Saat Foto Kepala Daerah di Kemasan Bansos, Kampaye Terselubung yang Dapat Dipidanakan

Kompas.com - 05/05/2020, 15:25 WIB
Warga membawa paket bantuan sosial dari pemerintah yang ia terima di kawasan Koja, Jakarta, Sabtu (02/05). Antara foto/Hafidz Mubarak AWarga membawa paket bantuan sosial dari pemerintah yang ia terima di kawasan Koja, Jakarta, Sabtu (02/05).
Editor Rachmawati

KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, menyebut terjadi upaya 'kampanye terselubung' yang berpotensi mengarah pada penyelewengan pidana pemilu seperti yang dilakukan oleh beberapa kepala daerah yang mencantumkan foto mereka dalam bantuan sosial ( bansos) kepada masyarakat di tengah pandemi virus corona.

Komisioner Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengatakan apa yang dilakukan sejumlah kepala daerah itu dapat dikenakan sanksi pidana namun belum dapat diterapkan karena belum ditetapkan tanggal pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah, Pilkada, setelah diundur dari tanggal 23 September 2020. Terdapat 270 daerah yang akan melaksanakan Pilkada.

Tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian mengatakan ia meminta para kepala daerah untuk stop berkampanye melalui bansos sementara pihak Istana menimbang apakah perlu dikeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu).

Baca juga: 339.000 Paket Bantuan untuk Masyarakat Terdampak Covid-19 di Kota Semarang Siap Didistribusikan

Bawaslu: Foto kepala daerah di bansos masuk pidana pemilu

Bawaslu menilai pencantuman foto di kemasan bansos merupakan pelanggaran pemilu KOMPAS.COM Bawaslu menilai pencantuman foto di kemasan bansos merupakan pelanggaran pemilu
Komisioner Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menyebut tindakan yang dilakukan oleh beberapa kepala daerah yang mencantumkan fotonya di bansos masuk dalam kategori pelanggaran pidana pemilu, mengacu pada Pasal 71 Ayat (3) UU Pilkada.

"Ini sebenarnya masuk dalam pidana pemilihan, larangan yang bisa diberikan sanksi pidana, namun ada satu unsur yang belum terpenuhi, yaitu menguntungkan dan merugikan pasangan lainnya karena belum ada pasangan calon. Maka sebaiknya ada kepastian kapan pemilihan ini akan dilaksanakan (terbit Perpu) sehingga tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi," kata komisioner Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo kepada BBC News Indonesia, Senin (4/05/2020).

Baca juga: Menangis Saat Terima Sembako dari Polisi, Warga: Baru Kali Ini Dapat Bantuan

Pasal 71 Ayat (3) UU Pilkada berbunyi, "melarang gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri, maupun di daerah lain dalam waktu enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih'.

"Ada empat unsur dalam aturan itu, subjeknya ada yaitu kepala daerah, lalu menggunakan program pemerintah, dan dilakukan dalam waktu enam bulan sebelum penetapan calon. Tiga unsur itu terpenuhi, tapi satu unsur menguntungkan dan merugikan pasangan lainnya belum lengkap karena belum ada pasangan calon," kata Ratna.

Baca juga: Bupati Banyumas Minta Masyarakat Melapor Jika Ada Bansos Salah Sasaran

Menurut data Bawaslu, kepala daerah yang diduga menaruh foto dalam bantuan sosial itu adalah mereka yang berpotensi besar maju kembali dalam pemilihan kepala daerah berikutnya.

Mereka, di antaranya adalah kepala daerah di Klaten, Jawa Tengah, beberapa daerah di Provinsi Lampung seperti di Pesawaran, Way Kanan, Lampung Tengah, Lampung Timur dan Bandar Lampung, kemudian di Pangandaran, Jawa Barat, serta di Sumenep dan Jember, Jawa Timur.

"Motifnya sama, menempel foto di sembako bansos yang diberikan seperti beras, minyak, dan gula. Ketika bantuan dikasih label foto kepala daerah yang berpotensi ikut pilkada, itu adalah upaya kampanye terselubung. Bansos digunakan sebagai pencitraan, sosialisasi, dan elektoral," katanya.

Baca juga: Soal Stiker Wali Kota Semarang di Bansos Covid-19, Ini Kata Bawaslu Jateng

Apakah sanksi yang bisa diberikan?

