Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 27/04/2020, 21:09 WIB

KABUPATEN BOGOR, KOMPAS.com - Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tinggal satu hari lagi berakhir pada Selasa (28/4/2020) besok.

Bupati Bogor Ade Yasin mengaku siap memperpanjang masa PSBB selama 14 hari ke depan.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor pun sudah menyampaikan pengajuan permohonan surat melalui Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil agar PSBB bisa diperpanjang.

Ade menilai, penerapan PSBB ditahap awal perdana belum mampu menekan penyebaran virus corona Covid-19.

Baca juga: Update Corona di Kabupaten Bogor, 105 Positif dan 11 Meninggal Dunia

Hal itu disebabkan karena rendahnya kesadaran masyarakat dan aturan hukum yang tidak jelas.

Aturan hukum yang tidak jelas itu juga dipengaruhi oleh kontradiktif antara regulasi yang dikeluarkan pemerintah daerah dan pusat.

"PSBB yang sudah berlangsung kurang maksimal, sehingga perlu diperpanjang waktunya," ucap Ade ketika dihubungkan Kompas.com, Senin (27/4/2020).

Pengajuan itu berdasarkan rapat dan evaluasi PSBB tahap awal dengan kepala daerah (Bodebek) di Pendopo, Cibinong, kemarin. Hasilnya mereka menyepakati PSBB harus diperpanjang.

"Suratnya sudah diajukan dan dikirim melalui gubernur dan diserahkan ke Menteri Kesehatan," imbuh Ade.

Baca juga: Pasien Corona di Kabupaten Bogor Bertambah, Terbanyak di Gunung Putri

Alasan PSBB ini diperpanjang juga karena makin bertambah tiap hari kasus positif baru terjangkit virus Covid-19 di 17 zona merah kecamatan.

Saat ini, jumlah kasus positif Covid-19 di zona merah rawan penularan ada 105 orang, 11 di antaranya meninggal dunia dan 11 lainnya sembuh.

"Supaya nanti tidak sia-sia jadi harus maksimal sehingga PSBB ini (perpanjangan) mampu menurunkan angka penyebaran virus Covid-19 di Kabupaten Bogor," ungkapnya.

Saat penerapan PSBB nanti, pihaknya akan tetap meminta untuk menghentikan sementara kereta rel listrik (KRL). Proses pengajuan juga kepada Kemenhub RI.

Kalaupun tidak, kata Ade, bisa dengan membatasi atau menutup stasiun tertentu dan menyeleksi warga yang akan bepergian.

 

Selain itu, terkait juga dengan operasional pasar dan minimarket harus sama jam operasioanalnya, karena jika berbeda dikhawatirkan masyarakat akan lari ke pasar atau mini market yang masih beroperasi.

Warga diperbolehkan keluar rumah hanya dalam keadaan darurat seperti memenuhi kebutuhan pokok atau bekerja di sektor khusus yang dikecualikan.

Ade yang juga sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Bogor berharap  pemerintah pusat bisa memberikan kewenangan penuh kepada kepala daerah saat PSBB kedua ini berjalan.

Itu penting, kata dia, untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam menaati Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 16 Tahun 2020 tentang PSBB.

Ia juga berharap ada kepastian hukum terkait dengan pelaksanaan sanksi pelanggaran PSBB kedua nanti.

Baca juga: Tenaga Medis di Kabupaten Bogor Kewalahan Menangani Pasien Corona

Menurut Ade, ketentuan sanksi dalam PSBB mengacu pada UU Kekarantinaan Kesehatan tetapi tidak dijabarkan secara rinci.

Seperti yang tertuang dalam peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Penanganan wabah corona virus disease atau Covid-19.

