Warga Jabar Terdampak Covid-19 Dapat 9 Jenis Bantuan

KOMPAS.com – Saat ini terdapat sembilan pintu bantuan bagi warga terdampak coronavirus disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Jawa Barat (Jabar).

Bantuan tersebut antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, serta Bantuan Sosial (Bansos) Presiden khusus perantau Jabodetabek.

Selain itu, ada juga Dana Desa untuk kabupaten, Kartu Pra Kerja, bantuan tunai Kementerian Sosial (Kemensos), bansos kabupaten atau kota, bansos gubernur, dan Gerakan Nasi Bungkus dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar.

Juru Bicara Gugus Tugas Covid-19 Provinsi Jabar Daud Ahmad mengatakan, kesembilan bantuan tersebut tidak didistribusikan secara bersamaan.

“Misalnya dalam satu Rukun Warga (RW), hanya dua orang yang mendapat bantuan gubernur. Sisanya akan diberi dari pintu lain,” kata Daud, seperti dalam keterangan tertulisnya, di Gedung Sate, Kamis (23/4/2020).

Baca juga: Viral Video Warga Protes Menolak Bansos, Ridwan Kamil Minta Maaf

Berdasarkan surat Dinas Sosial Provinsi Jabar Nomor 466.2/1545/pfm tentang Penetapan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Penerima Bantuan, Pemprov Jabar menetapkan 445.339 Keluarga Rumah Tangga Sasaran (KRTS) sebagai penerima bansos gubernur.

“Data tersebut clear and clean. Ini yang akan dibagikan terlebih dahulu,” kata Daud.

Penyalurannya bansos tersebut akan dilakukan secara bertahap selama sepuluh sampai lima belas hari, dan diutamakan pada daerah yang sedang menjalani Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Sejauh ini, Pemprov Jabar sudah menyalurkan 7.900 paket bansos gubernur.

Baca juga: Gandeng Ojek Online dan PT Pos Indonesia, Pemprov Jabar Genjot Penyaluran Bansos

“Dari 7.900 paket bansos, 579 paket dikembalikan atau diretur,” kata Daud.

Daud menambahkan, di luar data tersebut terdapat juga non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang saat ini masih divalidasi ulang di kabupaten atau kota.

“Data yang jumlahnya jutaan itu harus kembali ke provinsi Sabtu (25/4/2020), agar bansosnya dapat segera disalurkan,” kata Daud.

Daud pun kembali menegaskan, bansos gubernur berperan melengkapi bantuan pemerintah pusat serta kabupaten atau kota, sehingga tidak semua warga menerimanya.