KOMPAS.com - Keputusan pemerintah pusat yang mengizinkan transportasi umum dapat kembali beroperasi dikhawatirkan dapat mengganggu efektivitas penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jawa Barat.
Pasalnya, penyebaran Covid-19 di sejumlah daerah berhasil ditekan karena dianggap tidak terlepas dari adanya pembatasan operasional angkutan umum.
Karena itu, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum meminta untuk tidak menyalahkan jika PSBB yang diberlakukan nantinya menjadi tidak efektif.
Hal itu, menurutnya harus dianggap sebagai konsekuensi dari keputusan pusat tersebut.
"Artinya jangan salahkan kami pemerintah provinsi seandainya PSBB tidak berhasil sesuai seperti yang diharapkan," kata Uu, Rabu (6/5/2020).
Baca juga: Wagub Uu: Angkutan Umum Kembali Beroperasi Bisa Hambat PSBB Jabar
Meskipun kebijakan pemerintah pusat tersebut dianggap dapat menghambat, namun pihaknya akan tetap patuh dengan ketentuan yang berlaku.
Uu juga berharap, penerapan PSBB yang dilakukan dapat berhasil menekan penyebaran virus corona di daerahnya.
"Tapi harapan kami, program PSBB di Jabar ini pun harus berhasil karena tujuannya untuk kemaslahatan bersama, yaitu memutus mata rantai penyebaran virus Corona," jelas Uu.