"Pemberian surat peringatan tidak cukup untuk mendisiplinkan masyarakat. Maka pertama, kita ingin sanksi kantor dan perusahaan yang masih buka yang tidak mengindahkan aturan seperti penyegelan, karena peneguran sekarang enggak bisa dari kementrian perdagangan kontradiktif aturan pusat dengan daerah," bebernya

Baca juga: 17 Kecamatan di Kabupaten Bogor Masuk Zona Merah Virus Corona

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wabup Banyuasin Serahkan 1.488 Sertifikat PTSL dan Redistribusi Tanah ke 7 Desa

Wabup Banyuasin Serahkan 1.488 Sertifikat PTSL dan Redistribusi Tanah ke 7 Desa

Regional
Tangani Stunting, Walkot Ita Sebut Pemkot Semarang Akan Bangun Daycare

Tangani Stunting, Walkot Ita Sebut Pemkot Semarang Akan Bangun Daycare

Regional
Hadiri Resepsi Puncak Seabad NU di Sidoarjo, Ganjar Tarik Perhatian Ribuan Nahdliyin

Hadiri Resepsi Puncak Seabad NU di Sidoarjo, Ganjar Tarik Perhatian Ribuan Nahdliyin

Regional
Satu Abad NU, Ganjar: NU Punya Banyak Pengalaman dan Kontribusi bagi Pembangunan Bangsa

Satu Abad NU, Ganjar: NU Punya Banyak Pengalaman dan Kontribusi bagi Pembangunan Bangsa

Regional
Bone Bolango Jadi Kabupaten Panutan, Hamim Pou: Kami di Sini Serba Efisien

Bone Bolango Jadi Kabupaten Panutan, Hamim Pou: Kami di Sini Serba Efisien

Regional
Rahasia Satu Abad NU

Rahasia Satu Abad NU

Regional
Menteri ATR/BPN Sebut Program PTSL Kota Semarang Terbaik di Indonesia, Walkot Ita Beberkan Rahasianya

Menteri ATR/BPN Sebut Program PTSL Kota Semarang Terbaik di Indonesia, Walkot Ita Beberkan Rahasianya

Regional
Gerakan Memasang Tanda Batas Dinilai Penting untuk Hindarkan Masyarakat dari Konflik Tanah

Gerakan Memasang Tanda Batas Dinilai Penting untuk Hindarkan Masyarakat dari Konflik Tanah

Regional
Ganjar Terlibat Langsung Susun RPD dan RKPD, Bappenas Berikan Apresiasi

Ganjar Terlibat Langsung Susun RPD dan RKPD, Bappenas Berikan Apresiasi

Regional
Pembangunan Stasiun Pemancar di Maluku Barat Daya Telah Capai 80 Titik Lokasi

Pembangunan Stasiun Pemancar di Maluku Barat Daya Telah Capai 80 Titik Lokasi

Regional
Fajar Sadboy dan Cermin Buram Masyarakat Indonesia

Fajar Sadboy dan Cermin Buram Masyarakat Indonesia

Regional
Dukung Pelestarian Tenun Bali di Jembrana, Jokowi: Ini Dorong Industri Kreatif Budaya Lokal

Dukung Pelestarian Tenun Bali di Jembrana, Jokowi: Ini Dorong Industri Kreatif Budaya Lokal

Regional
Pemkot Semarang dan KPK Ingatkan OPD untuk Kelola PAD secara Tepat dan Maksimal

Pemkot Semarang dan KPK Ingatkan OPD untuk Kelola PAD secara Tepat dan Maksimal

Regional
Respons Banjir Dinar Indah, Walkot Semarang Rencanakan Penghijauan dan Relokasi Permukiman

Respons Banjir Dinar Indah, Walkot Semarang Rencanakan Penghijauan dan Relokasi Permukiman

Regional
Sosialisasikan Prolegnas RUU Prioritas 2023 di Kalteng, Baleg DPR Terima Lebih dari 9 Masukan

Sosialisasikan Prolegnas RUU Prioritas 2023 di Kalteng, Baleg DPR Terima Lebih dari 9 Masukan

Regional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.