Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 05/05/2020, 15:25 WIB
Editor Rachmawati

KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, menyebut terjadi upaya 'kampanye terselubung' yang berpotensi mengarah pada penyelewengan pidana pemilu seperti yang dilakukan oleh beberapa kepala daerah yang mencantumkan foto mereka dalam bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat di tengah pandemi virus corona.

Komisioner Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengatakan apa yang dilakukan sejumlah kepala daerah itu dapat dikenakan sanksi pidana namun belum dapat diterapkan karena belum ditetapkan tanggal pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah, Pilkada, setelah diundur dari tanggal 23 September 2020. Terdapat 270 daerah yang akan melaksanakan Pilkada.

Tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian mengatakan ia meminta para kepala daerah untuk stop berkampanye melalui bansos sementara pihak Istana menimbang apakah perlu dikeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu).

Baca juga: 339.000 Paket Bantuan untuk Masyarakat Terdampak Covid-19 di Kota Semarang Siap Didistribusikan

Bawaslu: Foto kepala daerah di bansos masuk pidana pemilu

Bawaslu menilai pencantuman foto di kemasan bansos merupakan pelanggaran pemilu KOMPAS.COM Bawaslu menilai pencantuman foto di kemasan bansos merupakan pelanggaran pemilu
Komisioner Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menyebut tindakan yang dilakukan oleh beberapa kepala daerah yang mencantumkan fotonya di bansos masuk dalam kategori pelanggaran pidana pemilu, mengacu pada Pasal 71 Ayat (3) UU Pilkada.

"Ini sebenarnya masuk dalam pidana pemilihan, larangan yang bisa diberikan sanksi pidana, namun ada satu unsur yang belum terpenuhi, yaitu menguntungkan dan merugikan pasangan lainnya karena belum ada pasangan calon. Maka sebaiknya ada kepastian kapan pemilihan ini akan dilaksanakan (terbit Perpu) sehingga tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi," kata komisioner Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo kepada BBC News Indonesia, Senin (4/05/2020).

Baca juga: Menangis Saat Terima Sembako dari Polisi, Warga: Baru Kali Ini Dapat Bantuan

Pasal 71 Ayat (3) UU Pilkada berbunyi, "melarang gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri, maupun di daerah lain dalam waktu enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih'.

"Ada empat unsur dalam aturan itu, subjeknya ada yaitu kepala daerah, lalu menggunakan program pemerintah, dan dilakukan dalam waktu enam bulan sebelum penetapan calon. Tiga unsur itu terpenuhi, tapi satu unsur menguntungkan dan merugikan pasangan lainnya belum lengkap karena belum ada pasangan calon," kata Ratna.

Baca juga: Bupati Banyumas Minta Masyarakat Melapor Jika Ada Bansos Salah Sasaran

Menurut data Bawaslu, kepala daerah yang diduga menaruh foto dalam bantuan sosial itu adalah mereka yang berpotensi besar maju kembali dalam pemilihan kepala daerah berikutnya.

Mereka, di antaranya adalah kepala daerah di Klaten, Jawa Tengah, beberapa daerah di Provinsi Lampung seperti di Pesawaran, Way Kanan, Lampung Tengah, Lampung Timur dan Bandar Lampung, kemudian di Pangandaran, Jawa Barat, serta di Sumenep dan Jember, Jawa Timur.

"Motifnya sama, menempel foto di sembako bansos yang diberikan seperti beras, minyak, dan gula. Ketika bantuan dikasih label foto kepala daerah yang berpotensi ikut pilkada, itu adalah upaya kampanye terselubung. Bansos digunakan sebagai pencitraan, sosialisasi, dan elektoral," katanya.

Baca juga: Soal Stiker Wali Kota Semarang di Bansos Covid-19, Ini Kata Bawaslu Jateng

Apakah sanksi yang bisa diberikan?

Konsekuensi dari penundaan pilkada adalah adanya sejumlah kepala daerah yang masa kerjanya telah berakhir sebelum adanya kepala daerah terpilih yang baru. NURPHOTO Konsekuensi dari penundaan pilkada adalah adanya sejumlah kepala daerah yang masa kerjanya telah berakhir sebelum adanya kepala daerah terpilih yang baru.
Walaupun demikian, kata Ratna, proses pelanggaran pidana pemilihan masih bisa diproses ke depan jika tahapan pilkada kembali dilanjutkan dan batas waktu masih berlaku.

