Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 30/04/2020, 16:00 WIB

GARUT, KOMPAS.com – Pemerintah Kabupaten Garut bersama 17 kabupaten/kota lain di Jawa Barat, sepakat untuk melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sesuai dengan yang diajukan Gubernur Ridwan Kamil ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes) soal PSBB Jawa Barat, setelah PSBB Bodebek dan Bandung Raya.

Namun, jika kelak ajuan PSBB Jawa Barat (Jabar) disetujui Kemenkes, PSBB tidak akan diterapkan di semua daerah di Kabupaten Garut. Karena, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut lebih memilih menerapkan PSBB secara parsial.

“Kami di Garut sepakat untuk melakukan PSBB parsial," jelas Bupati Garut Rudy Gunawan, Kamis (30/04/2020), di Pendopo Garut.

"Yang namanya parsial itu, tidak seluruh Kabupaten Garut, tapi beberapa daerah yang kita kaji dari pandemi, aspek jumlah penduduk, keramaian, sosial ekonomi dan juga keamanan dan ketertiban.” 

Baca juga: Anggota TNI yang Kedapatan Jadi Backing Pelaku Usaha Bandel Selama PSBB Akan Diberi Sanksi

Meski menerapkan PSBB secara parsial, Rudy menegaskan Pemkab Garut mendukung sepenuhnya kebijakan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang menyatakan Provinsi Jawa Barat akan PSBB dengan dasar Peraturan Gubernur yang juga akan diimplementasikan dengan Peraturan Bupati.

Meski memilih menerapkan PSBB parsial, Rudy mengaku sampai saat ini masih belum memutuskan kecamatan mana saja yang akan diberlakukan PSBB.

Semua aturan terkait PSBB, termasuk kecamatan yang akan dijadikan sasaran PSBB akan ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Penyusunan Peraturan Bupati soal PSBB sendiri, menurut Rudy akan dilakukan secara pararel dengan Penyusunan Peraturan Gubernur setelah ijin dari Kementerian Kesehatan keluar.

Baca juga: Tidak Ada PSBB, Pelabuhan di Batam Masih Beroperasi

 

Kriteria PSBB parsial pun, akan dikaji dengan unsur Forkopimda.

“Ini adalah PSBB Jabar, kita tidak boleh bertentangan dengan Pergub (Peraturan Gubernur), jadi langkah yang akan diambil harus sesuai dengan Pergub,” jelas Rudy.

Karena PSBB Jabar, menurut Rudy pengendaliannya pun akan langsung dilakukan oleh jajaran Forkopimda Jawa Barat.

Sementara, pemerintah daerah harus mengikuti tegak lurus apa yang jadi kebijakan pemerintah provinsi soal PSBB. 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jelang Pemeriksaan LKPD 2022, Bupati Maluku Barat Daya Minta OPD Keuangan Fokus 3 Hal

Jelang Pemeriksaan LKPD 2022, Bupati Maluku Barat Daya Minta OPD Keuangan Fokus 3 Hal

Regional
Ilusi Hutan Tropika Basah Asli Kalimantan di IKN Nusantara

Ilusi Hutan Tropika Basah Asli Kalimantan di IKN Nusantara

Regional
Mendorong Pembangunan KA Tegineneng-Bakauheni

Mendorong Pembangunan KA Tegineneng-Bakauheni

Regional
Pendaftaran SMKN Jateng dan 15 SMK Semi Boarding Dibuka, Catat Tanggalnya!

Pendaftaran SMKN Jateng dan 15 SMK Semi Boarding Dibuka, Catat Tanggalnya!

Regional
Wabup Banyuasin Serahkan 1.488 Sertifikat PTSL dan Redistribusi Tanah ke 7 Desa

Wabup Banyuasin Serahkan 1.488 Sertifikat PTSL dan Redistribusi Tanah ke 7 Desa

Regional
Tangani Stunting, Walkot Ita Sebut Pemkot Semarang Akan Bangun Daycare

Tangani Stunting, Walkot Ita Sebut Pemkot Semarang Akan Bangun Daycare

Regional
Hadiri Resepsi Puncak Seabad NU di Sidoarjo, Ganjar Tarik Perhatian Ribuan Nahdliyin

Hadiri Resepsi Puncak Seabad NU di Sidoarjo, Ganjar Tarik Perhatian Ribuan Nahdliyin

Regional
Satu Abad NU, Ganjar: NU Punya Banyak Pengalaman dan Kontribusi bagi Pembangunan Bangsa

Satu Abad NU, Ganjar: NU Punya Banyak Pengalaman dan Kontribusi bagi Pembangunan Bangsa

Regional
Bone Bolango Jadi Kabupaten Panutan, Hamim Pou: Kami di Sini Serba Efisien

Bone Bolango Jadi Kabupaten Panutan, Hamim Pou: Kami di Sini Serba Efisien

Regional
Rahasia Satu Abad NU

Rahasia Satu Abad NU

Regional
Menteri ATR/BPN Sebut Program PTSL Kota Semarang Terbaik di Indonesia, Walkot Ita Beberkan Rahasianya

Menteri ATR/BPN Sebut Program PTSL Kota Semarang Terbaik di Indonesia, Walkot Ita Beberkan Rahasianya

Regional
Gerakan Memasang Tanda Batas Dinilai Penting untuk Hindarkan Masyarakat dari Konflik Tanah

Gerakan Memasang Tanda Batas Dinilai Penting untuk Hindarkan Masyarakat dari Konflik Tanah

Regional
Ganjar Terlibat Langsung Susun RPD dan RKPD, Bappenas Berikan Apresiasi

Ganjar Terlibat Langsung Susun RPD dan RKPD, Bappenas Berikan Apresiasi

Regional
Pembangunan Stasiun Pemancar di Maluku Barat Daya Telah Capai 80 Titik Lokasi

Pembangunan Stasiun Pemancar di Maluku Barat Daya Telah Capai 80 Titik Lokasi

Regional
Fajar Sadboy dan Cermin Buram Masyarakat Indonesia

Fajar Sadboy dan Cermin Buram Masyarakat Indonesia

Regional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.