Bansos di Kabupaten Bogor Dituding Bermasalah, Ini Penjelasan Gugus Tugas Covid-19

BLT dana desa untuk keluarga terdampak

Namun hingga saat ini, pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Sosial terus melakukan validasi dan verfikasi masyarakat yang mendapat bantuan penanggulangan Covid-19.

"Dana desa direncanakan 91.658 KPM dan besar bantuannya masih didiskusikan dan masih dirumuskan," katanya. 

Menurut dia, validasi dan verfikasi jumlah KK yang akan mendapat bantuan penanggulangan Covid-19 kemungkinan banyak keluarga yang terdampak walau pun tidak masuk dalam Rumah Tangga Miskin namun tetap akan menerima bantuan.

"Data itu belum tentu keseluruhannya menerima bantuan kita masih terus mengupayakan agar terpenuhi," kata dia.

Syarifah yang juga sebagai Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daeran (Bappedalitbang) Kabupaten Bogor, meminta masyarakat bersabar karena pengiriman bansos dilakukan secara bertahap.

Baca juga: Soal Bansos Jabar, Ridwan Kamil Bilang 1,7 Juta Data KK Ngaco

Kades resah karena buruknya pendataan bansos

Sebelumnya diberitakan, buruknya pendataan penerima bansos membuat kepala desa pusing dan waswas.

Pasalnya, mereka kerap menjadi bulan-bulanan warga yang membutuhkan bantuan tersebut. Para kepala desa tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Bogor meminta data penyaluran tiga sumber bansos diperbaiki sebelum didistribusikan.

Puluhan kepala desa ini sempat mendatangi kantor bupati lantaran bantuan itu telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Bagian Bidang Pendidikan Apdesi Kabupaten Bogor Lukmanul Hakim mengatakan, kritik dan protes kemarahan terus berdatangan ke kantornya.

Baca juga: Pemkab Bener Meriah Bantu Rp 500.000 Per KK Selama Penanganan Covid-19

Mulai dari RT hingga warga menganggap data bansos yang diajukan tidak sesuai, begitu pula dengan penyalurannya.

Terlebih lagi, bantuan langsung tunai (BLT) dari Dana Desa juga bisa menimbulkan masalah bagi dirinya jika data itu tak sesuai.

"Kemarin kita protes (kantor bupati), terkait banpres, banprov, Pemkab termasuk bantuan Dana Desa. Jadi fakta di lapangan tidak seindah yang digembor-gemborkan, janji manis soal bantuan terdampak Covid-19 akan mendapatkan sekian. Faktanya kan masyarakat resah," ujar dia ketika dihubungi Kompas.com.

Baca juga: Pembagian Sembako di Cibinong Ricuh, Bupati Bogor Tegur Baznas