Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Akan Tolak Pemudik, Bupati Wonogiri: Mereka Manusia Bukan Kerbau

Kompas.com - 27/04/2020, 19:06 WIB
Muhlis Al Alawi,
Khairina

Tim Redaksi

WONOGIRI, KOMPAS-Beberapa pemerintah daerah menyikapi penolakan hingga penghalauan perantau yang nekat mudik di tengah pandemi Covid-19.

Namun di Wonogiri,perantau yang mudik tetap diterima dengan syarat mengikuti persyaratan protokol kesehatan.

Bupati Wonogiri Joko Sutopo mengaku tak akan menolak dan menghalau para perantau dari zona merah yang nekat mudik ke Wonogiri.

Baca juga: Viral Bus AKAP Angkut Pemudik di Bagasi, Polisi: Tidak Mungkin Lolos

 

Pasalnya, rata-rata warga yang nekat mudik ke kampung halaman lantaran di tanah perantauan tidak memiliki pekerjaan lagi.

“Kami tidak akan mungkin menolak dan menghalau pemudik. Kalau kami tolak dan halau mereka mau dikemanakan. Mereka itu bukan kerbau. Yang di dalam bus itu bukan kerbau tetapi manusia,” ujar Joko Sutopo yang akrab disapa Jekek kepada Kompas.com, Senin (27/4/2020) sore.

Bagi Jekek, penerapan kebijakan penolakan warga yang mudik tidaklah tepat.

Untuk itu, bila ditemukan pemudik terindikasi sebagai pembawa Covid-19 maka pemerintah harus hadir dengan menangani sesuai protokol kesehatan bukan dilakukan penolakan.

“Apakah mereka (pemudik) itu bukan sesuatu yang berharga dan harus dilindungi,” kata Jekek.

Menurut Jekek, pemerintah harus memiliki peran lebih dalam menangani perantau yang nekat mudik.

Tetapi tidak menggunakan cara penolakan dan penghalauan perantau saat tiba diperbatasan dareah.

“Kalau pemudik yang sampai Wonogiri berarti ada yang tidak optimal. Faktanya ada bus yang bisa masuk bawa penumpang.” kata Jekek.

Jekek mempertanyakan keseriusan pemerintah daerah yang menerapkan PSBB sehingga para perantau tetap masih bisa mudik ke Wonogiri. Kondisi itu menunjukkan di daerah yang menerapkan PSBB terdapat kebocoran-kebocoran sehingga warga bisa tetap mudik.

“Bisa jadi PSBB tidak efektif pelaksanaannya,” kata Jekek.

Bagi Jekek penerapan kebijakan penghalauan atau membalikkan pemudik ke daerah asal merantau bukan penyelesaian yang tepat.

Apalagi, saat dihalau kondisi para pemudik rata-rata kehilangan pekerjaan di daerah zona merah.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com