KPK Ingatkan Pemda Se-Sumut agar Tak "Main-main" dengan Dana Covid-19

MEDAN, KOMPAS.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan kepada pemda se-Sumut agar tidak bermain-main dengan dana penanganan Covid-19. Soalnya, banyak oknum yang memanfaatkan situasi saat ini untuk memperkaya diri.

Hal itu disampaikan Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Kasatgas Korsupgah) KPK Wilayah I Maruli Tua melakukan rapat telekonferensi dengan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota se-Sumut, Kamis (23/4/2020). 

“Banyak yang ingin memanfaatkan bencana ini, kami akan monitoring ketat. Ancamannya hukuman mati, jadi jangan main-main. Tetapi, tidak juga membuat pemda enggan menggunakan dana karena takut. Kalau tata caranya tepat, kan tidak ada masalah,” kata Maruli dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (23/4/2020).

Baca juga: Galang Dana Lawan Covid-19, Emil Dardak Duet Virtual dengan Tiara Idol

Masalah yang terjadi sekarang adalah harga-harga melambung tinggi dari harga normal, seperti masker dan alat pelindung diri (APD). Sedangkan pemda harus membeli barang tersebut untuk menangani Covid-19.

Maruli bilang, hal terpenting adalah tidak ada niat yang tidak baik. Dirinya lalu menjelaskan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 yang wajib menjadi perhatian Gugus Tugas Percepatan Penangangan (GTPP) Covid-19 nasional dan daerah. 

Ada delapan poin yang ditekankan, yaitu tidak melakukan persekongkolan dan kolusi dengan penyedia barang dan jasa, tidak memperoleh kickback (pembayaran kembali), tidak mengandung unsur penyuapan, gratifikasi, benturan kepentingan, kecurangan atau mal administrasi, tidak berniat jahat memanfaatkan kondisi, dan tidak membiarkan korupsi terjadi.

“Kita tidak bisa lagi berpatokan dengan harga normal saat ini karena harus melakukan keputusan cepat membeli atau menggunakan dana. Kita berpacu dengan waktu dan nyawa orang. Surat edaran sudah menjelaskan pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), kita berpedoman pada itu,” ucapnya.

Baca juga: DPRD Jabar Minta Ketua RW dan RT Tak Nakal Salurkan Dana Bansos Corona

Soal realokasi APBD untuk Covid-19

Selain PJB, masalah lain yang dibahas pada rapat tersebut adalah soal refocusing dan realokasi APBD untuk penanganan Covid-19.

Menurut Ketua Korsupgah KPK untuk wilayah Sumut Azril Zah, yang menjadi pedoman pemda adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah.

“Di situ cukup jelas tata cara refocusing dan realokasi APBD untuk penanganan Covid-19. Penggunaan dana hanya boleh untuk tiga hal, yaitu bidang kesehatan, dampak sosial dan dampak ekonomi,” kata Azril.

Sekretaris Daerah Pemprov Sumut R Sabrina yang mengikuti teleconference dari lantai enam kantor gubernur meminta agar pemkab dan pemkot se-Sumut terus berkoordinasi dengan pemprov terkait penanganan Covid-19 terutama soal pendanaan. Bisa juga berkoordinasi dengan KPK agar tidak terjadi kesalahan.

“Terus koordinasi kalau ragu untuk meminimalisir kesalahan. Dinamika penanganan Covid-19 begitu cepat berubah, pemkab dan pemkot perlu mengikutinya dengan cermat,” kata Sabrina.

Selain para bupati, sekeretaris daerah dan inspektur pemkab serta pemkot, rapat dihadiri Ketua Korsupgah Korupsi Terintegrasi KPK Sumut M Fitriyus dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumut Ismael Sinaga.