Kompas.com - 30/04/2020, 16:00 WIB
Bupati Garut Rudy Gunawan didampingi jajaran Forkopimda Kabupaten Garut saat memberikan keterangan pers terkait kebijakan PSBB, Kamis (30/04/2020) KOMPAS.COM/ARI MAULANA KARANGBupati Garut Rudy Gunawan didampingi jajaran Forkopimda Kabupaten Garut saat memberikan keterangan pers terkait kebijakan PSBB, Kamis (30/04/2020)

GARUT, KOMPAS.com – Pemerintah Kabupaten Garut bersama 17 kabupaten/kota lain di Jawa Barat, sepakat untuk melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sesuai dengan yang diajukan Gubernur Ridwan Kamil ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes) soal PSBB Jawa Barat, setelah PSBB Bodebek dan Bandung Raya.

Namun, jika kelak ajuan PSBB Jawa Barat (Jabar) disetujui Kemenkes, PSBB tidak akan diterapkan di semua daerah di Kabupaten Garut. Karena, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut lebih memilih menerapkan PSBB secara parsial.

“Kami di Garut sepakat untuk melakukan PSBB parsial," jelas Bupati Garut Rudy Gunawan, Kamis (30/04/2020), di Pendopo Garut.

"Yang namanya parsial itu, tidak seluruh Kabupaten Garut, tapi beberapa daerah yang kita kaji dari pandemi, aspek jumlah penduduk, keramaian, sosial ekonomi dan juga keamanan dan ketertiban.” 

Baca juga: Anggota TNI yang Kedapatan Jadi Backing Pelaku Usaha Bandel Selama PSBB Akan Diberi Sanksi

Meski menerapkan PSBB secara parsial, Rudy menegaskan Pemkab Garut mendukung sepenuhnya kebijakan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang menyatakan Provinsi Jawa Barat akan PSBB dengan dasar Peraturan Gubernur yang juga akan diimplementasikan dengan Peraturan Bupati.

Meski memilih menerapkan PSBB parsial, Rudy mengaku sampai saat ini masih belum memutuskan kecamatan mana saja yang akan diberlakukan PSBB.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Semua aturan terkait PSBB, termasuk kecamatan yang akan dijadikan sasaran PSBB akan ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Penyusunan Peraturan Bupati soal PSBB sendiri, menurut Rudy akan dilakukan secara pararel dengan Penyusunan Peraturan Gubernur setelah ijin dari Kementerian Kesehatan keluar.

Baca juga: Tidak Ada PSBB, Pelabuhan di Batam Masih Beroperasi

 

Kriteria PSBB parsial pun, akan dikaji dengan unsur Forkopimda.

“Ini adalah PSBB Jabar, kita tidak boleh bertentangan dengan Pergub (Peraturan Gubernur), jadi langkah yang akan diambil harus sesuai dengan Pergub,” jelas Rudy.

Karena PSBB Jabar, menurut Rudy pengendaliannya pun akan langsung dilakukan oleh jajaran Forkopimda Jawa Barat.

Sementara, pemerintah daerah harus mengikuti tegak lurus apa yang jadi kebijakan pemerintah provinsi soal PSBB. 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Persentase BOR di Semarang Tinggi, Wali Kota Hendi Tambah 390 Tempat Tidur Pasien Covid-19

Persentase BOR di Semarang Tinggi, Wali Kota Hendi Tambah 390 Tempat Tidur Pasien Covid-19

Regional
Mobilitas Jadi Penyebab Kerumunan, Ganjar Ajak Masyarakat Tetap di Rumah

Mobilitas Jadi Penyebab Kerumunan, Ganjar Ajak Masyarakat Tetap di Rumah

Regional
BERITA FOTO: Tenaga Pikul Beristirahat di Atas Makam Usai Kuburkan Jenazah Pasien Covid-19

BERITA FOTO: Tenaga Pikul Beristirahat di Atas Makam Usai Kuburkan Jenazah Pasien Covid-19

Berita Foto
Kasus Covid-19 di Semarang Naik 700 Persen, Walkot Hendi Berlakukan PKM

Kasus Covid-19 di Semarang Naik 700 Persen, Walkot Hendi Berlakukan PKM

Regional
Kasus Covid-19 di Semarang Naik, Walkot Hendi Resmikan RS Darurat

Kasus Covid-19 di Semarang Naik, Walkot Hendi Resmikan RS Darurat

Regional
Akses ke Faskes Sulit, Dompet Dhuafa Sumbangkan Ambulans untuk Warga Desa Tanjung Raya

Akses ke Faskes Sulit, Dompet Dhuafa Sumbangkan Ambulans untuk Warga Desa Tanjung Raya

Regional
Peringati HUT Ke-103 Kota Madiun, Wali Kota Maidi Fokus Stop Covid-19 dan Genjot Ekonomi

Peringati HUT Ke-103 Kota Madiun, Wali Kota Maidi Fokus Stop Covid-19 dan Genjot Ekonomi

Regional
Hendi Terus Bergerak Cepat Sediakan Tempat Tidur untuk Pasien Covid-19 di Semarang

Hendi Terus Bergerak Cepat Sediakan Tempat Tidur untuk Pasien Covid-19 di Semarang

Regional
Hadiri Deklarasi Pilkades Damai, Bupati Luwu Utara Minta Cakades Tegakkan Protokol Kesehatan

Hadiri Deklarasi Pilkades Damai, Bupati Luwu Utara Minta Cakades Tegakkan Protokol Kesehatan

Regional
Bupati IDP Resmikan Program Pamsimas, Kini Warga Desa Dodolo Nikmati Air Bersih

Bupati IDP Resmikan Program Pamsimas, Kini Warga Desa Dodolo Nikmati Air Bersih

Regional
Gandeng KPK, Hendi Tegaskan Komitmen Cegah dan Berantas Korupsi

Gandeng KPK, Hendi Tegaskan Komitmen Cegah dan Berantas Korupsi

Regional
25 Persen Warga Sudah Divaksin, Menkes Tambah Jatah Vaksin Kota Madiun

25 Persen Warga Sudah Divaksin, Menkes Tambah Jatah Vaksin Kota Madiun

Regional
Kasus Covid-19 di Semarang Semakin Tinggi, Walkot Hendi Tutup 8 Ruas Jalan

Kasus Covid-19 di Semarang Semakin Tinggi, Walkot Hendi Tutup 8 Ruas Jalan

Regional
Belajar dari Pemkot Medan, Wali Kota Pariaman Akan Aplikasikan Strategi Pengelolaan Wisata Sejarah

Belajar dari Pemkot Medan, Wali Kota Pariaman Akan Aplikasikan Strategi Pengelolaan Wisata Sejarah

Regional
Banyak Warga Gelar Hajatan, Bupati IDP Minta Camat Berlakukan Syarat Khusus

Banyak Warga Gelar Hajatan, Bupati IDP Minta Camat Berlakukan Syarat Khusus

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X