Namun untuk saat ini, kata Ratna, terjadi kekosongan hukum akan tindakan para kepala daerah tersebut. Sehingga yang bisa dilakukan oleh Bawaslu adalah memberikan surat imbauan kepada para kepala daerah itu untuk menghentikan tindakannya.

Senada dengan itu, menurut Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini, penundaan tahapan pilkada menyebabkan ketidakpastian hukum.

Baca juga: Agar Efisien, Pemprov DKI Disarankan Salurkan Bansos Tahap 2 dalam Bentuk Uang Tunai

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BPKH bersama Dompet Dhuafa Bagikan 250 Kitchen Kit untuk Penyintas Gempa Cianjur

BPKH bersama Dompet Dhuafa Bagikan 250 Kitchen Kit untuk Penyintas Gempa Cianjur

Regional
Gubernur Sulsel Nilai Keberhasilan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Karena Kepimimpinan Jokowi

Gubernur Sulsel Nilai Keberhasilan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Karena Kepimimpinan Jokowi

Regional
Pemkot Semarang Luncurkan BUMP, Plt Walkot Ita Harap Kesejahteraan Petani Meningkat

Pemkot Semarang Luncurkan BUMP, Plt Walkot Ita Harap Kesejahteraan Petani Meningkat

Regional
Kisah Agus Falahudin, Penyintas Gempa Cianjur yang Gotong Royong Bangun Huntara

Kisah Agus Falahudin, Penyintas Gempa Cianjur yang Gotong Royong Bangun Huntara

Regional
Tanggapi Keluhan Masyarakat, Pemkot Semarang dan BBWS Tangani Timbunan Sampah di Kampung Nelayan Tambakrejo

Tanggapi Keluhan Masyarakat, Pemkot Semarang dan BBWS Tangani Timbunan Sampah di Kampung Nelayan Tambakrejo

Regional
Dompet Dhuafa Gandeng Beramaljariyah dan Evermos Salurkan Al-Qur'an dan Alat Salat

Dompet Dhuafa Gandeng Beramaljariyah dan Evermos Salurkan Al-Qur'an dan Alat Salat

Regional
LKPP Gandeng Telkom Gagas Platform Baru Pengadaan Barang/Jasa

LKPP Gandeng Telkom Gagas Platform Baru Pengadaan Barang/Jasa

Regional
Songsong Kemajuan Desa, BUMDes Wadas Studi Banding ke 4 Desa Sekaligus

Songsong Kemajuan Desa, BUMDes Wadas Studi Banding ke 4 Desa Sekaligus

Regional
BERITA FOTO: Banjir Terjang Aceh Utara, 11.000 Warga Mengungsi

BERITA FOTO: Banjir Terjang Aceh Utara, 11.000 Warga Mengungsi

Regional
Plt Walkot Semarang Optimistis Capai Target Nol Kasus Stunting pada 2023

Plt Walkot Semarang Optimistis Capai Target Nol Kasus Stunting pada 2023

Regional
Pelayanan Publik Jateng Diapresiasi Ombudsman RI, Ganjar: Saya Senang

Pelayanan Publik Jateng Diapresiasi Ombudsman RI, Ganjar: Saya Senang

Regional
Kisah Haru Nenek Berusia 90 Tahun Alami Kelumpuhan, Selamat Berkat Kartu Jateng Sejahtera

Kisah Haru Nenek Berusia 90 Tahun Alami Kelumpuhan, Selamat Berkat Kartu Jateng Sejahtera

Regional
Tahun 2023, Pemkot Balikpapan Fokus pada Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur

Tahun 2023, Pemkot Balikpapan Fokus pada Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur

Regional
Per September 2022, Angka Kemiskinan di Jateng Turun 0,27 Persen

Per September 2022, Angka Kemiskinan di Jateng Turun 0,27 Persen

Regional
Mewaspadai Generasi Shortcut dan Nirmoral

Mewaspadai Generasi Shortcut dan Nirmoral

Regional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.