Kompas.com - 05/05/2020, 21:14 WIB
Tiga aktivis Front Kedaulatan Maluku (FKM) menerobos markas Polda Maluku smabil membawa  bendera benang raja tepat di hari ulang tahun (HUT) RMS, Kamis (25/4/ 2020) KOMPAS.COM/RAHMAT RAHMAN PATTYTiga aktivis Front Kedaulatan Maluku (FKM) menerobos markas Polda Maluku smabil membawa bendera benang raja tepat di hari ulang tahun (HUT) RMS, Kamis (25/4/ 2020)

AMBON, KOMPAS - JP, oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Maluku, mengakui terlibat langsung dengan aktivitas Republik Maluku Selatan (RMS).

Pengakuan ini dilontarkannya saat menjalani pemeriksaan oleh tim bentukan Pemprov Maluku, Sabtu (2/5/2020).

“Kita sudah periksa yang bersangkutan pada Sabtu kemarin, dan dia (JP) mengakui secara sadar melakukan kegiatan dengan RMS,” ungkap Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Maluku, Jasmono kepada wartawan di Kantor Gubenrur Maluku, Selasa (5/5/2020).

Baca juga: 3 Aktivis FKM Terobos Polda Maluku Sambil Bawa Bendera RMS, Polisi: Mereka Datang untuk Menyerahkan Diri

Tim bentukan Pemprov Maluku yang memeriksa JP melibatkan badan kepegawaian, pengawasan, atasan langsung JP, Inspektorat, dan Biro Hukum Pemprov Maluku.

Jasmono mengatakan, JP juga mengakui telah ikut menghadiri pertemuan di salah satu hotel di Ambon sebelum HUT RMS.

Dalam pertemuan itu JP ikut membuat pernyataan sikap untuk terlibat dengan RMS.

Baca juga: Saat Aktivis RMS Kibarkan Bendera Benang Raja di Kantor Polisi hingga di Gedung SD di Ambon

Terkait aliran dana dalam kegiatan makar yang diduga diterima JP bersama dua pentolan Front Kedaulatan Maluku (FKM), Jasmono enggan membeberkannya.

Termasuk apakah Johanes ikut mengajak ASN lainnya untuk terlibat dalam gerakan RMS.

 “Secara umum bisa kita sampaikan, tapi secara detail belum bisa kita sampaikan,” ujarnya.

Jasmono menambahkan pemeriksaan JP dilakukan terkait keterlibatannya dalam kegiatan yang bertentangan dengan kewajiban seorang PNS, khususnya berkaitan dengan ketaatan dan kepatuhan terhadap Pancasila, UUD 1945, NKRI dan pemerintahan yang sah.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Amankan 3 Pengibar Bendera RMS di Saparua

Polisi Amankan 3 Pengibar Bendera RMS di Saparua

Regional
Wisatawan Membludak, Pantai Selatan Garut Ditutup, Polisi Lakukan Penyekatan

Wisatawan Membludak, Pantai Selatan Garut Ditutup, Polisi Lakukan Penyekatan

Regional
Beberapa Titik di Medan Dilanda Banjir, Bobby Pastikan Warga Terdampak Tak Kekurangan Pangan

Beberapa Titik di Medan Dilanda Banjir, Bobby Pastikan Warga Terdampak Tak Kekurangan Pangan

Regional
Bupati Bener Meriah Alami Pecah Pembuluh Darah, Dibawa ke Medan

Bupati Bener Meriah Alami Pecah Pembuluh Darah, Dibawa ke Medan

Regional
Hari Pertama Lebaran, Bobby dan Kahiyang Datangi Lokasi Banjir Luapan Sungai Deli

Hari Pertama Lebaran, Bobby dan Kahiyang Datangi Lokasi Banjir Luapan Sungai Deli

Regional
Gelar Open House Virtual, Ganjar Sapa Warga Jateng di Banten hingga Sudan

Gelar Open House Virtual, Ganjar Sapa Warga Jateng di Banten hingga Sudan

Regional
Penyakit Syaraf Kambuh, Bupati Bener Meriah Dilarikan ke Medan

Penyakit Syaraf Kambuh, Bupati Bener Meriah Dilarikan ke Medan

Regional
H-1 Lebaran, Mensos Berikan Santunan Rp 285 Juta Kepada Korban Longsor di Solok

H-1 Lebaran, Mensos Berikan Santunan Rp 285 Juta Kepada Korban Longsor di Solok

Regional
12 Korban Tewas Longsor di Tapanuli Selatan Dapat Santunan Rp 180 Juta dari Kemensos

12 Korban Tewas Longsor di Tapanuli Selatan Dapat Santunan Rp 180 Juta dari Kemensos

Regional
Batasi Akses Keluar Masuk Medan, Walkot Bobby Tinjau Lokasi Penyekatan

Batasi Akses Keluar Masuk Medan, Walkot Bobby Tinjau Lokasi Penyekatan

Regional
Kabel Optik Telkom Sarmi-Biak Terputus, Pemprov Papua Tetap Upayakan Layanan E-Government

Kabel Optik Telkom Sarmi-Biak Terputus, Pemprov Papua Tetap Upayakan Layanan E-Government

Regional
Warga Kampung Nelayan Keluhkan Banjir, Walkot Bobby Instruksikan Bangun Tanggul

Warga Kampung Nelayan Keluhkan Banjir, Walkot Bobby Instruksikan Bangun Tanggul

Regional
Ridwan Kamil Lelang 4 Paket Premium Produk Kolaborasi Bersama Merek Lokal

Ridwan Kamil Lelang 4 Paket Premium Produk Kolaborasi Bersama Merek Lokal

Regional
Jelang PON XX 2021, Pemprov Papua Buat Tim Kecil untuk Koordinasi

Jelang PON XX 2021, Pemprov Papua Buat Tim Kecil untuk Koordinasi

Regional
Polemik Karantina WNI, Bobby Sesalkan Informasi Tidak Benar dari Pemprov Sumut

Polemik Karantina WNI, Bobby Sesalkan Informasi Tidak Benar dari Pemprov Sumut

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X