KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara (Sultra) menganggap rencana kedatangan 500 tenaga kerja asing (TKA) akan berpotensi menambah gejolak di masyarakat di tengah pandemi corona.
"49 saja yang masuk waktu lalu gemparnya bagaimana, apalagi kalau 500 TKA yang masuk," kata Wakil DPRD Sultra Herry Asiku dari Fraksi Partai Golkar.
Sementara itu, Ketua DPRD Dultra Abdurrahman Shaleh menyatakan, rencana pemerintah tersebut dinilai tidak tepat pada saat pandemi corona.
Dirinya bahkan berjanji akan turun ke jalan jika kebijakan tersebut dipaksakan pemerintah.
"Saya pimpin langsung aksi jika dipaksa datang," tegasnya.
Baca juga: Ada 500 TKA China Akan Masuk Sultra, Gubernur dan DPRD Menolak
Sementara itu, Sudirman dari Fraksi PKS DPRD Sultra mempertanyakan soal tenaga kerja lokal yang tidak dipekerjakan.
"Ini aneh, tenaga kerja lokal kita rumahkan, lalu TKA didatangkan dari luar. Ini tentunya sedih sekali," katanya.
DPRD Sultra juga sepakat mendesak kepada pihak perusahaan untuk melakukan evaluasi dan memanfaatkan tenaga kerja lokal.
Sementara itu, Gubernur Sultra Ali Mazi juga menegaskan tidak sepakat atas rencana mendatangkan ratusan TKA yang akan bekerja di salah satu pabrik smelter yang ada di Sultra.
Menurut Ali Mazi, penolakan itu dilakukan karena bertentangan dengan suasana kebatinan masyarakat Sultra yang tengah berjuang melawan pandemi Covid-19.
"Setelah saya mengetahui informasi itu, langsung mengundang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan juga DPRD, Danrem, Kapolda, Imigrasi. Kesimpulannya kita keberatan untuk kebijakan memasukkan kembali 500 TKA asal China,” ungkap Ali Mazi di rumah jabatan gubernur awal pekan ini.
Juru bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi menjelaskan, TKA China didatangkan karena keahliannya.
Menurut Joni, keahlian tenaga kerja lokal belum bisa menggunakan teknologi yang berasal dari Negeri Tirai Bambu tersebut.