD Kabupaten Mimika, Papua, mengusulkan penutupan sementara operasional PT Freeport Indonesia untuk mencegah penularan virus corona di wilayah Tembagapura.

Usulan tersebut akan segera disampaikan melalui surat yang akan dikirim ke Presiden Joko Widodo.

Bupati Mimika Eltinus Omaleng usai pertemuan dengan DPRD Mimika di Timika, Jumat (8/5/2020), mengatakan, penutupan sementara operasional Freeport dalam jangka waktu 14 hari atau satu bulan itu demi keselamatan ribuan karyawan Freeport dan perusahaan subkontraktornya yang berada di Tembagapura.

Hal tersebut mengingat jumlah karyawan yang terpapar Covid-19 di wilayah Tembagapura disebut terus meningkat.

Baca juga: 52 Kasus Positif Corona di Tembagapura, Ini Langkah PT Freeport Indonesia

Hingga hari ini, kata dia, sudah 56 orang di kelurahan dan Distrik Tembagapura dinyatakan positif terinfeksi corona.

"Ini memang baru sebatas wacana, kami akan mengirim surat ke Presiden RI di Jakarta dan semua menteri terkait untuk menutup sementara waktu operasional Freeport. Kalau karyawan di Tembagapura tetap kerja terus, kami tidak akan bisa memutus mata rantai kasus Covid-19 di Tembagapura," kata Omaleng, seperti dilansir dari Antara, Jumat.

Omaleng mengatakan, mencegah penularan Covid-19 di wilayah kerja PT Freeport di Tembagapura sulit.

Hal itu lantaran jaga jarak tidak bisa diterapkan maksimal lantaran ruang gerak dan ruang publik yang terbatas.

"Karyawan itu pergi kerja sama-sama, duduk dalam bus sama-sama, naik tren sama-sama, sampai di tempat kerja sama-sama, pulang dari tempat kerja sama-sama, begitu juga saat makan sama-sama. Jadi otomatis penularannya cepat," ujar dia.

"Belum lagi suhu udara di Tembagapura dan tambang Grasberg itu sangat dingin, bahkan bisa di bawah nol derajat. Kondisi seperti itu bisa berakibat fatal jika tidak diambil langkah pencegahan secepatnya," tambah bupati yang juga lahir dan besar di Kampung Banti, Distrik Tembagapura.

Pemkab dan DPRD Mimika tidak bisa mengambil langkah dan kebijakan sendiri untuk menutup operasional PT Freeport mengingat perusahaan tambang emas dan tembaga terbesar di dunia itu merupakan obyek vital nasional.

"Kami hanya bisa minta arahan dan petunjuk Bapak Presiden. Kami tidak bisa mengambil langkah sendiri. Kalau memang disetujui usulan kami, maka tentu akan lebih bagus untuk menyelamatkan nyawa ribuan orang yang ada tinggal di Tembagapura saat ini," kata Omaleng.

Dalam pemberitaan Kompas.com sebelumnya, Kepala Kantor Perwakilan PT Freeport Indonesia Jayapura Sony Warobay melaporkan situasi penanganan penyebaran virus corona di lingkungan perusahaan dalam Rapat Forkompinda Papua di Gedung Negara, Kota Jayapura, pada Selasa (5/5/2020).

Baca juga: 51 Kasus Positif Covid-19 di Mimika Terkait dengan Freeport

Menurut Sony, terdapat 52 kasus positif di Tembagapura, dengan jumlah pasien yang dirawat sebanyak 46 orang.

"Jumlah terpapar positif (corona) di Tembagapura dalam tiga hari terakhir memang tinggi, data saat ini sebanyak 52 orang, termasuk di dalamnya satu meninggal di bulan lalu, kemudian ada lima orang sembuh, jadi masih ada 46 yang dirawat," kata Sony, di Gedung Negara, Jayapura.

Dari 46 pasien positif Covid-19 itu, delapan pasien dirawat di RS Tembagapura.

Sisanya, masih dalam proses pemulihan di barak isolasi yang difungsikan sebagai bagian dari RS Tembagapura.

Menurut dia, peningkatan kasus positif virus corona baru atau Covid-19 di lingkungan PT Freeport Indonesia meningkat signifikan karena pemeriksaan rapid test yang dilakukan.