Dugaan Politisasi Bansos di Tengah Pandemi Corona, dari Hand Sanitizer hingga Beras Bantuan

KOMPAS.com - Di tengah pandemi, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan dugaan politisasi bantuan sosial (bansos) bagi warga terdampak Covid-19.

Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menjelaskan, hal itu berpotensi terjadi di wilayah yang kepala daerahnya berpotensi mencalonkan diri pada Pilkada Serentak 2020.

"Iya, memang laporan dari teman-teman di daerah ada beberapa wilayah terjadi indikasi politisasi bansos," ungkap dia.

Indikasi politisasi bansos ini misalnya terjadi di empat daerah Provinsi Lampung, yakni Kabupaten Pesawaran, Way Kanan, Lampung Tengah, Lampung Timur, serta Kota Bandar Lampung.

Kemudian, di Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu; Klaten, Jawa Tengah; dan Sumenep, Jawa Timur. Selain itu, peristiwa serupa juga terjadi di sejumlah daerah di Sumatera Utara.

Baca juga: Sederet Potret Kemiskinan di Tengah Pandemi, Tak Makan 2 Hari, Jual HP Rp 10.000, dan Nekat Mencuri

Dimanfaatkan petahana, dinilai tak beretika

Shutterstock Ilustrasi virus corona yang merebak di Indonesia.

"Karena beberapa petahana yang berpotensi maju lagi, dalam bansos itu memang mengikutsertakan gambar mereka," ujar dia.

Meski belum bisa melakukan tindakan karena belum ada pasangan calon, tetapi ia menegaskan cara itu tak beretika.

"Tapi kalau kita lihat dari etika, sangat tak beretika. Masa program pemerintah dimanfaatkan untuk politisasi. Harusnya kan tak perlu pakai foto kepala daerah, cukup lambang pemda saja," kata dia.

Berikut beberapa kasus dugaan politisasi bansos di daerah:

Baca juga: Ganjar Tegur Bupati Klaten soal Stiker Wajah di Hand Sanitizer Bantuan