Konsekuensi dari penundaan pilkada adalah adanya sejumlah kepala daerah yang masa kerjanya telah berakhir sebelum adanya kepala daerah terpilih yang baru. NURPHOTO Konsekuensi dari penundaan pilkada adalah adanya sejumlah kepala daerah yang masa kerjanya telah berakhir sebelum adanya kepala daerah terpilih yang baru.
Walaupun demikian, kata Ratna, proses pelanggaran pidana pemilihan masih bisa diproses ke depan jika tahapan pilkada kembali dilanjutkan dan batas waktu masih berlaku.

Namun untuk saat ini, kata Ratna, terjadi kekosongan hukum akan tindakan para kepala daerah tersebut. Sehingga yang bisa dilakukan oleh Bawaslu adalah memberikan surat imbauan kepada para kepala daerah itu untuk menghentikan tindakannya.

Senada dengan itu, menurut Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini, penundaan tahapan pilkada menyebabkan ketidakpastian hukum.

Baca juga: Agar Efisien, Pemprov DKI Disarankan Salurkan Bansos Tahap 2 dalam Bentuk Uang Tunai

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BKSDA Yogyakarta Lepasliarkan 1.000 Ekor Tukik di Pantai Trisik Kulon Progo

BKSDA Yogyakarta Lepasliarkan 1.000 Ekor Tukik di Pantai Trisik Kulon Progo

Regional
Kasus Covid-19 Kota Tegal Capai 1.043, 49 di Antaranya Meninggal Dunia

Kasus Covid-19 Kota Tegal Capai 1.043, 49 di Antaranya Meninggal Dunia

Regional
Unggah Program Salah Satu Paslon di Twitter, KPU Sleman Dilaporkan Bawaslu ke DKPP

Unggah Program Salah Satu Paslon di Twitter, KPU Sleman Dilaporkan Bawaslu ke DKPP

Regional
Debat Pilkada Pandeglang, Thoni Ingin Buka Pendopo untuk Rakyat, Irna Ngantor di Desa

Debat Pilkada Pandeglang, Thoni Ingin Buka Pendopo untuk Rakyat, Irna Ngantor di Desa

Regional
Heboh Video Porno ABG di Medsos, Pelaku Raup Rp 8 Juta Setiap Beraksi

Heboh Video Porno ABG di Medsos, Pelaku Raup Rp 8 Juta Setiap Beraksi

Regional
Bocah SD Hanyut di Sungai Saat Mandi, Jasadnya Ditemukan hingga 4 Kilometer

Bocah SD Hanyut di Sungai Saat Mandi, Jasadnya Ditemukan hingga 4 Kilometer

Regional
Gelar Sekolah Tatap Muka, Pemkot Solo Tunggu Izin Orangtua

Gelar Sekolah Tatap Muka, Pemkot Solo Tunggu Izin Orangtua

Regional
2 Pegawai BPR Nganjuk Terpapar Corona, Ini Gejala Awalnya

2 Pegawai BPR Nganjuk Terpapar Corona, Ini Gejala Awalnya

Regional
Pegawainya Positif Covid-19, 2 Kantor Pemerintahan di Kulon Progo Ditutup

Pegawainya Positif Covid-19, 2 Kantor Pemerintahan di Kulon Progo Ditutup

Regional
Seorang Pelajar di Yogyakarta Tertular Covid-19 di Sekolah

Seorang Pelajar di Yogyakarta Tertular Covid-19 di Sekolah

Regional
Gus Ipul Terserang Covid-19, Istri dan 3 Anaknya Masuk Rumah Sakit

Gus Ipul Terserang Covid-19, Istri dan 3 Anaknya Masuk Rumah Sakit

Regional
Hujan Sejak Siang, Kota Padang Digenangi Banjir hingga 50 Cm

Hujan Sejak Siang, Kota Padang Digenangi Banjir hingga 50 Cm

Regional
Pemkot Mataram Tertibkan Baliho Rizieq Shihab, Satu Belum Dicopot karena Ada Penolakan

Pemkot Mataram Tertibkan Baliho Rizieq Shihab, Satu Belum Dicopot karena Ada Penolakan

Regional
Modus Kades Merangin Korupsi Dana Desa Rp 339 Juta, Cairkan Uang tapi Proyeknya Mangkrak

Modus Kades Merangin Korupsi Dana Desa Rp 339 Juta, Cairkan Uang tapi Proyeknya Mangkrak

Regional
Kisah Guru Honorer Rini, Rumah Terbakar dan Nyambi Mulung Sawit, Tetap Ikhlas Mengajar

Kisah Guru Honorer Rini, Rumah Terbakar dan Nyambi Mulung Sawit, Tetap Ikhlas Mengajar

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X