Dony menyebutkan, di hampir semua kabupaten/kota di Jawa Barat, proses ini belum selesai.
"Alhamdulillah, Sumedang menjadi kabupaten pertama yang berhasil menyelesaikan proses ini," kata Dony.
Baca juga: Viral Video Warga Protes Menolak Bansos, Ridwan Kamil Minta Maaf
Dony mengatakan, kelompok non-DTKS ini akan menerima bantuan dari empat pintu.
Keempatnya yakni bantuan sosial dari pemerintah pusat, dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan dari dana desa.
Dony mengatakan, dengan selesainya proses verifikasi dan validasi, maka Sumedang akan segera mendistribusikan bansos ini kepada warga.
Teknisnya akan dibuat jadwal agar warga dapat segera mendapatkan bantuan, tapi tetap menjaga kesehatan.
Dony menambahkan, Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Sumedang menerima data sebanyak 156.025 kepala keluarga (KK) dari seluruh RT dan RW se-Kabupaten Sumedang.
Data ini kemudian diverifikasi oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.